Precedence: bulk KIAN BESAR TUNTUTAN MENDISKUALIFIKASI GOLKAR JAKARTA (SiaR, 26/5/99), Dahulu berjaya, kini nelangsa. Kira-kira ungkapan itu pantas ditujukan pada Partai Golkar. Berbagai kalangan kini terus menuntut agar partai berlambang pohon beringin itu didiskualifikasi dari keikutsertaan mereka pada Pemilu bulan Juni 1999 mendatang menyusul berbagai pelanggaran berat yang dilakukannya. Menyusul insiden di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta Senin (24/5) lalu, maka Wakil Ketua Pengawas Pemilihan Umum Pusat (Panwaslu) Todung Mulya Lubis dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Daerah Tingkat I (Panwasda I) DKI Jakarta Benny Johan Simatupang, Selasa (25/5) kemarin menegaskan, bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi hukuman berat kepada Partai Golkar. Pasalnya, para satgas Golkar tidak hanya memperlengkapi diri dengan senjata tajam golok, tapi juga ditengarai melakukan kekerasan dan perampokan terhadap salah seorang anggota Panwasda, H Abi Ichwanudin. Abi selain dirampas jam tangan Seiko-nya, juga dikuras isi dompetnya yang berisi uang Rp 350 ribu. Abi sendiri hadir di sana dalam kaitan tugasnya sebagai pengawas pelaksanaan Pemilu. Sejumlah saksi mata menuturkan, ketika peristiwa perampokan tersebut, beberapa orang yang ditengarai satgas Golkar, berpakaian hitam-hitam, dengan golok, mengancam Abi. "Siapa kamu, apa kerjamu di sini mencatat-catat. Kemarikan itu," ucap orang-orang tersebut kasar seraya merampas block-note Abi. Baik Mulya Lubis maupun Benny Simatupang menyebutkan, bahwa penggunaan senjata tajam ---termasuk oleh para satgas parpol-- tidak dibenarkan dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kampanye. Abi sendiri berencana akan mengadukan apa yang dialaminya ke kepolisian. Selain insiden di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, partai yang menjadi "kuda tunggangan" Orde Baru selama tujuh kali Pemilu sebelumnya itu, juga disorot atas berbagai pelanggaran berat lainnya seperti kasus-kasus money politics dan pembagian sembako "bermasalah" di beberapa daerah [baca berita SiaR (25/5) --red.] serta yang terakhir kasus ditemukannya lobang coblosan di antara 800 ribu kartu suara yang sudah diseleksi di Panitia Pemilihan Daerah II Sumenep. Akibatnya kartu-kartu suara itu dibatalkan dan diseleksi ulang. Berdasarkan temuan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jaringan Madura, dari antara kartu-kartu suara tercoblos itu ada yang sempat dibawa pulang oleh oknum-oknum pegawai negeri sipil (PNS). Kartu-kartu tercoblos itu, menurut sumber di PPD II Sumenep, antara lain ada yang dilubangi di nomor 33, yaitu nomornya Partai Golkar. Terhadap berbagai pelanggaran berat yang dilakukan Partai Golkar, praktisi hukum Bambang Widjojanto bersepakat bahwa jenis-jenis pelanggaran tersebut khas Orde Baru. Ia menyebutkan, pembagian sembako yang disisipi selebaran Golkar, penggunaan fasilitas negara dan dana JPS, serta adanya kartu-kartu suara yang telah dicoblos terlebih dahulu, merupakan ciri-ciri kecurangan ketika Orde Baru berkuasa. Menurut Bambang, jika Panwaslu tidak mengambil tindakan tegas, ia khawatir, pada akhirnya masyarakat akan menggugat hasil akhir Pemilu, apalagi jika Golkar dan partai-partai yang diduga memanipulasi anggaran negara memenangkan Pemilu ini. Hal ini, lanjut Bambang, berpretensi untuk terjadinya chaos dan kerusuhan yang jauh lebih dahsyat lagi. Bagi Bambang, Partai Golkar tidak hanya mesti menghentikan kampanyenya, tapi juga harus berbesar hati untuk mengundurkan diri dari keikutsertaanya dalam Pemilu bulan Juni mendatang. "Persoalannya bukan lagi kampanye dihentikan. Kalau saran saya Golkar tidak usah ikut Pemilu. Tapi semua itu haknya Golkar, jadi terserah mereka. Saya hanya menyarankan," katanya.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html