Precedence: bulk
PEMBERSIHAN ANGKATAN DARAT
JAKARTA, (TNI Watch!, 5/1/2000). Pernyataan Kepala Pusat Penerangan
(Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Sudrajat, bahwa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus
Dur) bukan Panglima Tinggi (Pangti) yang dimuat di sejumlah media massa
cetak ibukota ditanggapi dengan segera. Sebelum Idul Fitri, Gus Dur akan
"membereskan" Angkatan Darat. Pernyataan Sudrajat adalah puncak dari
ketegangan hubungan Gus Dur vs klik Jendral TNI Wiranto (Menteri Koordinator
Politik dan Keamanan). Ketegangan itu, terutama karena Gus Dur mengijinkan
dibentuknya Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) Hak Asasi Manusia (HAM),
untuk menyelidiki para jendral klik Wiranto, termasuk Wiranto sendiri, dalam
kasus kejahatan perang di bekas propinsi Timor Timur, pasca jajak pendapat.
Dua pekan lalu, juga sudah beredar kabar, klik Wiranto akan mengkudeta
pemerintahan Gus Dur, selepas Idul Fitri, 9 Januari 2000. Kabar itu lalu
dibantah Sudrajat, sebelum Natal, Desember lalu. Namun, bantahan itu
tampaknya tidak diikuti dengan itikad baik, karena kemudian Sudrajat
mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, yakni Gus Dur bukan Panglima
Tertinggi TNI, sesuai pasal 10 UUD 1945, karena ia berasal dari sipil.
Pernyataan Sudrajat bisa dimaknai bahwa TNI tidak perlu tunduk pada Gus Dur
dan bagi Gus Dur ini artinya pembangkangan.
Selama ini, Gus Dur sama sekali tidak bisa mengontrol Mabes TNI. Di Mabes
TNI sendiri kini ada dua komando. Pertama, komando Panglima TNI, Laksamana
TNI Widodo AS (Angkatan Laut), dan komando "bayangan" di bawah Wakil
Panglima TNI Jendral TNI Fachrul Razi (Angkatan Darat). Tampaknya, komando
dari Angkatan Darat yang kini dominan di Cilangkap. Widodo, sebagai seorang
jendral dari Angkatan Laut yang selama ini berada di bawah bayang-bayang
Angkatan Darat, sama sekali tak berkutik terhadap perilaku komando bayangan
tadi yang sebenarnya merupakan para personil di bawah komandonya. Klik
Angkatan Darat di Mabes TNI adalah para pembantu Widodo, yakni Fachrul
sendiri, Soedrajad, dan para jendral Angkatan Darat lainnya yang menguasai
Mabes. Bos besar klik ini adalah Menko Polkam, Jendral TNI Wiranto (Baca:
Angkatan Darat vs Gus Dur, Xpos, 2-8 Januari 2000). Sejak Gus Dur
memerintah, Wiranto telah memutasi para jendral dan kolonel dari Mabes TNI
yang tidak mendukungnya ke pos-pos di luar Jakarta, dan sebaliknya menarik
para pendukungnya ke Cilangkap. Jadi, praktis, kendati berada di kabinet
sipil, Wiranto masih menguasai komando Mabes TNI
Gus Dur tampaknya tanggap, ia dalam bahaya. Lalu, info yang diperoleh dari
para elite Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, Gus Dur akan merombak Mabes
TNI. Pertama-tama ia akan mengganti Panglima TNI, Laksamana TNI Widodo AS.
Penggantinya adalah Letnan Jendral TNI Agum Gumelar (Menteri Perhubungan).
Agum punya tugas berat, membersihkan para jendral klik Wiranto di Mabes TNI
seperti Mayjen TNI Sudrajat, Jendral TNI Fachrul Razi (Wakil Panglima TNI).
Agum adalah jendral yang pernah "disakiti" Wiranto, yakni ketika Presiden
terpilih (Gus Dur) atas usul Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, hendak
mengangkat Agum jadi Panglima TNI menggantikan Wiranto. Mengetahui Gus Dur
memilih Agum, Wiranto buru-buru mencegahnya. Gus Dur, karena ketika itu
masih percaya pada Wiranto menuruti permintaan Wiranto, lalu ia memilih
Laksamana TNI Widodo yang ketika itu Wakil Panglima TNI. Cerita "by pass"
Wiranto ini didengar Agum. Pria kelahiran Tasikmalaya, 1 Desember 1945 ini
marah. Ia menelpon Wiranto. Jawaban Wiranto: "Ada yang ingin mengadu domba
kita, dik". Agum tak puas dengan jawaban itu dan telepon ia banting. Sejak
itu ia tak mau bicara lagi dengan Wiranto.
Agum adalah letnan jendral paling senior di Angkatan Darat. Ia alumnus
Akmil 1968, pernah menjadi Komandan Jendral Kopassus, Kepala Badan Intelijen
ABRI, Pangdam VII Wirabuana dan Gubernur Lemhanas. Tampaknya, Agum mengemban
tugas khusus dari Gus Dur, yakni mengamankan pemerintahan sipil Gus Dur dari
ancaman kudeta Angkatan Darat, karena di samping pengangkatan Agum jadi
Panglima TNI, Gus Dur juga akan menggusur Wiranto dari jabatan Menko Polkam,
bersamaan dengan pengangkatan Agum.
Jika demikian, Agum harus merombak susunan personel, baik di Mabes TNI yang
disesaki orang-orang Wiranto, maupun para komandan kesatuan Angkatan Darat
yang pro Wiranto. Pertama-tama, ia harus menyingkirkan yuniornya, Wakil
Panglima TNI, Jendral TNI Fachrul Razi (Akmil Angkatan 1970), yang secara
kepangkatan sebenarnya lebih berhak menduduki jabatan puncak TNI itu. Lalu,
Mayjen TNI Sudrajat dan lain-lain. Jendral lainnya yang harus disingkirkan
Agum adalah Panglima Kostrad, Letjen TNI Djadja Suparman, pendukung setia
Wiranto. Lalu, Agum akan merekrut para jendral yang pro Gus Dur, melengkapi
yang sudah ada seperti Pangdam Jaya Mayjen TNI Ryamizard Riyachudu, KSAD
Jendral TNI Tyasno Sudarto, Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Agus
Wirahadikusuma dan lain-lain.
Gus Dur, tampaknya akan memenangkan "pertempuran", dan ia akan dipulihkan
kembali posisinya sebagai Panglima Tertinggi TNI, setelah sebelumnya jabatan
itu "dicabut" secara sepihak oleh Mayjen TNI Sudrajat. ***
_________________
TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi prilaku TNI,
dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan
ketentaraan para perwiranya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya
agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama.
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
