http://www.suarapembaruan.com/News/2005/07/07/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 

Parpol Sepakat Akomodasi Mantan GAM Jadi Kepala Daerah di NAD


JAKARTA - Partai-partai politik dengan pimpinan fraksi di Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) minus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sepakat 
memberi kesempatan kepada mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk 
menjadi kepala daerah terutama menjadi wakil gubernur, bupati/wakil bupati 
maupun wali kota/wakil wali kota di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Asal saja 
mereka mau menerima dan bergabung kembali dengan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Dan tentu saja proses seleksi para calon kepala daerah itu, 
termasuk mantan anggota GAM dilakukan berdasarkan aturan internal partai 
masing-masing. 

Demikian hasil pertemuan para pimpinan partai politik dan pimpinan fraksi DPR, 
kecuali pimpinan dan fraksi PDI-P, di kediaman Wakil Presiden (Wapres) Muhammad 
Jusuf Kalla, Rabu (6/7) malam. Pertemuan yang berlangsung dari pukul 19.00 WIB 
hingga pukul 22.15 WIB itu juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Pimpinan partai politik yang hadir dalam pertemuan itu antara lain adalah Wakil 
Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono dan Fahmi Idris, Sekretaris Jenderal 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yunus Yosfiah dan Suryadarma Ali, Endin 
Soefihara, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Muktamar II 
Semarang Muhaimin Iskandar, Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf, Ketua Umum Partai 
Demokrat Hadi Utomo, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir 
dan Abdillah Toha, Anton Apriantono, Adhyaksa Dault dari Partai Keadilan 
Sejahtera, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban dan Yusril Ihza 
Mahendra, Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Zainuddin MZ dan Bursa Zarnubi, 
serta perwakilan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

Selesai pertemuan Ketua Fraksi PAN di DPR Abdillah Toha kepada wartawan 
mengatakan, dalam pertemuan tersebut partai-partai politik sepakat untuk 
mengakomodasi para mantan anggota GAM bertarung menjadi kepala daerah dalam 
pilkada selama mereka mengakui NKRI yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. 


Hasil Kesepakatan 

"Kami dari partai politik, apabila telah dicapai persetujuan damai dengan GAM, 
bersedia memberi kesempatan mencalonkan mantan GAM sebagai calon bupati/wakil 
bupati, walikota/wakil walikota, serta wakil gubernur dalam pilkada 2005-2006 
di Nanggroe Aceh Darussalam," demikian bunyi kesepakatan tertulis partai-partai 
politik tersebut seperti yang disampaikan Abdillah Toha kepada wartawan tadi 
malam. 

Sementara MS Kaban menjelaskan, pertemuan tersebut bermaksud untuk membahas 
rencana dialog Pemerintah Indonesia dengan pihak GAM yang akan dilakukan pada 
12 Juli mendatang. Dalam pertemuan itu pimpinan partai politik dan pimpinan 
fraksi di DPR setuju dengan program pemerintah melanjutkan dialog dengan pihak 
GAM. Karena hal itu adalah perintah Ketetapan MPR, sehingga harus diteruskan. 
"Dan bila GAM mau menyelesaikan masalah Aceh secara damai dalam konteks NKRI 
maka kita mendukung mantan anggota GAM menjadi kepala daerah," kata Kaban yang 
juga Menteri Kehutanan itu. 

Menjawab wartawan Kaban mengatakan bahwa dialog dengan pihak GAM itu bukan 
menginternasionalisasi masalah Aceh, terutama dengan keterlibatan Uni Eropa dan 
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) seperti yang dituduhkan sejumlah 
kalangan di DPR sebelumnya. 

Sedangkan ketika ditanya tentang perlunya GAM membentuk partai politik lokal, 
Kaban mengatakan, peserta pertemuan itu tidak sepakat adanya partai lokal bagi 
GAM. Anggota GAM, kata dia, bisa menjadi calon kepala daerah melalui pintu 
partai-partai yang sudah ada di NAD. 

Pertemuan tersebut, kata Kaban lagi, dibuka dengan pemaparan Wapres Jusuf Kalla 
tentang proses dialog dengan GAM di Helsinki. Kemudian dilanjutkan dengan 
tanggapan para pimpinan partai dan fraksi. 

Sementara Presiden Yudhoyono sendiri, kata Kaban, sangat antusias dan 
mengapresiasi kehadiran para pimpinan partai politik dan pimpinan fraksi dalam 
pertemuan tersebut. 

Soal ketidakhadiran pimpinan PDI-P dalam pertemuan tersebut, Kaban mengaku 
tidak tahu. Tetapi dia yakin pimpinan partai dan fraksi PDI-P di DPR juga 
diundang untuk hadir dalam pertemuan tersebut. 

"Saya kira semua diundang. Tetapi apakah mereka hadir atau tidak saya tidak 
tahu," kata Kaban. (A-21) 



--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 7/7/05 

[Non-text portions of this message have been removed]



Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke