http://www.suarapembaruan.com/News/2005/06/22/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Komnas HAM: Cabut Perpres 36 JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Komnas HAM menilai, Perpres itu diskriminatif dan sangat berpotensi melanggar HAM. "Oleh karena itu, Komnas HAM akan mengirim surat secara resmi ke Presiden untuk meminta pencabutan Perpres tersebut," kata Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (21/6). Dia menjelaskan, berdasarkan penilaian Komnas HAM, Perpres 36/2005 itu bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Perpres itu juga diskriminatif karena tidak dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Sifat diskriminatif dalam Perpres itu terlihat pada pasal 1 butir 5 yang menyebutkan, kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Kata "sebagian besar" menunjukkan kalau Perpres ini tidak memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Menurut Abdul Hakim, jika Presiden tidak mencabut Perpres itu, pihak-pihak yang berkeberatan dapat melakukan judicial review. Mereka bisa mendatangi Mahkamah Agung untuk menyampaikan keberatan atas Perpres tersebut. Dalam surat yang akan dikirim ke Presiden itu, Komnas menilai Perpres 36/2005 merupakan bentuk hukum baru dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55/1993. Padahal, Keppres itu dibentuk pada rezim Orde Baru yang tergolong represif dan penuh dengan peristiwa pelanggaran HAM, termasuk hak atas tanah. "Keppres itu diterapkan tanpa terlebih dahulu melaksanakan program reformasi agraria seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria," katanya. Selain itu, menurut Komnas HAM, Perpres itu dianggap bertentangan dengan UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU itu disebutkan kalau pembentukan Perpres harus memenuhi asas pengayoman, kemanusiaan, dan keadilan. Komnas HAM, tuturnya. telah menerima pengaduan dari sejumlah kalangan masyarakat, terutama dari korban-korban penggusuran. Pada intinya, masyarakat khawatir kalau materi dalam Perpres itu dapat mengakibatkan pelanggaran HAM. Dia juga meminta agar kepala pemerintahan daerah di seluruh Indonesia tidak menggunakan Perpres itu karena masih ada keberatan dari kalangan masyarakat yang menimbulkan perdebatan seputar perpres itu. Akan Berlaku Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil mengemukakan, pemerintah tidak akan merevisi Perpres No 36 itu. Perpres tersebut sudah dipikirkan dengan sangat matang dan sangat memihak kepentingan rakyat banyak. Karena itu, Perpres tersebut segera akan berlaku, terutama dalam pembangunan banjir kanal timur. Dalam penjelasannya kepada pers, seusai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Wakil Presiden (Wapres) Jakarta, Selasa (21/6), yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mohammad Ma'ruf, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Muhammad Lutfi, Djalil menjelaskan betapa pentingnya Perpres tersebut. Dia mencontohkan, banjir di Jakarta dari tahun ke tahun makin parah. Padahal sejak zaman Belanda sudah dirancang ada banjir kanal barat dan banjir kanal timur. Banjir kanal barat sebagiannya sudah dikerjakan. Sedangkan banjir kanal timur belum dikerjakan karena terhalang pembebasan tanah masyarakat. "Oleh sebab itu, kalau kita ingin membangun negara ini sesuai harapan masyarakat, untuk kemaslahatan bangsa dan orang banyak, maka harus ada mekanisme sesuai dengan hukum dan undang-undang, konstitusi untuk menghindari para spekulan tanah, untuk membajak, atau menyandera kepentingan umum ini. Itulah latar belakang keluarnya Perpres 36," ucap Djalil. Djoko Kirmanto menambahkan, Perpres tersebut diterbitkan guna menghadapi kenyataan bahwa pembangunan infrastruktur banyak mengalami hambatan. Hal itu terjadi karena terhalang pembebasan tanah. "Contohnya, banjir kanal timur. Sudah bertahun-tahun tidak bisa dibangun karena masalah pembebasan tanah. Contoh kedua, pembangunan jalan tol di Pondok Indah, yang hanya gara-gara satu orang, maka peresmiannya baru dilaksanakan setelah menunggu 20 bulan. You bisa bayangkan, berapa masyarakat Bintaro yang dirugikan, hanya gara-gara satu orang," tuturnya. Dia menambahkan, dengan Perpres No 36/2005 ini masalah seperti itu bisa dihindari. Tetapi pembebasan lahan harus dilakukan secara cepat, transparan, dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah. Jadi hak yang sah di atas tanah yang ada tetap dihormati. Muhammad Lutfi mengemukakan, untuk membebaskan lahan akan dilakukan oleh tim penilai independen. Bahkan harga pembebasan tanah itu maksimal lebih tinggi 20 persen dari harga NJOP (nilai jual objek pajak). "Ini itikad baik pemerintah, yang melihat ada satu prinsip yang kita pegang. Bahwa masyarakat itu jangan sampai menurun tingkat kesejahteraannya, setelah tanahnya dibebaskan kehidupan masyarakat harus lebih baik," katanya. (A-21/O-1) Last modified: 22/6/05 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
