Kunjungan ke Luar Negeri Ajak Istri Melanggar Aturan
JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Hanif Suranto menilai penggunaan anggaran kunjungan anggota DPR ke luar negeri dengan menyertakan keluarga melanggar prinsip peruntukan anggaran negara. "Negara membiayai untuk tugas mereka, bukan untuk keluarganya," ujar Hanif kemarin. Sebanyak 11 anggota DPR pada 11-14 September mendatang berencana mengunjungi Korea Utara. Kunjungan tersebut merupakan misi muhibah ke negara itu. Namun, Ketua Badan Legislasi DPR Bomer Pasaribu membantah tudingan Hanif. Dalam kunjungan badan itu ke Argentina Juli lalu, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini mengatakan semua kebutuhan kunjungan mereka di Negeri Tango itu tidak sepeser pun menggunakan anggaran Departemen Luar Negeri atau kedutaan. "Bus yang kami pakai untuk melakukan kunjungan kami bayar sendiri," ujar politikus Partai Golkar ini. Hanif menilai pengalihan tiket bisnis ke ekonomi hanya akal-akalan agar besaran anggaran tidak membengkak. Jika anggota DPR mau duduk di kelas ekonomi, seharusnya anggaran tiket tidak diberikan untuk kelas bisnis. Di Swiss, Hanif mencontohkan, anggota parlemen selalu menggunakan pesawat kelas ekonomi untuk tugas kunjungan ke luar negerinya. "Harus ada kepekaan akan krisis ekonomi di negeri ini, dong," ujarnya. Agar pertanggungjawabannya jelas, Hanif mengusulkan agar mekanisme pertanggungjawaban anggaran negara diubah. Badan Pemeriksa Keuangan seharusnya mengaudit sampai detail, misalnya anggota Dewan mesti melampirkan bukti tiket. "Jika tiket itu digunakan untuk kelas ekonomi dengan menyertakan keluarga, mereka bisa bisa dituding melakukan pelanggaran pertanggungjawaban," katanya. Sebelumnya, anggota BPK, Baharuddin Aritonang, mengaku, ketika masih menjadi anggota Dewan, anggota DPR bersama keluarga juga sering ke luar negeri. Mereka tak perlu melampirkan bukti kuitansi atau dokumen sejenis. "Cukup menandatangani surat pertanggungjawaban," katanya. Raden Rachmadi Sumber: Koran Tempo - Jumat, 08 September 2006 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
