Utang Gerogoti Dana Pendidikan
Rabu, 03 Mei 2006
Wapres Janjikan Anggaran Pendidikan Dipenuhi Bertahap
Laporan JPNN, Jakarta
Pemerintah sanggup memenuhi amanat konstitusi soal anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBN. Ini ditegaskan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Tapi, Wapres menyebut hal itu tak bisa serta merta dilaksanakan pemerintah. Ketentuan itu bisa dipenuhi secara bertahap hingga tercapai sepenuhnya pada 2007.
Alasannya, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk kepentingan lain. ''Yang menentukan budget itu kan DPR. Satu pertanyaan saja, kalau mau langsung dipenuhi, apa yang harus dikurangi,'' katanya balik bertanya.
Di tempat terpisah, pernyataan Wapres Jusuf Kalla langsung ditanggapi Koordinator Nasional Koalisi Antiutang Kusfiardi di Jakarta kemarin. Menurut dia, kalau pemerintah benar-benar berkomitmen untuk mencerdaskan bangsa, penghapusan utang harus segera diupayakan.
Minimnya alokasi anggaran pendidikan diindikasikan akibat masih beratnya beban untuk membayar utang luar dan dalam negeri. Pembayaran utang-terdiri atas bunga dan cicilan pokok- lebih besar daripada anggaran pendidikan yang sudah dipatok minimal 20 persen dari APBN.
''Dilihat dari alokasi anggaran selama ini, pemerintah belum memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Khususnya bila dilihat dari alokasi anggaran dasar,'' ujarnya.
Hadapi Dilema
Sebelumnya, Wapres menerima perwakilan mahasiswa peserta aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Istana Wakil Presiden. Mereka, antara lain, meminta pemerintah memenuhi ketentuan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.
Kalla menuturkan, pemerintah kesulitan menentukan sektor mana yang harus dikurangi untuk memenuhi amanat konstitusi. Pasalnya, anggaran pemerintah habis untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak. ''Jangan lupa pendidikan, kesehatan, dan jalan sangat penting. Apa kita rela anggaran kesehatan dikurangi, anggaran pembangunan jalan dikurangi, anggaran untuk tentara tidak ada. Ini kenyataan. Kita bicara antara harapan dan kenyataan,'' papar Wapres.
Meski begitu, Kalla berjanji, pemerintah berupaya segera memenuhi ketentuan minimal anggaran pendidikan 20 persen. Wapres meminta masyarakat juga melihat upaya meningkatkan anggaran pendidikan dalam APBN.
''Untuk memenuhi 20 persen, kita dihadapkan pada beberapa masalah. Kalau mau subsidi pendidikan penuh, harga BBM harus naik. Begitu juga tarif dasar listrik,'' terangnya.
Saat ini alokasi anggaran untuk pendidikan baru 9,2 persen dari APBN atau Rp36,7 triliun. Itu berbeda dengan anggaran pendidikan 2004 sebesar Rp16 triliun. Itu belum termasuk anggaran pendidikan yang diselenggarakan Departemen Agama (Depag) sebesar Rp8 triliun. Jadi, total anggaran pendidikan Rp44,7 triliun.
Beban Utang Sangat Besar
Melanjutkan keterangannya, Koordinator Nasional Koalisi Antiutang Kusfiardi menjelaskan, hampir sepertiga atau setara dengan 30 persen dari APBN dialokasikan untuk membayar utang. ''Beban utang luar negeri sangat besar sehingga menjadi kendala utama bagi pemerintah untuk membiayai pendidikan. Kondisi tersebut setidaknya terlihat pada tahun anggaran 1996-2002,'' terangnya.
Karena itu, dia menilai wajar bila kondisi pendidikan di tanah air memprihatinkan. Dari Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium yang dirilis pada Februari 2004, hingga 2002 baru 46,8 persen anak-anak berusia pendidikan dasar menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar wajib.
''Pemerintahan SBY-Kalla belum serius melaksanakan UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. Malah dengan sengaja menunda pemenuhan alokasi pendidikan 20 persen,'' katanya.
Padahal, pada 2005, terdapat 25.265.384 anak yang telah bersekolah dari 25.644.861 penduduk usia 7-12 tahun. Sisanya, 370.477 anak, belum bersekolah di SD atau yang sederajat. Lalu, di antara penduduk usia 13-15 tahun, baru 12.975.988 yang bersekolah di tingkat SMP dan sederajat. Yang 11.185.919 belum bersekolah. Jadi, terdapat 179.069 anak belum sekolah setingkat SMP dan sederajat.
''Beruntung, MK (Mahkamah Konstitusi) memutuskan bahwa APBN 2006 ini harus memenuhi alokasi 20 persen. Pemerintah harus mengubahnya lewat APBN-P,'' ujarnya. Dia menyarankan, beban utang luar negeri sebagai penyebab kecilnya anggaran pendidikan harus diantisipasi.
''Salah satu yang bisa dilakukan ialah mengupayakan pengurangan pembayaran utang. Jika pemerintah enggan, parlemen seharusnya bereaksi dengan memberikan teguran keras karena pemerintah berupaya melanggar konstitusi,'' tegasnya.(iw/noe/aka)
[Non-text portions of this message have been removed]
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED]
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
This mailing list has a special spell casted to reject any attachment ....
SPONSORED LINKS
| Women | Islam | Muslimah |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "wanita-muslimah" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
