Betul sekali. Mereka kan pemasok senjata buat TNI. Kalo sekarang 
  separatis yang kena getahnya, itu kan sudah biasa. Yg ngga biasa
  itu kalau TNI ngaku salah. Kapan sih pernah ngaku salah? Yg ngaku
  kan oknum!

Ambon <[EMAIL PROTECTED]> menulis:
  Refleksi: "Separatis" mana di Indonesia yang mempunyai uang  untuk membeli 
sekian banyak senjata? Bukankah TNI pernah menjadi membeli Radar dari mereka? 
Jadi, agaknya karena ketangkap basah melanggar peraturan di USA lalu dibebankan 
kepada penunutut keadilan yang diberi cap separatis atau GPK dan sejenisnya. 
Hendaklah dcatat tidak ada orang tidak mau memisahkan diri dari ketidakadilan 
dan kemiskinan yang berlarut-larut.


http://www.hariansib.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2796&pop=1&page=0#akoinputforum


      Senjata Selundupan dari AS ke Indonesia Dicurigai untuk Separatis    
      Ditulis oleh Redaksi     


      Sabtu, 15 April 2006  
      Jakarta, (SIB)
      Komisi I DPR RI akan memanggil Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, 
Menteri
      Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto. Hal 
ini guna mengklarifikasi penangkapan 3 WNI oleh jaksa penuntut umum federal AS 
di Hawaii terkait rencana pembelian senjata.
      "Kita akan panggil Menlu, Dephan dan panglima TNI untuk mengklarifikasi 
hal itu," kata Anggota Komisi I DPR RI dari FPAN Abdillah Toha.
      Hal ini disampaikan dia di sela-sela Rakernas PAN di Hotel Sahid, Jumat 
(14/4).
      Menurut dia, kasus tersebut perlu diteliti secara mendalam karena masih 
mengundang tanda tanya besar.
      "Karena tidak mudah untuk menyelundupkan senjata dari AS, di sana sangat 
ketat. Jadi perlu diinvestigasi dan polisi Indonesia harus dilibatkan," ujar 
pria yang juga menjabat Ketua FPAN ini.
      Apa senjata itu untuk memasok kelompok separatis? "Kita belum bisa 
menjawab itu. Tetapi juga ini konspirasi," cetusnya.
      Setali tiga uang, anggota Komisi I dari FPAN Dedy Jamaluddin Malik 
berpedapat serupa.
      "Itu harus segera diusut karena bisa jadi penyelundupan senjata untuk 
memasok kaum separatis. Harus dikaji sejak kapan pembelian senjata dilakukan 
dan distribusinya ke mana saja," kata Dedy.
      Tiga WNI yang disebut-sebut sebagai pengusaha dan seorang warga Singapura 
ditangkap pada Minggu 9 April lalu setelah pertemuan di Hawaii dengan 
orang-orang yang mereka kira sebagai perwakilan sebuah perusahaan area Detroit. 
Padahal mereka adalah agen pemerintah AS yang menyamar.
      Peralatan militer itu tadinya akan dikapalkan ke Indonesia melalui 
Singapura. Dalam berkas-berkas persidangan, tidak disebutkan apakah keempat 
orang itu membeli peralatan itu untuk pemerintah Indonesia.
      Investigasi kasus ini dilakukan oleh Badan Imigrasi dan Penegakan Bea 
Cukai AS di Detroit dengan bantuan agen-agen Dinas Investigasi Kejahatan 
Pertahanan dari Ohio.
      TNI Akui WNI yang Ditangkap Rekanan
      TNI membenarkan bahwa salah satu WNI yang ditahan jaksa penuntut umum 
federal Amerika Serikat di Hawaii terkait rencana pembelian senjata adalah 
rekanannya.
      "Saya kurang tahu kenapa ditangkap dan berapa lama menjadi rekanan karena 
saya harus menelusuri terlebih dulu. Tapi yang jelas itu rekanan kita," kata 
Kadispen AU Marsekal Pertama Sagom Tamboen ketika dihubungi detikcom, Jumat 
(14/4).
      Seperti diketahui, Deplu RI menyebut 3 WNI ditangkap terkait rencana 
pembelian senjata. Senjata itu berupa ratusan pistol, senapan mesin, rudal 
Sidewinder dan peralatan radar aviasi untuk dikirim ke Indonesia.
      Deplu hanya menyebut inisialnya saja. Sedangkan jaksa penuntut umum 
federal AS menyebut salah satu WNI itu bernama Hadianto Djoko Djuliarso (41). 
Hadianto berstatus managing director PT Ataru Indonesia. Nama PT Ataru 
Indonesia ini juga tertulis dalam berkas jaksa federal AS.
      Menurut Sagom, dalam berbagai keperluan, TNI memang bermitra dengan 
pengusaha. Namun kemitraan itu hanya berarti setelah barang yang dibeli dan 
dipesan oleh TNI diserahkan dengan berita acara dan pelunasan.
      "Kita butuh sesuatu lalu bikin perjanjian. Apa yang kita beli dan apa 
yang kita harus kita serahkan. Realisasi perjanjian yang menjadi bukti 
kemitraan kita," jelasnya.
      Lantas, apakah barang-barang yang dibeli WNI itu merupakan pesanan TNI? 
Sagom mengaku tidak tahu. "Barang siapa saya tidak tahu. Yang jelas memang TNI 
AU memerlukan radar pesawat. Tapi apakah itu barang yang kita pesan, yang tahu 
dia dong. Apa yang dia beli, bukan urusan kita," ungkap Sagom.
      Hadianto ditangkap bersama Ibrahim Bin Amran (46), WN Singapura, serta 
Ignatius Ferdinandus Soeharli dan David Beecroft yang usia dan 
kewarganegaraannya tidak disebutkan pada Minggu 9 April. Mereka dituduh 
berkonspirasi untuk melanggar UU Pengendalian Ekspor Senjata AS dan bisa 
dikenai hukuman maksimum 5 tahun penjara dan denda US$ 250.000.
      Dephan: 3 WNI di Hawaii Langgar Kebijakan Alutsista
      Departemen Pertahanan (Dephan) menegaskan langkah 3 WNI yang membeli 
peralatan militer dari AS di Hawaii merupakan tindakan individu. Tindakan ini 
mengganggu kerja sama AS-RI.
      "Jadi temuan itu di luar sistem. Kalau di luar sistem itu berarti 
melanggar kebijakan dan tidak prosedural," kata Sekjen Dephan Letjen TNI 
Sjafrie Sjamsoeddin kepada detikcom, Jumat (14/4).
      Menurut dia, tindakan WNI merupakan tindakan individual dan tidak 
mengatasnamakan institusi pemerintah.
      "Saya tidak kenal mereka dan saya pastikan tidak ada pemesanan pembelian 
barang tersebut baik dari Dephan maupun Mabes Angkatan," cetusnya.

      Dijelaskan dia, pengadaan peralatan militer jalur resmi harus melalui 
persetujuan Dephan atas dasar permintaan atau kebutuhan dari setiap angkatan di 
TNI. Hal itu dilakukan setelah dilakukan pengkajian spesifikasi teknik dari 
angkatan untuk membeli barang apa saja yang dibutuhkan.

      "Menurut saya kejadian ini bisa mengganggu hubungan pemerintah to 
pemerintah dalam hal pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan). 
Padahal kita saat ini sedang membangun kerja sama dengan norma yang ada dan 
tentunya pemerintah AS tidak akan setuju," ujar Sjafrie.

      Lebih lanjut, Sjafrie menyatakan hingga kini belum ada alasan bagi 
pemerintah untuk membeli barang tersebut. Dephan sedang mengembangkan devence 
base capability yaitu, pembelian barang-barang peralatan militer harus 
disesuaikan dengan kemampuan negara yang ada. "Dephan meminta ini harus 
diwaspadai dan perlu diperhatikan oleh otoritas yang wajib untuk 
menindaklanjuti temuan ini," tandas Sjafrie.

      3 DITAHAN DI AS TIDAK PERNAH  LAPORKAN KEGIATANNYA  KE KJRI
      Konsulat Jenderal RI di Chicago, yang wilayah kerjanya meliputi Detroit, 
negara bagian Michigan, tidak pernah mendapat laporan mengenai kegiatan tiga 
WNI yang baru-baru ini ditangkap dengan tuduhan mencoba melakukan pembelian 
senjata secara tidak sah di Amerika Serikat.

      "Kami tidak mengetahui apakah mereka pernah datang ke Detroit atau hanya 
melakukan transaksi                      lewat Honolulu dengan pihak-pihak di 
Detroit," kata Acting Konsul Jenderal RI-Chicago, Hidayat Karta Hadimadja, 
Kamis.

      Sejauh ini, tambahnya, tiga pengusaha tersebut tidak pernah menghubungi 
KJRI Chicago untuk meminta bantuan ataupun melaporkan kegiatan bisnisnya. 
Padahal kegiatan bisnis senjata tergolong hal yang cukup sensitif.

      Tiga WNI tersebut, yakni Hadiyanto Joko Djuliarso dan isterinya, Awliah 
Mauliadiyah , dan serta satu pra lainnya bernama Ignatius Ferdinand Suharli 
ditangkap aparat berwenang di Honolulu, negara bagian Hawaii, saat hendak 
pulang ke Indonesia pada 9 April .

      Mereka, kata Hidayat, juga tidak tercatat sebagai orang Indonesia yang 
berdomisili di Detroit atau wilayah kerja KJRI Chicago lainnya yang meliputi 
kawasan tengah Amerika.
      Menurut informasi dari US Immigration and Costum Enforcement (ICE), 
setelah mengikuti sidang "hearing" di pengadilan Honolulu hari Kamis (13/4) 
kemudian proses selanjutnya dilakukan di Detroit yang merupakan tempat 
terjadinya transaksi tersebut.

      Hidayat mengatakan, jika tiga WNI tersebut dibawa ke Detroit, maka KJRI 
Chicago akan segera mengirim stafnya untuk mendampingi mereka dalam mengikuti 
proses-proses pemeriksaan.
      "Kita perlu mengetahui apakah hak-hak mereka selama ditahan dipenuhi. 
Kami juga ingin mendengar laporan versi mereka bagaimana kejadian 
sebenarnya,"katanya.
      Detroit sendiri merupakan kota industri di Amerika Serikat, terutama 
industri otomotif. (detikcom/Ant/c) 


[Non-text portions of this message have been removed]



Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 


    
---------------------------------
  YAHOO! GROUPS LINKS 

    
    Visit your group "proletar" on the web.
    
    To unsubscribe from this group, send an email to:
 [EMAIL PROTECTED]
    
    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. 

    
---------------------------------
  



                
---------------------------------
Apakah Anda Yahoo!?
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!

[Non-text portions of this message have been removed]



Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke