http://www.jambiekspres.co.id/news/opini/politik_nonkonvensional_dan_agresivitas.html
Politik Nonkonvensional dan Agresivitas
Oleh: Drs Navarin Karim MSi
Wednesday, 31 May 2006
BELUM lupa dalam ingatan kita mogok makan di Sutet dengan menyakitkan fisik
(menjahit mulut). Kemudian di minggu pertama bulan Mei ini telah dua kali aksi
masyarakat yang membuat atmosfer politik di Indonesia terasa memanas. Pertama,
tindakan kekerasan politik terhadap benda dan perusakan yang terjadi di Tuban.
Kedua, demonstrasi buruh di Jakarta.
Presiden Susilo Bambang Yudoyono mensinyalir ada yang memboncengi mereka di
balik aksi-aksi tersebut. Diduga berasal dari oknum individu yang belum bisa
menerima kekalahan dalam pemilihan presiden langsng tahun 2005 lalu.
Terlepas dari benar tidaknya sinyalemen presiden tersebut, ada data menarik
yang disajikan dari hasil pengamatan Lambaga Survey Indonesia yang dikeluarkan
pada 5 Mei 2006 menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah.
Pada Oktober 2004 tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (60%),
Oktober 2005 (50%) dan April 2006 (40%). Dalam tulisan kali ini penulis tidak
mau terlalu tendensius, tetapi mencoba memberikan pembelajaran politik bagi
masyarakat bahwa masih ada cara-cara partisipasi politik yang lebih elegan,
bermatabat, tegas tapi santun (asertif). Partisipasi politik di atas lebih
berbentuk partisipasi politik nonkonvensional dengan gaya komunikasi yang
agresif.
Kecenderungan kejadian belakangan ini ditandai dengan ciri-ciri yang
dikemukakan berikut ini. Pertama, tidak langsung (menjahit mulut) yang tidak
dibenarkan dalam agama seseorang menyakitkan tubuhnya sendiri. Kedua, melanggar
hak orang lain, seperti membakar pendopo dan merusak pemilikan pribadi orang
lain serta memacetkan lalu lintas, sehingga mengganggu ketertiban umum, merusak
fasilitas umum. Ketiga, berusaha agar hak-hak, keinginan dan kebutuhannya lebih
penting disbanding orang lain. Mengapa demikian cara-cara yang konvensional
demokrasi dan asertif tidak mereka tampuh? Apakah cara-cara nonkonvensional dan
agresif dibenarkan dalam partisipasi politik?
Partisipasi Politik
Bentuk partisipasi yang bersifat pasif kurang dihargai oleh masyarakat,
tetapi yang bersifat agresif juga banyak mudaratnya. Bentuk-bentuk partisipasi
politik yang dikatagorikan nonkonvensional dan bersifat agresif adalah (1)
pengajuan petisi, (2) berdemonstrasi, (3) konfrontasi, (4) mogok, (5) tindak
kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman, pembakaran, (6)
tindakan kekerasan terhadap manusia, penculikan dan pembunuhan, (7) revolusi.
Jika partisipasi bentuk ini yang dipilih jelas tidak ada kedamaian hakiki
yang diperoleh. Sudah pasti ada pihak yang dikalahkan (dirugikan), bahkan yang
tidak tahu apa-apapun akan terkena imbasnya. Oleh sebab itu, marilah setiap
persoalan diselesaikan secara arif, dengan kepala dingin dan tanpa dendam. Hal
ini jelas lebih elegan dan bermoral.
Bentuk konvensional (1) pemberian suara (voting), (2) diskusi politik, (3)
kegiatan kampanye, (4) bergabung dalam kelompok kepentingan, (5) komunikasi
individual dengan pejabat politik/administratif. Cara kedua ini menurut penulis
santun, elegan dan bermoral.
Mengapa Nonkonvensional?
Kejadian lama terulang kembali seperti aksi kekerasan, pembakaran yang
terjadi di masa reformasi tahun 1998. Artinya, elite politik gagal menangkap
aspirasi yang dikehendaki masyarakat dan elite politik dan pemerintah gagal
memberikan pembelajaran politik, bahwa kejadian tersebut sebenarnya tidak
dibenarkan.
Menurut Prof Dr Muchtar Mas'oed, bentuk partisipasi politik berwujud
demonstrasi, protes dan tindak kekerasan ini biasanya digunakan oleh orang
untuk mempengaruhi kehidupan politik dan kebijaksanaan pemerintah bila
bentuk-bentuk aktivitas lain tidak bisa dilakukan atau tidak efektif. Sama
seperti yang dikemukakan Goh Tjoh Ping (kandidat Wabup dari Tuban) bahwa
"masyarakat melakukan aksi kekerasan karena cara-cara demokrasi yang ditempuh
mengalami kebuntuan".
Selanjutnya Mas'oed mengemukakan, demonstrasi dilakukan dengan
frekuensi yang berbeda-beda menurut situasi dan masyarakatnya. Dalam beberapa
masyarakat jarang terjadi karena sistem politiknya cukup tanggap terhadap
kebutuhan dan tuntutan warganya, tetapi dalam masyarakat-masyarakat lainnya
tindakan-tindakan semacam itu mungkin lebih umum atau bahkan merupakan alat
aktivitas politik yang rutin.
Di negara yang telah maju tingkat demonstrasinya seperti Amerika
Serikat (AS), Inggris dan Perancis selama tiga atau empat dekade terakhir,
tidak banyak mengalami kekerasan politik. Ini sangat menarik perhatian kalau
dilihat di sana tingkat partisipasi legal dan konvensional yang dijalankan
rakyatnya cukup tinggi. Tampaknya bentuk-bentuk konvensional ini jauh lebih
banyak dijalankan oleh kelas menegah ke atas. Pada era tahun 1960-an aksi
kekerasan di AS berasal dari rakyat kulit hitam yang menuntut persamaan politik
dan sosial atau dari rakyat kulit putih yang menentang integrasi. Ditambah lagi
dengan keterlibatan dalam perang Vietnam yang juga banyak menimbulkan protes
dengan kekerasan. Tapi, setelah itu sudah jarang kita mendegar aksi protes yang
diikuti dengan kekerasan terjadi di AS.
Yang menarik lagi di Inggris, kemampuannya menyelenggarakan pemerintah
tanpa tindak kekerasan, paksaan atau revolusi. Sehingga, lembaga-lembaga
politik Inggris seperti parlemen telah ditiru secara luas oleh bangsa lain
seperti India dan Kanada.
Mengeliminir Demonstrasi
Pertama, kelompok-kelompok kepentingan perlu diadakan persuasi oleh elite
politik maupun pemerintah dengan menyadarkan mereka untuk menahan diri dan
memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tindakan-tindakan demonstrasi yang
agresif tidak memecahkan masalah, tetapi menimbulkan persoalan baru yang lebih
rumit.
Kedua, menanamkan sifat sensivitas yang tinggi terhadap kebutuhan dan
tuntutan rakyat (terutama rakyat kelas bawah). Dengan kata lain jangan
membiarkan saja tuntutan masyarakat tersebut. Seperti kasus Sutet, elite
politik tidak memberi dukungan dan pemerintah tidak respek terhadap persoalan
tersebut, akhirnya rakyat yang telah menjahit mulutnya capek sendiri dan
melepaskan lagi jahitannya karena takut mati.
Ketiga, pemerintah hendaknya meningkatkan kredibilitas lembaga-lembaga
demokrasi yang ada, seperti KPU/KPUD, lembaga pengadilan. Dengan demikian,
masyarakat tidak main hakim sendiri dan bertindak brutal.
Keempat, merekrut elite politik yang sudah mapan (establishment). Seperti
di (Amerika, Inggris dan Perancis), jabatan-jabatan politik cenderung berasal
dari orang-orang yang mempunyai latar belakang kelas menengah atau kelas atas,
dan orang-orang yang kelas rendah yang berhasil memperoleh pendidikan.
Kelima, dalam proses pengambilan keputusan politik hendaknya melibatkan
masyarakat tingkat bawah dan kelompok-kelompok kecil, yaitu kembali ke
masyarakat. (Penulis adalah dosen PNSD di lingkungan Kopertis Wilayah X, dan
Pudir I ASM)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Home is just a click away. Make Yahoo! your home page now.
http://us.click.yahoo.com/DHchtC/3FxNAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
