REPUBLIKA Senin, 22 Agustus 2005
Quovadis RAPBN 2006? Oleh : Revrisond Baswir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2006 memiliki makna yang sangat strategis dalam menyimak pergeseran kekuasaan di Indonesia. Berbeda dari APBN tahun berjalan yang dibuat oleh pemerintahan era sebelumnya, RAPBN 2006 adalah RAPBN pertama yang dibuat secara langsung oleh pemerintahan SBY-JK. Sebagai RAPBN pertama yang dibuat oleh pemerintahan yang sedang berkuasa, bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009, RAPBN 2006 dengan sendirinya mengungkapkan secara lebih akurat corak dan orientasi kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-JK. Sebab itu, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan dalam mencermati RAPBN 2006 adalah, jika dibandingkan dengan APBN 2005, perbedaan mendasar apakah yang tampak dalam RAPBN 2006? Artinya, sejalan dengan komitmen pemerintahan SBY-JK untuk tampil secara berbeda dari pemerintahan sebelumnya, sejauh manakah komitmen tersebut dapat disimak melalui RAPBN 2006? Sayang sekali, jawabannya secara umum cenderung mengecewakan. Walau pun dalam penyampaian nota keuangan 16 Agustus lalu SBY dengan tegas mengemukakan tujuh program yang menjadi prioritas pemerintahannya, namun jika dicermati penampilan RAPBN 2006, perbedaan corak dan orientasi kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-JK dengan pemerintahan sebelumnya cenderung sulit ditemukan. Kesamaan antara RAPBN 2006 dengan APBN tahun berjalan sekurang-kurangnya dapat disimak pada tiga hal berikut. Pertama, pada sisi asumsi, sama seperti APBN tahun berjalan, RAPBN 2006 cenderung disusun dengan asumsi kurs rupiah dan harga minyak mentah yang cenderung sangat rendah. Kurs rupiah ditetapkan sebesar Rp 9.400 per satu dolar AS. Padahal, kurs riel telah hampir menembus Rp 10.000 per satu dolar AS. Sedangkan harga minyak mentah, di tengah-tengah harga minyak mentah dunia yang masih berada pada kisaran 65 dolar AS per barel, hanya diasumsikan 40 dolar AS per barel. Sikap konservatif pemerintah yang sangat berlebihan tersebut tentu tidak tanpa alasan. Salah satu alasannya, hemat saya, adalah untuk membatasi alokasi anggaran ke daerah. Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran ke daerah melalui pos Dana Alokasi Umum dan pos Bagi Hasil, ditetapkan berdasarkan pos Penerimaan Dalam Negeri dan pos Penerimaan Migas. Dengan ditetapkannya asumsi kurs rupiah dan harga minyak mentah pada tingkat yang sangat rendah, alokasi anggaran ke daerah dengan sendirinya turut tertekan. Kerugian terbesar tentu dialami oleh daerah penghasil migas. Dengan ditetapkannya asumsi harga minyak mentah sebesar 40 dolar per barel, daerah penghasil migas dengan sendirinya mengalami kerugian sebesar lebih dari 35 persen dari jumlah yang seharusnya mereka terima. Koreksi memang dapat dilakukan pada saat penyusunan APBN-Perubahan. Tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, koreksi dana Bagi Hasil dibatasi sebesar maksimum 30 persen dari jumlah yang telah ditetapkan dalam RAPBN. Kedua, pada sisi belanja, sama seperti APBN tahun berjalan, pemerintah SBY-JK ternyata tetap mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang. Pelunasan angsuran pokok utang dalam dan luar negeri masing-masing dianggarkan sebesar Rp 30,4 triliun dan Rp 60,4 triliun. Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri masing-masing dianggarkan sebesar Rp 30,7 triliun dan Rp 27,3 triliun. Jika dilakukan penjumlahan terhadap keempat pos tersebut, maka praktis sekitar sepertiga belanja negara habis tersedot hanya untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang. Pembayaran angsuran pokok dan bunga utang yang secara keseluruhan berjumlah Rp 148,8 triliun tersebut, lebih-lebih pembayaran angsuran pokok dan bunga utang luar negeri, tentu memiliki implikasi yang sangat serius terhadap berbagai pos belanja negara lainnya. Setidak-tidaknya, sebagaimana telah dikampanyekan secara gencar oleh beberapa pejabat pemerintah dalam beberapa waktu belakangan ini, selambat-lambatnya akhir tahun ini atau awal tahun depan, harga BBM kembali akan dinaikkan. Gambaran yang lebih pahit dapat disimak pada alokasi belanja untuk Departemen Pendidikan Nasional. Walau pun alokasi belanja untuk departemen ini tidak sepenuhnya mencerminkan volume anggaran pendidikan, tetapi volume anggaran pendidikan secara nasional boleh dikatakan tidak terlalu banyak berubah. Secara nominal, anggaran Departemen Pendidikan Nasional memang meningkat sekitar Rp 6 triliun. Tetapi secara relatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), nilainya ternyata tidak banyak berbeda dari APBN tahun berjalan. Ketiga, pada segi pembiayaan defisit, sama seperti APBN tahun berjalan, pemerintahan SBY-JK ternyata tetap bermaksud melaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan membuat tambahan utang dalam negeri dan utang luar negeri. Sebagaimana diketahui, RAPBN 2006 direncanakan mengalami defisit sebesar Rp 19,8 triliun. Untuk menutupi rencana defisit tersebut, pemerintah antara lain bermaksud melakukan privatisasi BUMN, menjual aset program restrukturisasi perbankan, dan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) neto sebesar Rp 30,7 triliun. Sedangkan utang luar negeri baru yang akan dibuat pemerintah diperkirakan berjumlah sekitar Rp 29,9 triliun. Dengan dianggarkannya privatisasi BUMN dalam RAPBN 2006, kesamaan antara pemerintahan SBY-JK dengan pemerintahan sebelumnya tampak semakin jelas. Pernyataan yang pernah dibuat oleh Menteri Negara BUMN bahwa ia terpaksa melanjutkan pelaksanaan privatisasi karena telah tercantum dalam APBN 2005, kini menjadi sulit dicerna. Lebih-lebih dengan dianggarkannya pembuatan utang luar negeri baru dengan jumlah yang hampir sama dengan APBN tahun berjalan. Pengakuan dosa Perkins dalam bukunya Confession of an Economic Hit Man, tampaknya tidak bermakna apa-apa bagi pemerintahan SBY-JK. Mencermati ketiga kesamaan RAPBN 2006 dengan APBN tahun berjalan tersebut, rasanya tidak terlalu berlebihan bila disimpulkan bahwa corak dan orientasi kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-JK, pada dasarnya masih tetap mengacu pada cetak biru yang telah ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Artinya, selama IMF masih bercokol di sini, pejabat yang berkuasa boleh saja berganti beberapa kali, tetapi corak dan orientasi [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/aYWolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Milis Wanita Muslimah Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat. Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED] Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com This mailing list has a special spell casted to reject any attachment .... Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
