Transparansi Atasi Calo Perlu Aturan Main yang Jelas Jakarta, Kompas - Upaya pemerintah untuk memutus mata rantai keterlibatan calo atau rekanan dalam proses pengadaan barang dan jasa militer dinilai belum konkret dan belum mempertimbangkan berbagai persoalan penting lainnya.
Persoalan yang muncul saat ini sudah sangat kompleks sehingga tidak cukup lagi sekadar membuat kebijakan, tanpa diikuti langkah transparansi dan akuntabilitas dalam pemakaian anggaran. Penilaian itu disampaikan peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Edy Prasetyono, Rabu (31/10), seusai berbicara dalam diskusi dan peluncuran buku "Metamorfosis Bisnis Militer: Sebaran Bisnis TNI Pasca Terbitnya UU TNI" oleh The Ridep Institute. "Transparansi tetap harus diutamakan karena uang yang dipakai membeli senjata kan dari rakyat. Dengan begitu, silang pendapat Dephan-Komisi I soal perlu tidaknya satuan tiga anggaran dibuka atau soal pengumuman daftar rekanan bermasalah, seharusnya tidak perlu muncul," ujar Edy. Seperti diwartakan, Dephan menolak membuka rincian satuan tiga anggaran pengadaan barang dan jasa militer ke Komisi I, dengan alasan khawatir data itu disalahgunakan pihak tertentu. Sedangkan pihak Komisi I berpendapat, rincian itu justru harus dibuka untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan. Selain itu, Dephan, seperti dinyatakan Sekretaris Jenderal Dephan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya, juga menolak mengumumkan data keberadaan sejumlah perusahaan rekanan bermasalah, baik terkait penuntasan tender yang dimenangi maupun terkait etika bisnis yang diterapkan. Satuan tiga berisi rincian penggunaan anggaran sampai ke satuan barang, spesifikasi teknis, jumlah satuan, serta harga satuan barang yang akan dibeli. Regulasi soal itu diatur dalam Pasal 15 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Edy mengakui, tingkat sensitivitas tentang seberapa jauh rincian bisa ditransparankan akan berbeda di setiap negara. Untuk itu, semua pihak yang terlibat harus bersama-sama membuat aturan main yang jelas. "Misalnya soal seberapa jauh rincian semua data tadi akan dibuka. Apakah data akan dibuka ke seluruh anggota DPR, atau cukup ke Komisi I, atau ke anggota subkomisi saja," ujar Edy. Aturan main yang jelas juga perlu dibuat menyangkut keterlibatan perusahaan perantara dalam transaksi pembelian senjata. Keberadaan perantara dalam proses seperti itu, menurut Edy, tidak dapat dihilangkan atau dihindari. "Pasar senjata bersifat spesifik dan terbatas karena hanya boleh dibeli oleh negara, sementara pemasoknya banyak. Pasar seperti itu disebut pasar monopsoni. Karena memasarkan senjata sulit, maka siapa saja yang bisa memasarkan akan mendapat uang jasa," katanya. Dengan begitu, siapa pun seharusnya boleh menjadi perantara, tetapi tetap harus diatur dengan aturan yang jelas. Misalnya soal berapa besar uang jasa (fee) yang dapat diberikan. Pembenahan internal Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin, seusai diterima Presiden Yudhoyono, Rabu, mengemukakan, Dephan akan melakukan pembenahan internal menyusul kontroversi mengenai percaloan alat utama sistem persenjataan. Pembenahan internal itu berupa evaluasi terhadap personel dengan pemberian sanksi. Evaluasi berikutnya terhadap tata aturan. Jika ada kelemahan, katanya, tata aturan itu akan diperbaiki. Untuk masalah eksternal, Dephan sepakat akan menjaga mekanisme dan koordinasi dengan Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (DWA/INU) Sumber: Kompas - Kamis, 01 November 2007 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ -------- Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 http://www.transparansi.or.id [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
