Minggu, 19 Juni 2005 INDONESIA MEDIA
Memeriksa Jenderal = Mimpi di Siang Bolong! Komentar dan Tanggapan Via Media Indonesia Online MIMPI kaum sipil agar bisa berada di atas militer adalah mimpi di siang bolong. Mengharapkan para jenderal bersifat ksatria maupun legowo alias sadar dan berbesar hati untuk diperiksa, juga ibarat pungguk merindukan bulan. Mimpi jenis civil society ini mungkin akan terwujud 100 tahun lagi. Berharap anggota DPR memberikan dukungan dan tekanan agar para jenderal itu menurut pada aturan hukum pun pasti sulit. Bagaimanapun, negeri ini banyak utang jasa kepada para jenderal meski beberapa oknum jenderal telah merugikan negara dan rakyat. Mengharap Presiden memaksa 'teman' jenderalnya, sama dengan mendorong Presiden ke bibir jurang. Bagaimana sebaiknya? Yaitu, dengan membantu mempercepat reformasi dan reposisi TNI. Ini jalan yang paling masuk akal dan berisiko minimal. Jika hal tersebut dilakukan, setidaknya kita tidak perlu menunggu civil society 100 tahun lagi, cukup 10 tahun. Lalu, berharap para jenderal saat itu masih hidup. Barulah kita panggil dan paksa mereka agar bersikap ksatria. Awim Tanda Tanya KALAU memang mereka jenderal, tentu asumsi masyarakat mengenai ketiga jenderal itu adalah ksatria dan tidak perlu berlindung di belakang Panglima TNI. Majulah sendiri dan pertanggungjawabkan apa yang dilakukan! Masa', kalah dengan para jenderal Serbia dan Boznia, yang berani mempertanggungjawabkan yang mereka lakukan di depan Mahkamah Peradilan Internasional di Den Haag? Mungkin, dari penglihatan ketiga jenderal kita tersebut, mereka jenderal yang bodoh. Mungkin juga (?) Dono Masalah Hukum, atau Politik? ADA apa rupanya? Kenapa persoalan HAM hanya seputar itu saja? Ada masalah HAM lainnya di Kalimantan, Ambon, yang mencapai ribuan korban. Mungkin, di sana tidak terjadi pelanggaran HAM? Dndn Tidak mampu Urus Sendiri SELURUH badan, organisasi, komisi, atau apapun namanya, dibuat untuk kita agar bisa menata diri sendiri. Juga, agar rakyat aman, sejahtera, adil, dan makmur. Departemen dengan menterinya sebagai pembantu presiden juga untuk mengurus kepentingan negara (rakyat). Namun kelihatannya, alat itu (juga TNI) tidak lagi mampu diharapkan untuk mengayomi rakyat. Termasuk, mereka yang menamakan diri pendekar hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara). Maka, rakyat Indonesia mungkin lebih baik meminta bantuan orang luar (PBB, Mahkamah Internasional, NATO, Amerika, Al-Qaeda) untuk mengurus negara ini. Bosan, ah! Maunya revolusi, kali.... Corong Jangan Libatkan Presiden! BAGI saya, sebaiknya jangan melibatkan Presiden karena memang, itu sudah memasuki wilayah hukum. Saya heran juga ya, dipanggil belum tentu salah, kok takut. Apa memang mereka salah? Yeyen Tidak Jantan TERNYATA, nyali para jenderal itu tidak sebesar pangkat mereka. Baru diminta keterangan saja, sudah ciut. Kalah sama kopral, yang gagah berani di medan tempur. Kalau cuma main 'petak umpet' di balik undang-undang atau peraturan, gampang, orang awam juga bisa. Ayo, tunjukkan kualitasmu sebagai jenderal! Diaz05 Dua Aturan Hukum SUDAH bukan rahasia lagi bahwa di Indonesia, kita memiliki dua aturan hukum. Aturan yang satu untuk rakyat biasa, dan yang lainnya untuk pejabat (sipil/militer) ataupun kaum konglomerat hitam. Saya sudah pesimis sebagai rakyat Indonesia, terutama dalam mengadili para jenderal yang melanggar HAM, baik pelanggaran HAM di masa orde baru maupun reformasi. Sebagai orang beragama, yang percaya adanya neraka. Saya cuma optimis hidup di dunia ini bahwa ada keadilan yang lebih mengerikan. Yaitu, keadilan dari Tuhan Yang Mahaadil bagi para pembantai manusia ataupun pelanggar HAM di Indonesia dan dunia. Jika kita kemarin dibuat pusing dengan tingkah para hakim dan tingkah para koruptor, masihkah kita mempunyai harapan bahwa ketiga jenderal tersebut akan dengan gampang diadili? Ini pun, bak burung pungguk merindukan bulan bagi rakyat Indonesia yang merindukan keadilan. Pitaloka Tidak Pernah Tuntas KETIGA jenderal itu tentu tidak mau memenuhi panggilan Komnas HAM karena masalah politik masa lalu yang dijalankan pemerintah dulu. TNI tak akan bertindak tanpa perintah Presiden hingga akibat yang muncul menjadi tanggung jawab pemerintah. Kecuali, terjadi kudeta oleh TNI, mereka yang terlibat akan terus diburu untuk diadili. Jadi, yang bersalah Presiden pada pemerintahan yang lalu, bukan TNI yang hanya menjadi alat. Karena, sekarang sudah ada undang-undang soal pelanggaran HAM oleh TNI dan Polri. Di masa mendatang, TNI dan Polri tidak akan bertindak jika perintahnya melebihi batas. Komnas HAM memanggil ketiga jenderal masa lalu karena mempunyai kepentingan politik yang kental, jadi tuntutannya tidak murni. Rakyat yang jadi korban makin menderita karena kepentingan politik. Rakyat dieksploitasi untuk selalu menuntut (demonstrasi). Yang penting, kita jangan sampai mau menjadi korban. Berjuanglah dengan cerdik dan jika belum mengerti masalahnya, jangan mau ikut ramai-ramat. Kalau Anda menjual keselamatan dengan dibayar Rp100 ribu-Rp200 ribu untuk ikut demonstrasi, sungguh sangat murah. Jangan mau! Tahanlah emosi Anda! Bambang1. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
