MEDIA INDONESIA Minggu, 10 Juli 2005
Politik dan Kesehatan Rakyat ADA dua urusan makro yang bisa terbolak-balik dengan hasil yang ekstrem, yaitu membahayakan atau menyelamatkan bangsa. Urusan itu ialah politik kesehatan dan kesehatan politik. Politik kesehatan menyangkut kebijakan negara di bidang kesehatan. Inilah kebijakan publik yang didasari oleh hak yang paling fundamental, yaitu sehat merupakan hak warga negara. Untuk mewujudkan hak rakyat itu, jelas diperlukan keputusan politik yang juga sehat, yang diambil oleh pemerintahan yang juga sehat secara politik. Dengan kata lain, politik kesehatan ditentukan oleh sehat tidaknya politik negara. Hanya pemerintahan dan DPR yang sakit-sakitan yang senang dan membiarkan rakyatnya juga sakit-sakitan. Karena sehat merupakan hak rakyat, dan negara pun tak ingin rakyatnya sakit-sakitan, diambillah keputusan politik yang juga sehat. Yaitu, anggaran untuk kesehatan rakyat mendapatkan porsi yang besar, sangat besar, karena negara tidak ingin rakyatnya sakit-sakitan. Anggaran itu sudah pasti merupakan produk politik, karena ditetapkan pemerintah bersama DPR. Membebani impor alat-alat kedokteran dengan pajak yang sama untuk impor mobil mewah, juga keputusan politik. Membiarkan dokter menumpuk dan berebut cuma di kota besar, atau mengatur penyebarannya berdasarkan kepentingan nasional, contoh lain buah keputusan politik. Singkatnya, politik kesehatan atau kebijakan kesehatan memang akhirnya ditentukan oleh keputusan politik. Kalau kehidupan politik di suatu negara tidak sehat, jangan harap kesehatan rakyat di negara itu akan diurus dengan sehat pula. Politik yang sakit akan membiarkan rakyatnya sakit. Contoh paling nyata terjadi dalam hal otonomi daerah. Para dokter dan puskesmas di kabupaten, bukan lagi di bawah kewenangan Departemen Kesehatan, melainkan di bawah kekuasaan politik bupati. Inilah ego teritorial negara kesatuan dan ego kekuasaan lokal, yang menyebabkan terjadinya tarik-tarikan kekuasaan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat (Departemen Kesehatan) tidak berdaya karena otonomi daerah, sebaliknya pemerintah daerah menjadi sok tahu dan sok kuasa. Di bidang kuratif, misalnya, adalah fakta medis terjadi busung lapar, tetapi fakta ini ditolak, dibantah, ditutup-tutupi secara politis oleh bupati. Menuju Indonesia Sehat 2010 jelas akan menjadi impian atau omong kosong jika tidak disertai keputusan politik yang juga sehat. Membiarkan anggaran kesehatan hanya 2,6% dari APBN, sudah jelas tidak bisa membuat manusia Indonesia mencapai derajat kesehatan maksimal. Sehat atau sakit bangsa ini gamblang bisa dibaca dari politik kesehatan yang ditelurkan oleh kesehatan politik. Kesehatan itulah yang belum tampak pada politik anggaran negara, sehingga rakyat sehat atau sakit, terserah kepada urusan rakyat orang per orang. WM FOR ACEH Bantu korban bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatra Utara! Rekening BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Koperasi Sejati Mulia Pasar Minggu No Rek. 554 001 4207 an. Herni Sri Nurbayanti. Harap konfirmasi sebelumnya ke [EMAIL PROTECTED] atau HP 0817 149 129. Milis Wanita Muslimah Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat. Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED] Milis Keluarga Islami mailto:[EMAIL PROTECTED] Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com This mailing list has a special spell casted to reject any attachment .... Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
