Bupati Karo: Nasionalisme Pemuda Semakin Menurun
Berastagi (SIB)
Nasionalisme kebangsaan pemuda sejak beberapa tahun belakangan mengalami
penurunan. Oleh karena itu perlu dilaksanakan berbagai kegiatan untuk
meningkatkan kembali rasa nasionalisme itu.
Hal itu dikatakan Bupati Karo Drs DD Sinulingga melalui Kadis Kesbang dan
Linmas Pemkab Karo, Suang Karo-karo dalam kata sambutannya saat membuka seminar
wawasan kebangsaan yang dilaksanakan DPD KNPI Kabupaten Karo, Rabu (5/12) di
Hotel Mickey Holiday Berastagi. Kegiatan yang dihadiri ratusan undangan dari
berbagai elemen itu berjalan cukup lancar.
Ketua DPD KNPI Sumut Rolel Harahap memaparkan panjang lebar tentang pemuda di
masa sekarang ini. Saat ini katanya, banyak masalah yang dihadapi pemuda,
antara lain pendidikan pemuda yang rendah, kemiskinan, angka pengangguran yang
tinggi, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas di kalangan pemuda dan kurangnya
peran pemuda dalam menentukan kebijakan politik. Untuk itu perlu diberikan
keleluasaan pemuda dan mahasiswa untuk mengekspresikan dirinya dalam
mentransformasikan nilai-nilai nasionalisme bangsa. Dengan bakat yang dimiliki
masing-masing pemuda maupun generasi bangsa diharapkan peran sertanya berbuat
semaksimal mungkin memberikan kontribusi nyata terhadap proses pembangunan.
Kegiatan yang dihadiri oleh Dosen USU, Wara Sinuhaji dan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Karo (UKA), Berlian Br Tarigan SH MHum, Ketua DPD KNPI Kabupaten
Karo Ferianta Purba, SE dengan moderator Drs Daniel Manik ini, dilanjutkan
dengan kegiatan wisata meninjau tugu perjuangan Halilitar di Desa Bertah
Kecamatan Munte. (M30/d)
--
Republik Kapling
Oleh Tamrin Amal Tomagola *
PARA nasionalis-fanatik Indonesia, khususnya mereka yang mengacu pada paham
state nationalism, cenderung dengan mata mendelik mempertahankan bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai wujud final yang haram
untuk ditawar, baik sebagai sekadar gagasan maupun dalam gerakan separatis
secara damai, apalagi bersenjata.
Sambil menabuh genderang perang terhadap setiap gerakan pemecah belah,
khususnya para separatis dan aktivis LSM yang dinilai tidak nasionalis-almarhum
Munir misalnya-mereka terus berilusi bahwa tubuh Ibu Pertiwi NKRI itu masih
utuh.
Maraknya pengaplingan
Mereka cenderung menutup mata terhadap kenyataan yang telah mulai mengeras
sejak masa Orde Baru bahwa sesungguhnya setiap jengkal dan petak bumi Nusantara
ini telah dipecah-pecah dalam satuan kapling ekonomi-politik.
Ukuran kapling-kapling itu bervariasi sesuai dengan skala modal yang ditanam
dan jumlah upeti yang diselundupkan ke rekening pejabat negara dan daerah serta
para anggota DPR pusat dan daerah.
Bukit-bukit Timika untuk Freeport, Lhok Seumawe untuk Exon Mobil, beberapa
kabupaten di Sulawesi Selatan untuk Monsanto, Buyat-Minahasa dan Sumbawa untuk
Newmont International, Teluk Bintun di Papua Barat untuk British Petroleum,
Kalimantan Timur untuk PT Kaltim Prima Coal, hutan Papua untuk
sejumlah jenderal pensiunan. Bahkan, Pulau Dewata kebanggaan Indonesia di Bali
nyaris menjadi negara bagian ke-9 Australia. Semakin banyak usaha
ekonomi-kesenian skala menengah dan besar di Bali dan Jepara, Jawa Tengah,
berpindah tangan ke pemodal asing. Satu-satunya Taman Burung di Bali pun berada
di tangan pemodal asing.
Tidak hanya tubuh Ibu Pertiwi yang sudah centang-perenang dikapling, birokrasi
negara-sipil dan militer-baik pada tingkat nasional dan daerah sudah lama
tercabik-cabik dikapling-kapling oleh berbagai satuan mafia birokrat dengan
sistem sel berjenjang yang rumit merata di seluruh Nusantara
tanpa kecuali.
Bila Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, serta Ditjen
Anggaran Depkeu belum telanjur diduduki oleh satuan-satuan tikus berseragam,
kita masih dapat berharap bahwa pajak yang dibayar oleh perusahaan asing maupun
nasional masih dapat diselamatkan dan digunakan untuk sebesar-besarnya
kemaslahatan rakyat.
Bila di departemen yang dulu bernama Pekerjaan Umum (PU) juga sunyi dari
pemalak-pemalak berseragam, maka kita masih dapat berharap bahwa jalan-jalan
tidak berlubang-lubang. Bila di Departemen Perhubungan tidak terjadi
pengaplingan proyek, maka kita tentu saja layak bermimpi punya
pelabuhan-pelabuhan-darat, laut, udara, dan sungai-yang mampu beroperasi
lebih lama dari seumur jagung. Bila Departemen Pendidikan Nasional mampu
menghentikan lagu lama Love Me Tender tentu saja anak-anak dapat diselamatkan
dari kebingungan gonta-ganti buku pelajaran dan pemaksaan ujian nasional yang
beruang 45 miliar rupiah
Dan yang paling tragis adalah Departemen Sosial dengan seluruh jajarannya di
daerah-daerah di mana dana pengungsi bermiliar rupiah ludes tanpa dapat
dilacak. Di wilayah konflik dan bencana malah dana-dana itu dipakai untuk
tim sukses meraih suatu jabatan tertentu seperti yang dilaporkan Sdr Arianto
Sangaji dalam tulisannya berjudul "Proyek Kekerasan di Sulawesi Tengah"
(Kompas, 14/12/2004).
Begitu haus dan rakusnya para pejabat sipil adigang-adigung ini melahap semua
lahan-lahan finansial ini sampai-sampai
lapangan parkir, termasuk di kampus-kampus (sic!) telah dikapling-kapling.
Aparat penegak hukum dan keamanan juga tidak mau ketinggalan dalam pesta
nasional mengkapling-kapling bumi pertiwi dan birokrasi negara serta daerah.
Setiap perempatan jalan dan tempat-tempat hiburan di kota-kota serta pangkalan
ojek secara teratur mempersembahkan upeti dalam jumlah berkali-kali lipat gaji
seorang kepala polres.
Suatu perkara dapat ditelantarkan bertahun-tahun tanpa kabar (kasus pembobolan
BNI misalnya) bila ada intervensi kekuasaan uang atau politik-administratif.
Lembaga Kejaksaan, menurut seorang pengamat kepolisian, malah jauh lebih parah
dalam
memeras para tersangka. Porsi upeti sebanding dengan luasnya kapling otoritas
jaksa tertentu. Para hakim juga setali tiga uang dengan rekan-rekan mereka di
Kejaksaan. Beberapa faksi militer menjadi pelindung dan bahkan pelaku dalam
illegal logging, pencurian ikan laut, perkebunan, dan
perdagangan ganja.
Keamanan menjadi komoditas yang dapat direkayasa sedemikian rupa sehingga para
aparat keamanan selalu tampil sebagai pahlawan pengawal dan pembela NKRI dan
penjamin keamanan rakyat. Dalam kenyataannya, mereka lebih sibuk menjaga
keamanan kapling-kapling satuan kepentingan, baik
finansial maupun promosi kenaikan pangkat mereka sendiri.
Negara semakin impoten
Keadaan NKRI yang sudah sedemikian dikeroposi dan digembosi dari dalam oleh
aparat birokrasinya sendiri nyaris memustahilkan efektifnya pelaksanaan setiap
kebijakan maupun perangkat perundang-undangan yang ada. Bagaimana
bisa suatu kebijakan nasional ditegakkan bila daftar isi dokumen kebijakan
(Propenas misalnya) juga sudah dikapling-kapling. Bab sekian untuk departemen
A. Subbab sekian sampai sekian untuk Ditjen A1, sedangkan subbab sisanya untuk
Ditjen A2 dan A3.
Adalah menarik menyaksikan bagaimana para wakil setiap bagian dari birokrasi
itu berdebat berjam-jam tentang penggunaan istilah tertentu. Ternyata tiap
istilah yang digunakan punya implikasi di bagian mana sebuah proyek berikut
dananya akan dialokasikan. Belum lagi bila bagian birokrasi tertentu harus
berhadapan baik dengan aparat Ditjen Anggaran, Depkeu, maupun Bappenas dalam
suatu dagang sapi proyek yang sangat merendahkan martabat bangsa.
Pengeroposan negara ini dari dalam tubuh birokrasinya sendiri adalah sebab
utama dan pertama mengapa gonta-ganti presiden lima kali dalam enam tahun
terakhir tidak membawa perubahan apa-apa dibandingkan dengan Thailand yang
satu kali pergantian perdana menteri telah banyak mengubah nasib rakyat
kecilnya (The Economist, 5/2/2005).
Sebab kedua semakin impotennya negara adalah semakin berjalinkelindannya
keterkaitan berbagai masalah nasional dengan setumpuk faktor-faktor penyebab
yang berada di lingkup tataran regional bahkan global.
Masalah-masalah utama dan mendasar, seperti masalah perdagangan narkoba,
perdagangan teknologi
radioaktif dan nuklir, kerusakan lingkungan, perdagangan senjata,
perdagangan anak dan perempuan, tenaga kerja tak berdokumen, pencucian uang,
dan terorisme semakin mustahil diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh tiap
negara. Diperlukan sistem dan mekanisme regional seperti ASEAN dan sejenisnya
untuk menangani hal-hal tersebut di atas. Otoritas dan wewenang bahkan
kedaulatan suatu negara nyaris menjadi klaim-klaim usang yang perlu ditinjau
kembali secara komprehensif.
Faktor ketiga yang semakin membuat kemampuan negara menangani masalah mendekati
titik nadir ini adalah gencarnya proses desentralisasi sebagai dampak bawaan
yang tak terhindarkan dari tuntutan demokratisasi.
Daerah-daerah otonom semakin asertif menarik garis batas pembagian kekuasaan
politik-administratif serta anggaran antara pusat dan daerah. Hal ini
diperparah dengan semakin merajalelanya keserakahan aparat birokrasi berwatak
Orde Baru yang mulai mengkapling-kapling berbagai lahan dana anggaran
potensial. Lebih jauh, beberapa pemerintah kota besar dan menengah malah mulai
merintis kerja sama regional dan internasional dengan melangkahi pemerintah
nasional.
Hasil akhir dari gempuran tiga faktor pelemah negara-bangsa ini adalah pada
satu pihak pemerintah pusat tidak mampu menangani masalah-masalah yang
berdimensi regional-terkini, TKI tak berdokumen di Malaysia-di lain pihak
pemerintah pusat juga tidak berdaya memberikan pelayanan dasar dalam bidang
pendidikan dan kesehatan.
Alhasil, seperti dirumuskan oleh Manuel Castells dalam karyanya The Power of
Identity (1997:273): ".national governments in the Information Age are too
small to handle global forces, yet too big to manage people's lives".
* Sosiolog
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/14/opini/1553516.htm
Senin, 14 Februari 2005
Diposting oleh radityo di 6:48:00 AM
--
Bupati Karo: Nasionalisme Pemuda Semakin Menurun
Berastagi (SIB)
Nasionalisme kebangsaan pemuda sejak beberapa tahun belakangan mengalami
penurunan. Oleh karena itu perlu dilaksanakan berbagai kegiatan untuk
meningkatkan kembali rasa nasionalisme itu.
Hal itu dikatakan Bupati Karo Drs DD Sinulingga melalui Kadis Kesbang dan
Linmas Pemkab Karo, Suang Karo-karo dalam kata sambutannya saat membuka seminar
wawasan kebangsaan yang dilaksanakan DPD KNPI Kabupaten Karo, Rabu (5/12) di
Hotel Mickey Holiday Berastagi. Kegiatan yang dihadiri ratusan undangan dari
berbagai elemen itu berjalan cukup lancar.
Ketua DPD KNPI Sumut Rolel Harahap memaparkan panjang lebar tentang pemuda di
masa sekarang ini. Saat ini katanya, banyak masalah yang dihadapi pemuda,
antara lain pendidikan pemuda yang rendah, kemiskinan, angka pengangguran yang
tinggi, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas di kalangan pemuda dan kurangnya
peran pemuda dalam menentukan kebijakan politik. Untuk itu perlu diberikan
keleluasaan pemuda dan mahasiswa untuk mengekspresikan dirinya dalam
mentransformasikan nilai-nilai nasionalisme bangsa. Dengan bakat yang dimiliki
masing-masing pemuda maupun generasi bangsa diharapkan peran sertanya berbuat
semaksimal mungkin memberikan kontribusi nyata terhadap proses pembangunan.
Kegiatan yang dihadiri oleh Dosen USU, Wara Sinuhaji dan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Karo (UKA), Berlian Br Tarigan SH MHum, Ketua DPD KNPI Kabupaten
Karo Ferianta Purba, SE dengan moderator Drs Daniel Manik ini, dilanjutkan
dengan kegiatan wisata meninjau tugu perjuangan Halilitar di Desa Bertah
Kecamatan Munte. (M30/d)
--
---------------------------------
Ta semester! - sök efter resor hos Yahoo! Shopping.
Jämför pris på flygbiljetter och hotellrum:
http://shopping.yahoo.se/c-169901-resor-biljetter.html
