Pacific Post, Senin, 9 Juli 2007 (Jayapura) Menilik Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Papua
Oleh : G. Muabuay Dalam kunjungannya di Jakarta akhir pekan lalu Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) asal Kepulauan Samoa yang bergugusan di Mikronesia Island itu, usai bertemu Presiden SBY, mengatakan "lega melihat komitmen SBY memperhatikan kondisi ekonomi serta kehidupan sosial rakyat Papua. Selain itu, SBY juga bertemu dengan tiga anggota Kongres AS, yakni David Drier dari California, James Moran dari Virginia, dan Donald Payne dari New Jersey. Hasil simak-an berita-berita mass media nasional menyimpulkan, Kongresman AS yang pernah pada masa kecilnya tinggal di negara tentangga Papua New Guinea dan getol menyuarakan masalah Papua ini, rupanya telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dari Presiden SBY dan anggota kabinet Indonesia Bersatunya disertai tokoh-tokoh Papua seperti Gubernur Bass Suebu, Gubernur Bram Ataruri, Freddy Numberi, Yorris Raweyai, dan Willy Mandowen. Faleomavaega juga sempat bertemu dengan Komisi I DPR-RI, Rabu (4/7). Usai pertemuan itu, salah satu anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Pareira, mengatakan bahwa persepsi AS tentang Papua kini telah banyak berubah. Kunjungan anggota Kongres AS ke Jakarta dalam zone politik hubungan luar negeri untuk peningkatan citra RI di mata AS ini diarahkan dengan menjelaskan soal peningkatan dan pemberdayaan ekonomi bagi perwujudan kesejahteraan sosial Rakyat di Provinsi tertimur nusantara ini. Persepsi AS terhadap Papua melalui ke empat anggota Kongres AS ini sempat diubah oleh kemampuan komunikasi politik dan persuasi politik pemerintahan SBY dan kalangan parlemen RI dalam kunjungan singkat tersebut. Ini menunjukkan keterhubungan kecerdasan politik dari Presiden SBY dan Komisi I DPRI yang kompak, terbuka, dan sangat-sangat berani untuk mengundang ketokohan orang yang disegani dari kalangan dalam sistem parlementer negara super power AS. Dimana maksud dan tujuan digelarnya pertemuan ini untuk membangun komunikasi dengan Kongres AS melalui pertemuan pisik dan berbicara dari hati ke hati. Hal ini juga menunjukkan prestasi politik presiden SBY dan Komisi I DPR-RI dalam misi membangun hubungan luar negeri. Di sela-sela isu Papua selama ini menjadi kerikil tajam bagi Jakarta di dunia Internasional. Kini yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan Jakarta berhasil mengundang para senator Amerika itu datang ke Jakarta dan mengubah image mereka atas Papua, lantas Presiden SBY dan DPRI-RI sudah merasa yakin bahwa cerita seluruh isu Papua telah berakhir di mata parlemen Amerika Serikat? Yang dapat menjawab pertanyaan itu adalah pemerintah Jakarta dan pemerintah di Tanah Papua dalam strategi mempertahankan telah berubahnya persepsi sementara AS terhadap Papua ini. Sebab yang namanya politik itu dapat berubah hanya dalam perhitungan detik berdasarkan berkembanganya isu politik dan dapat mengubah lagi persepsi yang telah dicapai sebelumnya. Hal ini mesti didukung dengan piranti-piranti sosial ekonomi plus hak-hak azasi manusia yang mesti lebih kokoh dan diberdayakan bagi orang-orang Papua. Sebab semua orang sudah tahu bahwa anggota-anggota Kongres AS negara adidaya yang diundang ke Jakarta oleh pemerintah dan DPR-RI itu dikarenakan mereka selalu ribut dengan menyuarakan masalah Papua di Amerika Serikat. Jadi dengan diundang-datangnya empat anggota Kongres AS itu dalam pengertian politik adalah bertujuan halus untuk membungkam mereka agar tidak lagi mempersoalkan masalah Papua. Nah sesuai dengan strategi itu, dimana vocalis-vocalis politik asal AS itu dipengaruhi pikirannya oleh Jakarta dengan sajian nyanyian-nyanyian ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat Papua. Maka hak-hak ekonomi dan sosial orang-orang di Papua yang hingga kunjungan Kongres AS ke Jakarta ini yang terlihat masih belum maksimal di tengah masa Otonomi Khusus ini. Mesti diimbangi dengan perwujudan nyata program-program ekonomi sosialnya bagi kepuasan orang-orang Papua. Walaupun kini sudah ada program-program pemerintah daerah yang telah berjalan dan didukung dengan gebrakan baru Gubernur Papua untuk mulai membangun segala dimensi kebutuhan rakyat yang dimulai dari kampung-kampung di Tanah Papua. Tapi masih belum maksimal seperti yang diharapkan semua pihak. Disamping Gubernur Barnabas Suebu dengan konsep pemikiran baru yang visioning dan konstruktif ini pun masih perlu didukung oleh kapasitas kinerja aparaturnya yang handal dan cepat tanggap di segala level sehingga dalam kepemimpinan lima tahunannya akan mulai terlihat orang Papua itu merasa sejahtera secara ekonomi dan sosialnya. Sebab masih banyak orang Papua yang secara porsi hak-hak ekonomi tergeserkan tanpa bisa mampu bersaing dengan orang-orang dari luar Papua. Sebagai contoh paling sederhana adalah berdagang hasil bumi dan berwiraswasta pun orang Papua masih tersisih. Coba lihat di pasar-pasar umum di seluruh Tanah Papua. Orang Papua masih terpinggirkan di luar los-los Pasar. Salah satu contoh fakta peminggiran hak-hak ekonomi orang pribumi Papua misalnya di Pasar Swadaya di pusat kota Timika Kabupaten Mimika. Setiap harinya mama-mama asli Papua ini berjualan di atas tanah dan ruas jalan aspal dimana kendaraan hilir mudik hanya beberapa centimeter saja dari ban-ban kendaraan roda dua dan empat di sisi barat dan utara dari Pasar Swadaya Timika. Mama-mama Papua di pertigaan dan perempatan jalan-jalan di lokasi-lokasi Satuan Pemukiman (SP) Transmigrasi dan beberapa lokasi di dalam kota Timika yang juga berbarengan dengan transmigran asal luar Papua yang berjualan di atas tanah-tanah tanpa pasar yang memadahi. Contoh pemadangan ini menunjukkan bahwa pemerintah di tingkat kabupaten seperti Mimika atau pun kabupaten lainnya di tanah Papua tidak mempunyai kepekaan sosial dan ekonomi terhadap persoalan ini. Melihat dengan mata luar tapi buta pandangan. Mata hati yang berdekatan dengan perasaan hati itu pun mati rasa. Orang-orang yang duduk di pemerintahan sebagai aparatur negara-pelayan masyarakat ini kebingungan dalam bekerja menetapkan program prioritas dan tidak prioritas. Berpikir hal-hal besar untuk isi perut sendiri dan tidak sadarkan diri terhadap persoalan-persoalan kecil yang ada di depan mata dan berserakan nyata di masa-masa pemerintahan mereka. Ada roh-roh setan, roh-roh ketidakbijaksanaan yang mengganggu jalan pikiran dan kehidupan pemerintahan mereka. Sehingga untuk melaksanakan wujud program pembangunan saja sulitnya bukan main. Hingga sulit merealisasi berbagai program bagi peningkatan hak-hak ekonomi untuk kesejahteraan warga asli Papua. Dalam bidang dunia usaha atau kewiraswastaan pun hingga saat Otonomi Khusus berjalan 6 tahunan ini, belum terdengar ada pengusaha asli Papua yang termasyur namanya sebagai seorang pengusaha menengah dan atas yang dibanggakan oleh pemerintah dan rakyatnya. Yang ada hanyalah isu dimana orang Papua tidak mampu dalam berwiraswasta. Padahal yang namanya pemerintah, tidak perlu harus menyerah dan mengeluh dengan kondisi persoalan pembangunan yang wajar dihadapinya. Untuk itu, maka penulis ingin memberikan solusi. Pertama, "jika pemerintah ingin menghapus image negatif atas fakta kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Papua ini, maka dirasakan perlu adanya campur tangan pemerintah pusat dalam pengawasan pelaksanaan Otonomi Khusus dalam seluruh dimensi di seluruh Tanah Papua. Campur tangan ini dimaksudkan terbatas pada pengawasan secara serius dan sungguh-sungguh dalam bentuk penerimaan laporan hasil pembangunan dan turun lapangan untuk cek langsung pencapaian pembangunan yang dihasilkan pemerintahan daerah-daerah di Papua. Sedangkan kreatifitas pelaksanaan program pembangunan adalah menjadi tugas dan tanggungjawab langsung pemerintahan di daerah-daerah Papua. Kedua, "dalam bidang ekonomi dan sosial, orang-orang Papua perlu diberi kesempatan tanpa batas dan diawasi penuh oleh pemerintah pada seluruh kegiatan ekonomi orang-orang Papua. Pemerintah harus menyiapkan sarana-sarana penunjang kegiatan ekonomi orang-orang Papua seperti membangun pasar jualan sendiri yang memadahi dan diawasi dalam semangat Otonomi Khusus. Pemerintah harus mampu memberikan porsi yang lebih luas kepada orang-orang Papua yang memiliki jiwa enterpreneurship (kewirausahaan) untuk berusaha dan berbisnis tanpa harus diberi persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang bukan Papua. Hal ini perlu diproteksi dengan berani dan berdasarkan pada tidak ada rasa kecemburuan sosial dari berbagai pihak untuk mengganggu misi pemerintah ini. Dengan alasan kuat bahwa perlakuan yang demikian adalah wajar dilakukan bagi kaum pribumi yang memiliki tanah air dimana mereka ingin eksis untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Ketiga, dalam kesempatan bidang-bidang lain pun pemerintah harus berani mendorong setiap sektor pembangunan agar maju dengan siknifikan. Bidang pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, pemukiman serta banyak bidang lainnya. Termasuk pembangunan pisik dan pembangunan sumber daya manusia Papua pun perlu terus diperhatikan, diikuti perkembangannya dan dipantau kemajuannya oleh pemerintah demi suatu perwujudan kemajuan bagi orang-orang Papua di segala lini. Jika hal-hal ini dilakukan dengan baik, maka dapat mengobati perasaan hati orang Papua dan dapat membangun kembali kepercayaan politik terhadap pemerintah baik di daerah maupun pusat. Semangat untuk mengobati perasaan hati orang Papua di segala lini kini sedang mulai dibangun oleh Gubernur Barnabas Suebu yang masih perlu mendapat dukungan semua pihak. Selain itu, jika hal-hal ini tidak terlaksana dengan baik, maka akan sulit mengubah persepsi anggota-anggota Kongres Amerika Serikat itu termasuk masyarakat dunia internasional lainnya. (Penulis adalah Pemerhati Masalah Politik, Tinggal di Timika). [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
