http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/20/opini/2124026.htm
Kemiskinan dan Disfungsi Pemerintah Tata Mustasya Awan hitam tampaknya belum beranjak dari nasib puluhan juta kaum miskin di Indonesia. Sebabnya, perbaikan kebijakan publik buah reformasi politik dan demokratisasi selalu mengeksklusi kaum miskin. Realitas dan pengalaman di banyak negara menunjukkan hal itu. Kajian Guru Besar Ilmu Politik University of California, Los Angeles (UCLA) Michael Ross menjelaskan, kesejahteraan kaum termiskin tidak terkait tipe rezim. Pemerintahan yang demokratis, menurut Ross dalam paper berjudul Is Democracy Good for the Poor?, tidak mendorong perbaikan kesejahteraan kaum termiskin. Setidaknya itulah yang terjadi di 169 negara dalam kurun waktu 1970-2000. Yang belum dijawab tuntas dan masih dipertanyakan Ross, mengapa mekanisme demokrasi tidak juga memperbaiki kesejahteraan kaum termiskin? Fenomena di Indonesia akhir- akhir ini, terutama setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), bisa membantu menjawab pertanyaan itu. Disfungsi pemerintah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK), sejauh ini, merupakan contoh nyata pemerintahan demokratis dengan label gagal melayani kebutuhan kaum miskin. Daya pemerintah dalam mengendalikan dampak ikutan kenaikan harga BBM seperti tarif angkutan umum, harga, dan ketersediaan minyak tanah betul-betul tumpul. Pemerintah bahkan tak berhasil mengidentifikasi keberadaan kaum miskin secara akurat sebagai input distribusi kompensasi untuk keluarga miskin. Banyak hal, secara salah kaprah, akhirnya diserahkan kepada mekanisme pasar secara primitif. Padahal, kaum miskin tak mampu mengikuti dinamika kenaikan harga barang dan jasa di pasar karena lemahnya daya beli. Kaum miskin juga rentan terhadap guncangan ekonomi. Penyebabnya, mereka tidak memiliki tabungan yang memadai sebagai amunisi penyesuaian (adjustment). Paling sedikit, ada dua penyebab mengapa pemerintahan SBY-JK mengalami disfungsi dalam mengelola dampak kenaikan harga BBM, terutama dalam kaitan dengan kaum miskin. Pertama, pemerintah gagal memformulasikan pilihan sosial (social choice) masyarakat. Pilihan sosial, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai agregat pilihan-pilihan individu, ternyata tidak dipertimbangkan pemerintah. Padahal, sekitar 36 juta 54 juta kaum miskin dan near poor tentu tidak mengharapkan melonjaknya harga barang dan jasa yang biasa mereka konsumsi pascakenaikan harga BBM. Hal ini sekaligus menunjukkan titik lemah demokrasi. Pilihan sosial puluhan juta kaum miskin ternyata hanya diperhitungkan pada pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, keuntungan kaum miskin, dengan mempunyai hak politik, hanya berlaku ketika mereka boleh memilih kandidat sesuai harapan mereka. Setelah itu, kehendak kelompok penekan (pressure groups) yang didominasi elite politik dan ekonomi menjadi penentu kisah. Hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup non-elite seperti angkutan umum dan minyak tanah menjadi tidak terlampau dihiraukan pemerintah. Elite sendiri tentu lebih mampu menyesuaikan diri dengan turbulensi ekonomi. Selama elite tidak terganggu, pemerintah tidak risau. Dalam kondisi seperti inilah mekanisme demokrasi yang mampu memperbaiki kehidupan kaum miskin seperti disampaikan Sen, (1999) tidak berjalan. Penyebab kedua disfungsi pemerintahan dalam sistem politik demokratis adalah lemahnya kelembagaan. Dengan asumsi pemerintahan SBY-JK peduli terhadap nasib kaum miskin pun, tidak berfungsinya kelembagaan telah menggagalkan realisasi komitmen pemerintah. Peraih Nobel Bidang Ekonomi 1993 Douglass North menyebutkan tiga unsur kelembagaan. Pertama, aturan formal berupa peraturan perundang-undangan. Kedua, aturan nonformal seperti norma, nilai, dan kesepakatan. Ketiga, pelaksanaan aturan formal dan nonformal. Apa yang salah dari ketiga hal itu? Fungsi kelembagaan dalam manajemen dampak kenaikan harga BBM tidak berjalan karena nihil pelaksanaan aturan. Pengemudi angkutan umum dan penjual minyak tanah dengan gampang membangkang aturan. Ketika seorang ibu memprotes harga minyak tanah yang jauh lebih tinggi dibanding ketentuan pemerintah yang diumumkan di televisi, dengan enteng si penjual minyak tanah berkata, Kalau begitu, beli minyak di teve aja. Mencari harapan Harapan terhadap kebijakan yang pro kaum miskin praktis terkikis oleh disfungsi pemerintah. Dalam jangka panjang, bagaimanapun, harus ada usaha memperbaiki mekanisme politik dan reformasi kelembagaan yang memungkinkan pemerintahan terpilih mampu menjalankan fungsinya. Dalam jangka pendek, masih tersedia alternatif-alternatif. Peluang pertama berasal dari proses demokrasi lokal, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada langsung). Dari proses itu dapat lahir beberapa kepala daerah yang memiliki watak kepemimpinan kuat sehingga mampu mengatasi aneka hambatan dalam pengambilan kebijakan bagi kaum miskin. Kekuatan ide atau gagasan merupakan peluang selanjutnya. Pengalaman di banyak negara membuktikan gagasan dan desakan dari akademisi, teknokrat, aktivis LSM, dan media massa mampu membantu pemerintahan yang lemah dalam melakukan keberpihakan kepada kaum miskin. Dengan begitu, kaum miskin masih akan punya harapan untuk memperbaiki kesejahteraan. Tata Mustasya Peneliti Ekonomi-Politik The Indonesian Institute [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Click here to rescue a little child from a life of poverty. http://us.click.yahoo.com/rAWabB/gYnLAA/i1hLAA/aYWolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Milis Wanita Muslimah Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat. Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED] Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com This mailing list has a special spell casted to reject any attachment .... Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
