Galamedia 14/05/2005
Selama Tiga Bulan Terakhir 48.000 Gurban Belum Digaji SEKELIMUS, (GM).- Sekitar 48.000 guru bantu (gurban) di Jawa Barat resah. Pasalnya, selama tiga bulan terakhir, mereka belum memperoleh gaji. Akibatnya, untuk menutupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, para gurban tersebut terpaksa mencari pinjaman ke sana sini. Salah seorang gurban dari Tasikmalaya, Iis (36) kepada "GM" melalui SMS (short message service) mengaku sudah tiga bulan terakhir tidak menerima gaji. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia terpaksa menggunakan dulu dana tabungan siswa. "Terpaksa saya pakai dulu uang tabungan anak-anak, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari," katanya. Padahal, masih kata Iis, ia membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk memenuhi keutuhannya. Ia menyebutkan, meskipun anaknya hanya satu, namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia hanya mengandalkan gaji dari tugasnya sebagai gurban. Sedangkan suaminya kadang bekerja, kadang tinggal di rumah tanpa aktivitas. "Gaji itu sangat berarti buat kami, tapi ternyata sudah tiga bulan belum juga saya terima," desahnya. Penderitaan Iis dirasakan pula oleh Mae (34). Gurban yang bertugas di Kab. Bandung ini juga sudah tiga bulan belum menerima gaji yang seharusnya diterimanya Rp 460.000/bulan. "Awal bulan kemarin (Mei, red) saya kira mau menerima gaji. Tapi ternyata tidak," katanya saat dihubungi melalui telepon. Akibatnya, ia terpaksa harus meminjam uang kepada saudara-saudaranya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Beruntung masih banyak saudaranya yang memberikan pinjaman. Sebab itu, ia sangat berharap agar gajinya bisa dibayar secepatnya dengan cara dirapelkan. Terlepas dari itu, baik Iis maupun Mae tak habis mengerti kenapa sampai terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji mereka. "Kenapa ya pemerintah teh terlambat membayar gaji," ungkap Iis maupun Mae secara terpisah. Prihatin Keterlambatan gaji gurban ini diakui Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Kadisdik Jabar), Dr. Dadang Dally, M.Si. ketika dikonfirmasi "GM" di sela-sela konferensi nasional pendidikan di Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad), Jln. Dipatiukur Bandung, Jumat (13/5). Menurut Dadang, sebanyak 48.000 gurban di Jawa Barat memang belum memperoleh gaji selama 3 bulan. Hal itu terjadi karena dana untuk menggaji gurban belum turun dari pemerintah pusat. Terus terang, tambah Dadang, ia merasa sedih dan prihatin atas peristiwa ini. Namun sejauh ini pihaknya masih tetap menunggu dana turun dari pemerintah pusat, untuk membayar gaji gurban di Jawa Barat. Seorang gurban, kata Dadang, setiap bulan memperoleh gaji Rp 460.000. Sebab itu, untuk membayar gaji gurban di Jawa Barat, diperlukan sedikitnya dana Rp 22 miliar/bulan. Untuk tiga bulan, masih kata Dadang, dibutuhkan dana sekitar Rp 66 miliar. "Tapi saya juga tidak tahu kenapa dananya belum turun," ungkapnya. Dadang menyatakan, pihaknya pernah menanyakan kepada pemerintah pusat tentang hal itu. Namun, jawabannya tidak memuaskan para guru bantu. Untuk menanggulangi gaji yang belum dibayarkan itu, pihak sekolah mencarikan alternatif dana talangan dari kasnya. "Jika tidak ada dana, guru bantu itu bertahan tanpa gaji," tegasnya. Dadang juga belum bisa memastikan, kapan dana tersebut akan turun. Namun ia berharap secepatnya dana tersebut bisa turun sehingga gaji gurban bisa diberikan. Namun, pemerintah saat ini sedang mencarikan pemikiran tentang guru bantu tersebut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, lanjut Dadang, belum memikirkan dana talangan untuk gaji gurban. Namun pemprov memiliki program melakukan rekrutmen untuk gurban yang akan ditempatkan di berbagai pelosok daerah terpencil. Jumlah yang akan direkrut 1.600 orang, nantinya disebar di 16 kabupaten di Jawa barat untuk menutupi kekurangan tenaga guru sebanyak 48.000 orang. "Kita kekurangan guru sekitar 48.000 orang. Sebab itu, di daerah terpencil akan direkrut gurban sementara," jelasnya. Perlu dikompensasikan Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jabar, Rahmat Sulaeman merasa kaget dengan kabar itu. Menurutnya, belum dibayarnya gaji para gurban tersebut selama 3 bulan, sangat keterlaluan. Sebab itu, perlu dilakukan penanggulangan sesegera mungkin dari pemprov. "Bagaimana kita mau mencapai IPM (indeks pendidikan minimum) delapan tahun kalau keadaannya seperti ini," sergahnya. Menurut Rahmat, dalam membangun pendidikan hingga dicapainya IPM delapan tahun, bukan hanya siswanya. Namun guru-gurunya juga harus diperhatikan. Ia juga menyesalkan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2004 yang lebih banyak menerima pegawai lain dibandingkan guru. "Padahal semestinya guru menjadi bagian yang penting untuk membangun pendidikan di Jawa Barat," tambahnya. Rahmat mendesak, Pemprov Jabar segera mengompensasikan dana yang dinilai tidak terlalu perlu, untuk menalangi gaji para guru tersebut. "Banyak dana di pos APBD yang sebenarnya kurang subtansif sehingga bisa dikompensasikan kepada pembayaran gaji GBS," ujarnya. (B.83 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> In low income neighborhoods, 84% do not own computers. At Network for Good, help bridge the Digital Divide! http://us.click.yahoo.com/S.QlOD/3MnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
