http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=310361
Kamis, 01 Nov 2007,
30 Persen untuk Perempuan
Nomor Urut 1 Caleg PAN pada Pemilu 2009
JAKARTA - Kalangan perempuan yang akan menjadi calon anggota legislatif
pada Pemilu 2009 dari PAN boleh tersenyum lebar. Sebab, PAN (Partai Amanat
Nasional) berjanji memasang caleg (calon anggota legislatif) perempuan pada
nomor urut 1 di minimal 30 persen daerah pemilihan (dapil).
"Itu hampir pasti," kata Ketua FPAN DPR Zulkifli Hasan dalam seminar
Penyempurnaan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka di Hotel Sahid, Jakarta Pusat,
kemarin.
Dalam acara yang diprakarsai CSIS itu, turut berbicara peneliti CSIS
Indra J. Pilliang, mantan anggota Panwaslu Didik Supriyanto, dan Direktur Cetro
Hadar Navis Gumay.
Langkah itu, lanjut Zulkifli, merupakan komitmen PAN untuk merealisasikan
sistem proporsional terbuka murni. Artinya, caleg yang memperoleh suara
terbanyak berhak atas kursi yang diperoleh partai. Jadi, penentuannya tidak
berdasar pada nomor urut caleg bersangkutan.
Kemungkinan diakomodasinya sistem suara terbanyak melalui UU Pemilu
Legislatif masih tipis. "Namun, kami tetap akan menjalankan secara internal
dengan mekanisme yang nanti disepakati," tegasnya.
Kendati demikian, dia mengingatkan, walaupun kecenderungan masyarakat
untuk memilih nomor satu itu tinggi, para caleg perempuan tersebut belum tentu
bisa mengalahkan kandidat yang bernomor di bawahnya. "Siapa yang bekerja, dia
yang akan mendapat suara. Dia jugalah yang akan duduk di parlemen," tuturnya.
Zulkifli menyatakan, sistem proporsional terbuka yang kini diterapkan
masih setengah hati. Adanya mekanisme penentuan kemenangan berdasar bilangan
pembagi pemilih (BPP) dan penetapan caleg jadi menurut nomor urut adalah
indikasi konkretnya.
"Bagi kami, sistem suara terbanyak itulah yang paling demokratis,"
ujarnya. Menurut dia, sistem suara terbanyak memang akan menjadi masalah bagi
partai politik yang gagal membangun budaya demokrasi di lingkup internal.
"Segala sesuatu ditentukan seorang elite atau pimpinan saja," ujarnya.
Didik Supriyanto mengajukan kritik. Menurut dia, penentuan kemenangan
dengan sistem suara terbanyak hanya membuat demokrasi menjadi tidak terkendali.
Dia khawatir, parlemen akan diisi oleh orang-orang populer, namun
kualifikasinya tidak jelas.
"Ketika ini tidak terkontrol, akan muncul banyak anggota DPR yang
mengandalkan popularitas dan uang banyak. Sembarang artis, pebisnis, hingga
preman bisa masuk," tegasnya. (pri)
[Non-text portions of this message have been removed]
