Asalamualaikum wr wb
Baitu pulo jo tulisan nan ko, pembangunan jalan Kambang - Muaro Labuah nan bisa mempercepat pembangunan di daerah. Sarupo jo kondisi nan ado kini, paralu dipacapek pembangunan jalan raya Bidar Alam - Sungai Rumbai, sahinggo kaduo kabupaten nan ko akan tabukak aksesnyo ka provinsi Jambi. Satali tigo uang, jalan dari Rao manuju Rokan Hulu nan akan mahubuangkan kab.Pasaman jo kab Rokan Hulu di provinsi Riau akan memberikan efek nan samo dengan pembukaan jalan raya Kambang - Muaro Labuah. Untuak diketahui, kab. Pasaman Barat saat kini jalan tembus dengan kab. Mandailiang Natal alah tabukak aksesnyo sajak 2 tahun nan lalu, sahinggo masyarakat di Simpang Ampek, Sungai Aua, Ujuang Gadiang & Aia Bangih tidak perlu melalui Talu & Panti menuju Padang Sidempuan. wasalam AZ/lk/34th/caniago Kubang, sadang di kampuang. ----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: WordPress <donotre...@wordpress.com> Kepada: emeneschoo...@yahoo.co.id Dikirim: Rabu, 25 Juli 2012 22:19 Judul: [Tulisan baru] Jalan Kambang-Muara Labuh: Dua Selatan Satu Persoalan WordPress.com Tulisan baru pada Jalan Kambang-Muara Labuh: Dua Selatan Satu Persoalanby fachrulrasyid Opini Haluan Selasa, 24 Juli 2012 Oleh Drs. H. Fachrul Rasyid HF Yang dimaksud dua selatan itu adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan. Keduanya, punya satu persoalan yaitu jalan raya. Maklum kedua kabupaten tersebut, bak sepasang telinga meski berdekatan tapi tak pernah bertemu, karena tak ada akses jalan. Upaya mempertemukan kedua kabupaten itu sudah direncanakan Sabri Zakaria, saat itu, Kakanwil PU Sumatera Barat, sejak tahun 1994 silam, dengan membangun jalan dari Koto Pulai Kambang ke Muara Labuh sepanjang 60 kilometer melintasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Lalu, setelah mendapat persetujuan Departemen Kehutanan dilakukan pembebasan kawasan hutan seluas lebih kurang 60 hektare. Semua kayu, mulai berdiameter 15 Cm dihitung dan dibayar ganti rugi, kalau tak salah sekitar Rp 164 juta. Uang tersebut diterima Ir. Darlis dari Kanwil Kehuatan Sumatera Barat. Kemudian setelah dilakukan berbagai kajian tentang penyelamatan hutan dan segala isinya di kawasan itu, lalu didapat persetujuan Bappenas dan Departemen Keuangan, tahun 1996 pembangunan jalan pun di mulai dari Koto Pulai. Saya pernah masuk ke jalan itu. Sayang, baru terbuka sepanjang 7 kilometer, Departemen Kehutanan, melalaui salah satu Dirjen meminta proyek tersebut dihentikan. Alasannya, karena merusak ekosistem TNKS. Tiba-tiba bebrapa LSM pun menyuarakan hal itu. Tapi di balik itu tersiar kabar bahwa ada permintaan ganti rugi hutan sekali lagi dari salah seorang Dirjen Kehutanan. Karena permintaan itu ditolak Departemen PU, maka muncullah isu lingkungan. Dan, jalan yang baru dibuka kemudian ditutup menggunakan tiang beton agar tak bisa dilalui kendaraan. Sejak itu rencana Jalan Kambang – Muaralabuh pun jadi mengambang. Kedua daerah yang mestinya sudah bertaut, kembali merenggang . Potensi Yang Terpendam Kabupaten Pesisir Selatan merentang sepanjang garis pantai Samudera Indonesia sejauh 231 kilometer dari batas Kota Padang hingga perbatasan Sumatera Barat dan provinsi Bengkulu. Bak pinang sebatang, tak ada cabang jalan dari jalan nansional sepanjang 243 kilometer di Pesisir Selatan ke Solok Selatan kecuali melingkar jauh ke Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Padahal Kabupaten Pesisir Selatan, 12 kecamatan dan 76 nagari, berpenduduk 433.181 jiwa ini punya potensi ekonomi sangat besar. Antara lain di daerah ini terdapat sekitar 12 ribu hektare kebun sawit. Selain itu ada 2.000 hektare kebun kakao dengan produksi sekitar kitar 630 ton dansekitar 8 ribu hektare kebun karet dengan produksi 5.300 ton. Disamping itu terdapat sekitar 10 ribu hektare ladang jagung dan 93 ribu ternak sapi. Produksi padi pun cukup tinggi, tahun lalu mencapai 253 ribu ton dari luas areal tanam 45 ribu hektare. Pesisir Selatan yang wilayahnya berhadapan dengan laut termasuk pengasil ikan laut terbesar di Sumatera Barat, sekitar 25 ribu ton setahun. Ternyata 32% dari 97.978 KK penduduknya keluarga miskin, tertinggi di Sumatera Barat.? Sementara Kabupaten Solok Selatan terentang sepanjang jalan provinsi sejauh 165 kilomter menuju perbatasan Kabupaten Kerinci, Jambi. Solok Selatan tak bisa keluar ke arah utara atau timur ke Kabupaten Dharmasraya karena terbentur belum rampungnya jalan sepanjang 328 kilomter yang direncanakan sejak 1992 silam. Kabupaten seluas 3,346 kilometer persegi, 7 kecamatan dan 33 nagari, penduduk 144 ribu jiwa ini juga punya potensi ekonomi yang sangat besar. Ada 80 ribu hektare kebun sawit dan 30 ribu hektare teh disamping hasil tanaman perkebunan tradisional: karet, kopi, kayu manis, pala, nilam, kemiri dan sebagainya. Solok Selatan juga punya 11 ribu hektare sawah yang 80% beririgasi teknis. Selain itu ada bahan tambang seperti biji besi, batubara dan timah putih, sebagian sudah dieksploitasi. Kini PLN sedang membangun pembangkit listrik panas bumi berkuatan 230 megawatt di kaki utara Gunung Kerinci, cukup menutupi kekurangan tenaga listrik di Sumatera Barat/ Riau. Seandainya jalan Kambang - Muara Labuh bisa dibuka, setidaknya produksi ikan laut dan beras yang melimpah di Pesisir Selatan bisa dipasarkan sampai ke Jambi dan Riau lewat Solok Selatan yang juga perlu akses jalan ke Lintas Sumatera di Dharmasraya. Sebaliknya, produksi perkebunan dan pertambangan dari Dharmasraya juga Solok Selatan bisa diekspor ke Pelabuhan Teluk Bayur, 200 kilomter lebih dekat ketimbang ke Padang lewat jalan Lintas Tengah Sumatera. Dengan demikian, perekonomian Kota Padang yang merupakan daerah kedua termiskin di Sumatera Barat, bisa bergairah bila Teluk Bayur yang menjadi jantung ekonomi kota ini juga bergairah kembali. Selain itu jalur jalan Kambang – Muara Labuh, akan menjadi jalur ketiga yang membuka akses dari Pantai Barat, Kambang – Muara Labuh, Kiliran Jao, Rengat dan Tembilan di Pantai Timur Sumatera, kawasan perdagangan internasional dan pusat pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat saat ini. Jalur pertama adalah Padang-Bukittinggi Pekanbaru. Jalur kedua Air Bangis- Simpang Empat- Rao- Rokan - Dumai di bibir Selat Melaka. Jalur keempat adalah Solok-Dharmasraya- provinsi Jambi. Selain itu i apabila keempat jalur jalan itu berfungsi secara optimal seluruh daerah Sumatera Barat bisa berakses langsung ke Pantai Timur Sumatera. Sebaliknya diharapkan pula arus pengunjung ke Ranang Minang, untuk tujuan wisata, pendidikan dan pelayanan kesehatan andalan Sumatera Barat, ikut meningkat. Tujuan akhir semua gerak pembangunan itu memang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Fakta Membantah Alasan penolakan jalan Kambang –Muara Labuh karena melintasi hutan lindung TKNS, tentu saja tak masuk akal terutama bila dibandingkan dengan fakta yang ada. Sebab, kenyatannya hutan di Sumatera Barat merupakan pematang antar kabupaten. Karena itu nyaris semua jalan antar kabupaten/ kota dan jalan antar provinsi dari Sumatera Barat ke provinsi tetangga melintasi hutan lindung. Diantaranya, Padang – Solok melintasi Hutan Lindung Ladangpadi, bagian dari TNKS. Padang –Painan melintasi Hutan Siguntur, juga bagian dari TNKS. Padang Pariaman- Padang Panjang melintasi Hutan Cagar Alam Lembah Anai, ujung dari TNKS. Maninjau – Lubuk Basung melintasi Hutan Lindung Muko-Muko. Bukittinggi – Lubuk Sikaping melintasi Hutan Cagar Alam Palupuah. Pasaman Barat- Pasaman melintasi Hutan Lindung Panti di utara dan Hutan Lindung Bawan di selatan. Payakumbuh - Pangkalan terus ke perbatasan Riau, melintasi Hutan Cagar Alam Teluk Air Putih, Lubukbangku, bagian dari Cagar Alam Lembah Harau dan Hutan Lindung Muara Mahat. Dari Pasaman ke Muara Sipongi, Sumatera Utara melintasi Hutan Lindung Bukit Barisan. Tapan Pesisir Selatan ke Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Jambi, malah memotong TNKS. Masih banyak lagi kalau mau disebutkan satu persatu. Maka, jika karena melintasi hutan lindung atau taman nasional yang menjadi alasan mengehentikan pembangunan jalan Kambang -Muara Labuh, maka pemerintah seharusnya konsisten dengan dalil itu. Artinya, pemerintah harus juga menutup semua ruas jalan yang kini melintasi hutan lindung cagar alam dan TNKS. Para peneliti atau lembaga apapun, termasuk anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sumatera Barat, seharusnya tak menutup mata terhadap kondisi dan potensi yang terpendam di kedua daerah. Karena itu seharusnya yang menjadi pertimbangan adalah manfaat dan mudharat dibuka atau tidak dibukannya jalan tersebut. Salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah kenapa Pesisir Selatan yang punya potensi ekonomi jadi daerah termiskin di Sumatera Barat? Jawabannya sederhana. Kemiskinan terjadi bukan hanya karena faktor kultur dan prilaku. Jika jalan raya sebagai urat nadi ekonomi diakui memiliki positif multi player effect maka ketiadaan jalan pun akan menimbulkan negatif multi player effect. Diantaranya, ya, kimiskinan itu, bukan?(*) fachrulrasyid | 25 Juli 2012 pada 22:19 | Categories: pemerintahan | URL: http://wp.me/p5t0X-8H Komentar See all comments Unsubscribe or change your email settings at Manage Subscriptions. Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser: http://fachrulrasyid.wordpress.com/2012/07/25/jalan-kambang-muara-labuh-dua-selatan-satu-persoalan/ Thanks for flying with WordPress.com -- -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
