Kebetulan ada artikel ini yang akan saya jadikan basis cerita lanjutan
pengalamanku pulang kampung baru2 ini. Menjadi bangsa yang besar kelihatannya
"a long way off" bahkan bisa menjadi "impossibility" kalau melihat keadaan
realita kehidupan sosial politik yang deldel duwel ,dan lingkungan alam yang
rusak dan terus dirusak di Indonesia.
Seperti bisa dibaca dalam artikel dibawah: bahwa apa yang minim dan hampir
tidak bisa kita temui (ini sesuai aku temui sepanjang pengalamanku pulang
kampung baru2 ini) yalah "prinsip dasar kehidupan" tidak ada, prinsip dasar
kehidupan yang terbaca dibawah yalah: etika, kejujuran & integritas,
bertanggung jawab, hormat kepada aturan hukum, menghormati hak orang lain,
cinta kepada pekerjaan, mau kerja keras dan tepat waktu. Dasar kehidupan ini
bisa dipersingkat jadi dua point saja, (1)yakni disiplin, berperi laku yang
bersumber dari edukasi dan menghikmati kelumprahan norma2 kehidupan yang
bermartabat dan(2) hormat kepada aturan Hukum.
Waktu saya di Indonesia masih bergaung perkara Corby si tourist malang ini yang
kena hukuman 20 tahun. Dan baru2 ini ,di sini baca tentang Adiguna Sutowo yang
kena hukuman 7 tahun penjara. Persoalannya bukan berapa lamanya yang harus
dijalani oleh kedua pelanggar hukum ini yang jadi problim , tapi hal yang lebih
penting yalah dasar filsafat hukum dan penghukumannya yang perlu di bedakan.
Terutama di Tiongkok dan beberapa negara Asteng lain misalnya Thailand,
Malaysia dan S'pore mereka menerapkan hukum death penalty bagi penyalur obat2
bius. Apa yang jadi basis, atau filsafat dibelakang hukuman mati yang negara2
tsb diatas itu terapkan bagi pelanggaran pengedar narkotik, ....ini bisa
disimpulkan seperti ini:..... bahwa drug-trafficking ini mempengaruhi
masyarakat luas, sedangkan kejahatan (pembunuhan) hanya terjadi kepada
seseorang saja. Tapi bagi negara2 yang demokrasinya sudah mapan, maka soal
pembunuhan terhadap individu menjadi atau menjadi perkara kriminil yang
mendapatkan prioritas ketimbang perkara kriminil lain, seperti drug trafficking
ini. Dinegara2 Barat soal civil rights menempati jenjang tertinggi dan
pelanggar hak ini akan mendapatkan hukuman yang cukup berat.
Lalu kita memikirkan bagaimana keadaan di Indonesia, soal civil rights, soal
kriminil kayak drug trafficking dan hukumannya? Indonesia bukan negara seperti
Tiongkok, bukan negara komunis, sosialis. Juga Indonesia masih jauh dari negara
demokrasi yang ideal. Banyak kesan bisa kita lihat bahkan bisa kita rasakan
walaupun kita tidak tersangkut dalam perkara amburadulnya perhukuman di
Indonesia ini .
Watak bangsa sudah demikian rusaknya, sehingga kejadian lynching dan
perampokan para TKW yang pulang sudah jadi berita yang biasa2 saja. Perkosaan
oleh sesama anak bangsa, orang cilik memperkosa orang cilik lain sudah jadi
kenyataan se-hari2, tidak ada yang peduli lagi. Tinggallah para koruptor gendut
yang tetap berlenggang menjalankan korupsinya.kalau keadaannnya sudah begini
rusak(hukumnya) apakah kita lantas tidak merasa curiga terhadap vonnis2 yang
dijatuhkan kepada misalnya kepada Corby dan Adiguna? Dimana ada presedennya
ini, dimanapun tidak pernah saya dengar bahwa karena sanak pamili Adiguna sudah
memaafkan pengganas Adiguna maka hakim memper-ringan hukumannya. Ada dua aspek
yang bisa orang mengkerutkan dahi karenanya . Diberitakan sebagai rumor kalau
pamili victimnya Adiguna itu telah disuap dan ada yang bilang bahwa mereka
di-intimidasi sehingga mereka mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sudah
mengampuni Adiguna.
Sekarang keadaan sospol di Indonesia sudah mencapai keadaan kritis, sehingga
pemerintah sekarang walaupun punya niat baik, rupanya sudah terlambat. Keadaan
begitu rumit sehingga masa depan jadi suram,suram gara2....kesalahan kita
sendiri, kesalahan pemerintahan sepanjang masa.
Bisa kita jadikan pegangan peringatan ungkapan yang dikatakan oleh dedengkotnya
retailer terbesar didunia Wal-Mart, si Sam Walton......"Don't allow yourself to
fall into difficult situations you can not change" sekarang ibaratnya kerumitan
yang menggunung di Indonesia itu sudah beyond repair, hanya mujizat yang bisa
menolong. Amin!
Harry Adinegara
MEDIA INDONESIA
Selasa, 21 Juni 2005
Menjadi Bangsa yang Besar
Recky Sendouw, alumnus MMA IPB, kini bermukim di Jepang
''BANGSA yang mempunyai sejarah serta kekayaan alam yang besar bukan jaminan
menjadi bangsa yang besar.''
Benarkah kalimat yang diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka
Sriwijaya Expo beberapa waktu lalu di Palembang tersebut? Definisi bangsa yang
besar ini tentunya bukan dilihat dari luasnya wilayah atau jumlah penduduk.
Karena kenyataannya, Indonesia yang memiliki wilayah yang luas serta jumlah
penduduk yang besar, menurut Wapres belum menjadi bangsa yang besar. Bangsa
yang besar dalam konteks ini lebih tepat diartikan sebagai suatu bangsa yang
maju.
Menjadi suatu pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan, mengapa suatu negara
menjadi maju sementara yang lain seperti Indonesia yang memiliki kekayaan alam
melimpah justru terpuruk dalam kemiskinan.
Berdasarkan berbagai kajian, disimpulkan ternyata ketersediaan sumber daya alam
bukan jaminan suatu negara menjadi maju. Jepang, Swiss, dan Singapura menjadi
contoh nyata. Jepang yang 80% daratannya berupa pegunungan, memiliki area yang
sangat terbatas sehingga tidak dapat mengembangkan pertanian dan peternakan,
bahkan sekadar untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kecuali beras, Jepang
harus mengimpor semua kebutuhan dalam negerinya. Tetapi saat ini Jepang menjadi
pengekspor produk-produk industri dan menjadi raksasa ekonomi nomor dua di
dunia.
Swiss sebuah negara kecil di Eropa, tidak memiliki pertambangan. Hanya 11% dari
daratannya yang bisa ditanami. Tidak mempunyai perkebunan cokelat, tetapi
menjadi negara pembuat cokelat terbaik di dunia. Nestle, perusahaan dari negara
ini bahkan menjadi salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia.
Demikian juga dengan Singapura yang segala sesuatunya mesti diimpor, termasuk
gas dan berbagai kebutuhan sehari-hari, dari Indonesia toh bisa menjadi negara
kaya. Sementara Indonesia, negara yang memiliki berbagai macam bahan tambang
seperti minyak dan gas bumi, emas, nikel, tembaga, batu bara, kaolin, dll, yang
bahkan beberapa di antaranya memiliki cadangan terbesar di dunia, tetap saja
miskin.
Indonesia juga memiliki perkebunan, hutan, serta laut sebagai sumber perikanan
yang begitu luas. Sementara Afrika Selatan memiliki tambang emas dan berlian
terbaik di dunia, tapi tetap saja tidak semaju negara-negara lain di Eropa dan
Amerika.
Selain itu, majunya suatu negara tidak tergantung dari sejarah peradaban dan
usia negara tersebut. Contohnya Mesir dan India yang sudah berusia ribuan tahun
dengan peradaban yang sangat maju saat itu, tetapi kini masih bergelut dengan
kemiskinan. Sedangkan Kanada, Australia, dan Singapura yang belum 150 tahun
sudah menjadi negara maju dan modern. Bukan pula karena tingkat kecerdasan.
Karena kenyataannya begitu banyak orang Rusia dan negara-negara pecahannya,
India, China, juga Indonesia yang kecerdasannya diakui dunia karena berhasil
menjadi juara dunia catur, olimpiade sains seperti fisika, matematika, maupun
kejuaraan yang berhubungan dengan komputer dan teknologi. Mereka mampu
mengalahkan pesaingnya dari negara maju.
Dengan demikian, faktor apa yang membuat sebuah negara menjadi maju sedangkan
yang lain miskin? Ternyata yang membedakan negara maju dan miskin ialah sikap
dan perilaku masyarakatnya yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui
pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah
dilakukan, disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di negara maju mengikuti
prinsip-prinsip dasar kehidupan sebagai berikut: etika, kejujuran, dan
integritas, bertanggung jawab, hormat pada aturan/hukum, menghormati hak orang
lain, cinta pada pekerjaan, mau bekerja keras, dan tepat waktu. Sementara itu,
di negara-negara miskin, hanya sebagian kecil masyarakatnya yang mengikuti
prinsip-prinsip tersebut.
Lihat saja di Indonesia. Korupsi sulit diberantas, padahal sudah begitu banyak
peraturan, serta pembentukan lembaga negara yang nyaris tumpang tindih untuk
memberantas korupsi. Mengapa pula bisa terjadi korupsi 'gotong royong' di
berbagai instansi pemerintah dan bahkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang
melibatkan orang-orang yang kita anggap memiliki idealisme tinggi dan bersih
karena berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kampus. Atau juga,
mengapa sebagian besar partai politik mengalami konflik dan perpecahan.
Jawabannya, karena sebagian besar masyarakat kita tidak mematuhi
prinsip-prinsip dasar kehidupan.
Jika di level elite negara masih terjadi hal seperti itu, lalu bagaimana dengan
potret masyarakat umum? Kondisinya juga tidak jauh berbeda. Coba simak tabiat
para pengguna jalan. Di lampu lalu lintas yang telah menyala merah, pengendara
sepeda motor dan mobil seenaknya menyerobot sehingga menimbulkan kemacetan.
Jika di tempat itu ada oknum polisi, lembaran rupiah menjadi penyelesaian yang
mujarab. Demikian juga di jalan tol saat pagi dan sore hari, ada ratusan
kendaraan yang berjalan di bahu jalan yang jelas-jelas hanya diperuntukkan bagi
kendaraan yang sedang mengalami masalah. Lebih hebat lagi walaupun terlarang,
ada ratusan pedagang asongan yang memanfaatkan momen kemacetan tersebut dengan
menjajakan dagangannya dan melakukan transaksi dengan penumpang kendaraan.
Suasana serupa dapat dijumpai dalam bus kota atau kereta api. Juga pada
pengurusan KTP atau SIM dan STNK. Semuanya memerlukan uang pelicin. Bisa juga
Anda akan berhadapan dengan calo berseragam resmi.
Di negara maju seperti Jepang, Singapura atau Swiss, hampir tidak pernah Anda
menemukan kondisi seperti di atas. Di Swiss, koran dan majalah diletakkan di
jalan pedestrian (emperan) dan kalau orang mau membeli, tinggal mengambil koran
tersebut dan meletakkan uangnya di tempat yang tersedia, karena tidak ada
penjaganya.
Di Jepang saya melihat melalui TV, seorang anak berusia 6 tahun dilatih orang
tuanya berjalan ke rumah neneknya yang berjarak kurang lebih 1 km dari rumahnya
ditemani anjingnya. Di tengah perjalanan, sang anjing--maaf--membuang hajat.
Hebatnya, setelah selesai, si anak mengeluarkan kantong plastik serta kertas
dari tasnya dan mengambil kotoran tersebut kemudian memasukkan ke kantong
plastik untuk dibuang di tempat sampah. Hal ini tidak hanya terjadi di
televisi, karena sebagian besar masyarakat Jepang melakukan hal yang sama dalam
kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku untuk jujur mengakui bahwa itu sampah
yang disebabkan oleh kita, menghormati aturan untuk tidak membuang sampah
sembarangan, tanggung jawab untuk membersihkan, serta menghormati hak orang
lain yang pasti akan terganggu dengan sampah tersebut, telah terbentuk dalam
masyarakat Jepang bahkan sejak mereka masih kanak-kanak. Tidak bisa dibayangkan
kalau hal-hal di atas terjadi di Indonesia.
Sehebat-hebatnya seorang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin memberantas
korupsi dengan membentuk sejumlah komisi antikorupsi, tidak akan membuat
Indonesia menjadi negara maju jika perilaku masyarakat tidak berubah. Partai
politik tidak akan konflik dan pecah jika pengurusnya tahu etika, dan
menghormati aturan yang telah mereka buat dan sepakati bersama. Tidak akan ada
lagi aparat kelurahan atau polisi yang akan menawarkan bantuan dengan uang
pelicin, jika tidak ada yang mau memberi mereka. Tidak akan ada lagi orang yang
terkena setrum di atas kereta jika tidak ada yang naik di atap. Jalan-jalan
tidak akan semacet sekarang kalau kita tetap pada lajur dan tidak menerobos
lampu merah atau berjalan di bahu jalan.
Karena itu, jika segenap komponen bangsa ini benar-benar menghendaki Indonesia
menjadi sebuah bangsa yang besar, maka mulailah dari diri sendiri dengan
mengubah sikap dan perilaku mengikuti prinsip-prinsip dasar kehidupan. Jangan
menunggu orang lain memulainya, tapi mulailah dari diri sendiri.*
[Non-text portions of this message have been removed]
---------------------------------
Do you Yahoo!?
Win a dream trip to Western Australia, courtesy of the NEW My Yahoo!
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
