http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/11/5/o2.htm
Jumat Umanis, 5 Nopember 2004 Artikel Tantangan utama lain sudah tentu berkaitan dengan kemungkinan ''kekacauan politik'', mengingat SBY menjadi presiden tidak didukung mayoritas anggota parlemen -- DPR dan DPD. Pemerintah baru kesulitan mendapat dukungan dalam membuat kebijakan di parlemen. Tetapi, Presiden Yudhoyono dapat menggunakan kekuatan karisma kepemimpinan dan kemampuan komunikasi dengan menggunakan media massa sebagai katalis dalam menyajikan kebijakan yang ditempuhnya. Suatu upaya pencitraan diri dalam mengaktualisasi janji kampanye, seperti mengedepan dalam ungkapan: rekonsiliasi, reformasi dan recovery. Masalahnya, bagaimana konsep tersebut diimplementasikan. ---------------------------- Sebelum Tonggak Jadi Pentungan Oleh Ngurah Karyadi KORUPSI di hampir semua tingkat pengambilan keputusan, stagnasi ekonomi, serta serangan terorisme, mengakibatkan mayoritas rakyat mengharapkan perubahan. Mantra perubahan berembus demikian kuat di sekitar kita. Sebagaimana pengalaman reformasi di tahun 1998, harapan akan perubahan sangat berisiko jika tidak sesuai dengan kemampuan sebagaimana yang dinjanjikan dalam kampanye pemilu lalu. Sering terjadi ''besar pasak daripada tiang''. Tingginya harapan publik atas pemerintah yang baru dapat berbalik, di mana terjadi instabilitas politik dan ekonomi akibat pemerintah baru tidak dapat mengelola harapan tersebut. Sehingga, kuartal pertama (periode tiga bulan) di tahun pertama pemerintahan sepertinya bukan merupakan periode bulan-madu bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla. ------------------------------- Sebaliknya, warga dan pasar akan menunggu detail lebih jauh kebijakanya, khususnya kebijakan mikro ekonomi, yang belum banyak diungkapan. Lebih banyak menguraikan kebijakan makro ekonomi, sebagaimana disampaikan dalam berbagai kampanyenya. Sebagai pegangan, artikulasi visi dan misi SBY-Kalla berkaitan dengan masalah kebijakan dan penanganan krisis merupakan tantangan strategis dalam memenangkan dukungan publik dan pasar. Ia menjadi indikator kunci sukses atau gagalnya pemerintahan. Rancangan Kabinet Indonesia Bersatu, menjadi ''penanda'' awal dari bagaimana upaya pemerintahan SBY menerapkan kebijakanya. Sepertinya, SBY menunjukkan pilihan berdasarkan meritokrasi dalam memilih anggota kabinet. Jadi, bukan memilih para partisan, yang lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, seperti di masa Gus Dur ataupun Megawati. Melalui seleksi anggota kabinet yang berdasarkan kemampuan profesional dan catatan yang bersih, SBY dapat menyampaikan sinyal komitmen perubahan kepada publik, baik nasional maupun internasional. Karena itu, pilihan atas Jaksa Agung dan menteri ekonomi menjadi indikator seberapa serius SBY-Kalla dengan penegakan hukum, melawan korupsi dan menumbuhkan ekonomi. Tantangan langsung yang dihadapi pemerintah baru merupakan konsekuensi dari tidak stabilnya politik ekonomi global. Hal ini terlihat dalam situasi sehari-hari. Dalam hubungan ini termasuk kesiapan pemerintah dalam menangani masalah yang berkaitan dengan situasi menjelang berbagai hari raya, masalah anggaran bagi penanganan pemulangan TKI ilegal dari Malaysia, dan sejenisnya. Dengan tingginya harga minyak dunia, di atas 50 dolar AS/barel, sejak beberapa bulan terakhir, maka ekonomi Indonesia dan keuangan pemerintah khususnya, menghadapi risiko yang fatal. Pemerintah baru mungkin tidak mempunyai pilihan yang lebih baik, yakni dengan terus melakukan pemotongan subsidi -- yang saat ini nilainya mencapai setidaknya Rp 65 trilyun/per tahun. Masalah utama yang menunggu pemerintah baru sudah tentu penanganan atas pemulangan setidaknya 750.000 orang TKI ilegal dari Malaysia. Hal ini akan bisa menjadi bom waktu jika pemerintah tidak punya rencana jelas dan mendetail dalam menangani masalah tersebut. Potensi ''Kekacauan Politik'' Tantangan utama lain sudah tentu berkaitan dengan kemungkinan ''kekacauan politik'', mengingat SBY menjadi presiden tidak didukung mayoritas anggota parlemen -- DPR dan DPD. Pemerintah baru kesulitan mendapat dukungan dalam membuat kebijakan di parlemen. Tetapi, Presiden Yudhoyono dapat menggunakan kekuatan karisma kepemimpinan dan kemampuan komunikasi dengan menggunakan media massa sebagai katalis dalam menyajikan kebijakan yang ditempuhnya. Suatu upaya pencitraan diri dalam mengaktualisai janji kampanye, seperti mengedepan dalam ungkapan: rekonsiliasi, reformasi dan recovery. Masalahnya, bagaimana konsep tersebut diimplementasikan. Citra pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, pembaruan dalam kedaulatan, serta pemulihan nasional merupakan kunci upaya tersebut. Langkah nyata dapat berupa upaya pengungkapan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu, berantas korupsi, pencurian kayu dan hasil hutan, ataupun menangani penyelundupan, melalui investigasi daftar panjang pelaku tingkat tinggi akan berdampak luas dalam masyarakat. Terlebih bila dapat menyentuh ''rantai atas'' (Soeharto?). Harus terjadi sinergi antara pusat dan daerah untuk itu. Dengan langkah tersebut, niscaya akan membawa angin segar bagi masyarakat luas dan bahkan dukungan dari segenap anggota parlemen bisa diperoleh. Meskipun target jangka pendek dari pemerintahan SBY-Kalla mungkin saja sukses mengarahkan masalah politik dan ekonomi domestik dalam kuartal pertama, belum tentu akan berpengaruh pada jangka menegah atau jangka panjang. Para pengusaha dan investor masih akan berada di pinggiran, menunggu perbaikan situasi keamanan ataupun kepastian hukum. Meski demikian, tetap bisa menjadi nilai tambah bagi SBY-Kalla. Pemerintah harus menggambarkan komitmen kuat atas hukum dan perundangan dalam setiap kebijakannya. Di samping itu, akan berdampak positif bila pemerintah baru ini dapat mengurangi atau memotong prosedur birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha. Lebih jauh, perang melawan terorisme dan bernegosiasi dengan gerakan sparatis seperti di Aceh, Maluku Selatan ataupun Papua harus juga dipertajam. Difokuskan pada upaya perbaikan atas persepsi risiko di antara segenap komponen warga negara, baik di kalangan pemerintah, pengusaha ataupun masyarakat luas. Evaluasi atas sistem pertahanan keamanan nasional menjadi keharusan, sehingga bisa menentukan strategi dan kebijakan operasionalnya. Suatu hal yang selama ini tidak pernah dilakukan, di mana keamanan dianggap taken for granted. Namun, setelah serangan teroris terbaru di Kedutaan Besar Australia, sepertinya ada yang salah atas sistem hankam. Untuk itu, pemerintah baru harus punya langkah-langkah khusus dan lebih signifikan dalam upaya tersebut. Langkah formal melarang Jamaah Islamiah dan secara terbuka melakukan perlawanan atas kelompok radikal serta militan mungkin bisa menumbuhkan kepercayaan, baik secara nasional maupun internasional. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah mencari dan menemukan akar dari terorisme, yakni kemiskinan dan ketidakadilan itu sendiri. Melalui langkah jelas dan tegas dalam melawan ketidakadilan dan kemiskinan, masyarakat ataupun pengusaha dan pemodal akan percaya bahwa pemerintah baru bertindak dalam menjaga keamanan, sebagai salah satu kebutuhan publik. Suatu hal yang kini mengalami pergeseran, atau terjadi semacam ''swastanisasi keamanan'' seperti dalam berbagai bentuk organisasi jagabaya atau premanisme. Di samping itu, peran kehumasan (PR) dalam menangani kecenderungan dan persepsi publik sangat dibutuhkan oleh pemerintah baru. Bukankah SBY-Kalla sudah teruji piawai memainkanya? Melalui penanganan tantangan utama, yang disajikan kepada publik oleh para humas yang dapat diandalkan, kuartal pertama awal pemerintahan SBY-Kalla diharapkan dapat menarik para pengusaha dan pemodal untuk membantu setidaknya 40 juta penganggur, terbuka dan terselubung. Masyarakan, atau pengusaha khususnya, punya harapan tinggi bahwa aturan permainan akan berubah. Suatu kebijakan yang berbasiskan hukum, dan bukan kekuasaan semata. Mereka menunggu tanda-tanda dari program aksi kuartal pertama dari pemerintah baru. Jika kemampuannya tampak kurang menampilkan kepemimpinan yang kuat dalam kuartal pertama pemerintahan, skeptisme mungkin akan mudah berkembang kembali. Suatu keadaan yang akan memudarkan harapan yang kini mulai tampak cerah atau sebelum ''tonggak jadi pentungan''. Penulis, analis masalah sosial dan politik, tinggal di Denpasar ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
