Pemilu dan Pilkada sedikit demi sedikit membuat banyak calon dari beragam latar belakang untuk maju mencalonkan diri, dan semua bisa dibilang dengan tujuan yang membumi, ada yang maju untuk menjadi anggota Legislatif tingkat II ( Kotamadya/Kabupaten ), ada yang mencalonkan diri untuk menjadi Walikota/Bupati. Semua calon tersebut ada yang melalui partai Politik, ada pula yang melalui jalur Independen. Dari yang berlatar belakang musik/Pengamen jalanan, Paranormal sd artis yang memang sedang menjadi primadona. Semua dengan motivasi yang sama, dimana untuk mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif demi membela kelompoknya, ada juga membela Partai dan tidak sedikit demi kepentingan Masyarakat.
Seorang Gendeng Pamungkas mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Bogor, demikian juga dengan seorang Guru SMP yang juga mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Bogor. Sungguh sulit diterima akal sehat, dengan latar belakang yang tidak ada hubungannya dengan sistim ketatanegaraan maju mencalonkan diri untuk membenahi segala sektor di sebuah kota yang berpenduduk diatas 700 ribu pemilih. Apa yang terjadi bila tidak terpilih, tidak akan menjadi aneh, dan bila terpilih selain menjadi aneh, juga menjadi unik, terutama dengan para pemilihnya, yang menjadi patut dipertanyakan bukan lagi sang calon, melainkan pemilihnyalah yang menjadi bahan pertanyaan. Ada apa dengan sistim ketatanegaraan yang saat ini berjalan sampai seorang eksekutif bisa terpilih dari luar bidang profesinya, untuk apa gunanya tempat belajar seperti Lemhanas, Fakultas² Ilmu Sosial, IPDN dan sejenisnya. Apa yang diketahui baik oleh para calon maupun pemilih mengenai sebuah sistim ketatanegaraan ? Apa mungkin sedemikian sederhananya untuk mengelola sebuah sistim yang berisi sedemikian banyak personil ditambah dengan aturan baku yang bersifat nasional ( PNS ), apa terpikirkan bahwa mengelola sebuah kota dibutuhkan kemampuan yang lebih dari sekedar mengelola sebuah perusahaan, dimana management sebuah perusahaan yang termasuk komplekpun masih kalah komplek dibandingkan dengan mengelola sebuah kota, hal ini mudah di definisi kan, dimana untuk mengelola sebuah perusahaan, pemilik otomatis bisa bertindak sebagai direktur yang perintahnya tidak bisa di tolak oleh para karyawannya, sedang untuk mengelola sebuah kota seorang Walikota maupun Bupati selain memiliki karyawan juga harus mempertanggung jawabkan perintahnya kepada pemegang saham dalam hal ini Rakyat diwilayahnya, ditambah dengan adanya pengawasan ketat dari para anggota Legislatif, yang lagi lagi bisa setiap saat menolak keinginan dari Walikota. Bila calon dari anggota Legislatif yang berasal dari beragam latar belakang profesi bisa jadi masalah yang timbul tidak akan berdampak secara significant karena adanya diskusi antar fraksi, berbeda dengan Eksekutif dimana bila berdiskusi dengan para Kepala Bagian sedang ilmu yang dimiliki masih dalam taraf belajar, berapa lama waktu terbuang percuma untuk dipakai belajar sistim ketatanegaraan dibidang Eksekutif ?, itupun dengan beberapa syarat dimana memakai pola pendekatan yang bisa diterima oleh para Kepala Bagian, sedang bila pola pendekatannya sedikit ' sok tahu ', bukannya malah bisa diabaikan oleh para anak buahnya dengan beragam alasan yang sulit untuk dibantah sebagai sebuah kesengajaan. Beberapa hari ini, ada pula seorang Mantan Petinggi Angkatan Laut secara resmi mencalonkan diri untuk menjadi Presiden, dimana tidak melalui partai Politik, melainkan melalui jalur Independen, entah apa lagi yang ada dipemikirannya, dimana untuk bisa menang di Pemilu Pilpres selain membutuhkan stamina yang panjang, juga modal yang tidak sedikit dengan target minimal memperoleh 55 juta suara yang memilihnya. Entah program kerja apa yang akan digunakan agar jumlah yang sedemikian banyak ini bisa sampai dibilik suara untuk mencoblos gambarnya. Sudah sepatutnya para Anggota Legislatif ditingkat Pusat mulai membenahi Undang-Undang Pemilu yang berhubungan dengan kepentingan Masyarakat Indonesia, bukan lagi demi kepentingan Partai dan kelompok semata, baik untuk Legislatif ditingkat Pusat, Propinsi, Kotamadya/Kabupaten, Kepala Daerah ( Propinsi dan Kotamadya/Kabupaten ) dan Presiden, dimana bukan saja persyaratan umum saja yang dibahas, juga akibat akibat dari persyaratan yang pada akhirnya bisa membuat tidak berfaedah bagi kepentingan Masyarakat luas. Indonesia adalah sebuah negara dengan penduduk yang berjumlah besar, adalah tugas dan tanggung jawab Eksekutif, Legislatif, Yudikatif untuk selalu menjaga nya, agar Indonesia bisa terus maju dan bukan untuk maju demi sekelompok/golongan semata. sur http://indolobby.blogspot.com. ------------------------------------ Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
