Padang Ekspres, Senin, 01/04/2013 11:36 WIB Solsel, Padek. Komisi VII DPR meminta Bupati Solok Selatan (Solsel) Muzni Zakaria bernyali menindak ratusan ekskavator yang masih menjarah emas Solsel. Bupati mesti berkoordinasi dengan DPRD dan aparat penegak hukum, seiring dengan diajukannya izin wilayah tambang rakyat (WPR) ke Kementerian ESDM.
“Kita minta bupati, DPRD Solsel dan Kapolres benar-benar bersatu dan bukan saling memojokkan,” tegas Azwir Dainy Tara, anggota DPR RI kepada Padang Ekspres, kemarin (31/3). Kata Azwir Dainy Tara, tindakan tersebut harus dilakukan bupati, sebelum tim dari Komisi VII DPR turun ke lapangan bersama aparat negara, yakni Lantamal, Korem, Polri dan unsur lainnya. Tim tersebut bakal turun pertengahan April nanti meninjau lokasi, sekaligus memberantas habis-habisan pelaku illegal mining yang masih menjarah kekayaan negara tersebut. “Bos tambang, warga asing dan pemilik ekskavator, ini yang harus dicegat, bukan rakyat kecil,” tegas anggota DPR RI dapil Sumbar itu. IUP perusahaan yang bermasalah, segera dicabut dan akan dijadikan titik koordinat tambang rakyat. “Saat ini tim BPKP sedang mengaudit kelengkapan izin perusahaan yang telah melakukan penambangan emas, bila dinas terkait terbukti asal keluarkan IUP. Maka akan diproses melalui jalur hukum, juga oknum tertentu,” paparnya. Dari laporan tokoh masyarakat Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Mahyunar Khatib Ipi menyebutkan, lebih 300 unit ekskavator milik asing dan luar Solsel masih beroperasi di hulu Batang Suliti, Alai, Muko-muko (Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh), Batang Gumanti (Kecamatan Sungai Pagu) dari batu licin menuju Batang Hari, hingga ke Sungai Penuh dan Muaro Bangko (Kecamatan Sangir Batanghari). Sekretaris Kabupaten Solok Selatan, Fachril Murad menyebutkan, ketidakmampuan Tim Terpadu Pemkab Solsel memberantas illegal mining karena terbatasnya personel. Makanya, pemkab butuh bantuan tim terpadu provinsi, serta Kaukus Parlemen DPD-DPR RI, termasuk Komisi VII, untuk menindak pelaku penambang emas liar. Pemkab Solsel juga meminta Pemprov bersama Polda, Lantamal dan Korem bekerja sama memutus pasokan solar menggunakan jeriken dari Dharmasraya untuk operasional alat berat. Selama ini, pasokan solar diduga dipasok dari Dharmasraya karena jaraknya lebih dekat ke lokasi pertambangan emas ilegal. Solar dibawa pelaku melalui jalur sungai dengan perahu timpek. “Bila dikerahkan aparat untuk mengawasi masuknya BBM solar jeriken, otomatis kegiatan illegal mining dengan sendirinya dapat dihentikan,†kata Fachril Murad sembari mangatakan jarak tempuh menuju lokasi tambang butuh waktu 5 hingga 7 jam perjalanan. (mg20) [ Red/Administrator ] http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=42093 === Wassalam, HDB SBK (L, 69+), Depok -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://rantaunet.wordpress.com/2011/01/01/tata-tertib-adat-salingka-palanta-rntaunet/ - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup Google. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke rantaunet+berhenti berlangga...@googlegroups.com . Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.
