Precedence: bulk
KEPALA UNAMET AKAN BERTEMU PANGLIMA TNI
JAKARTA (MateBEAN, 7/7/1999), Kepala Misi PBB untuk Jajak Pendapat
Rakyat Timor Timur (UNAMET) Ian Martin, Selasa meninggalkan Timor Timur
menuju Jakarta untuk bertemu dengan Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto.
"Tujuan pertemuan itu membahas situasi keamanan di Timtim yang
dinilai kurang kondusif menjelang jajak pendapat, kata Juru bicara UNAMET,"
Ueki Yashuiro di Dili, Selasa (6/7).
Sumber MateBEAN di Dili melaporkan bahwa kelompok pro otonomi terus
melakukan intimidasi terhadap warga sipil. Bahkan tujuh orang tim relawan
yang diculik oleh oleh BMP hingga saat ini belum ditemukan jejaknya. "Besar
kemungkinan, kalaupun ditemukan mereka sudah menjadai mayat, karena dibunuh
oleh BMP," kata sumber MateBEAN di Dili.
Sumber itu juga menambahkan bahwa kantor Kontras Dili yang terletak
di Bairo Central juga tidak luput dari teror dan intimidasi milisi Aitarak.
Bahkan papan kantor tersebut dicabut dan dibakar, serta setiap harinya para
milisi Aitarak menteror anggota Kontras. "Para milisi itu terus menteror
Kantor Kontras. Bahkan mereka mengancam akan membakar kantor tersebut, kalau
Kontras tidak menghentikan aktivitasnya untuk melakukan penyelidikan
terhadap korban kekerasan yang dilakukan oleh para milisi," kata sumber itu.
Sementara itu di Dili Selasa (6/7) kemarin tujuh organisasi pemuda
di bawah payung CNRT, masing-masing, Ojetil, Objelatil, Fitun, APKTL, DSMPPT
dan Impettu yang tergabung dalam presidium Loriko Asuwain berdemonstrasi di
depan Kantor UNAMET Dili.
Mereka memprotes kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan
bersama milisi di Timtim. Mereka juga menuntut Wiranto harus
mempertanggungjawabkan berbagai kejadian di Timtim. Selain meminta
pertanggungjawaban Wiranto, para pendemo itu juga meminta pemerintah untuk
membubarkan Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS), karena komisi ini tidak
menunjukkan eksistensinya sebagai komisi yang netral, tapi sebaliknya
menjadi corong pemerintah.
"Tidak hanya sampai di situ, kami juga menuntut agar Indonesia harus
menarik tentara dan polisi yang bertugas di Timtim, karena beberapa
kekerasan yang terjadi di Timtim terakhir ini terlihat bahwa polisi bukannya
menjaga kedamaian di Timtim, tapi sebaliknya ikut membantu para milisi dan
menembaki rakyat yang tak berdosa. Terkesan polisi membiarkan kekerasan
terjadi di Timtim. Tentara dan polisi harus ditarik dari Timtim, sehingga
milisi bisa menghentikan aksi kekerasan yang mereka lakukan. Kalau ada
tentara maka para milisi terus mendapat pasokan senjata untuk membunuh
rakyat Timtim," teriak para pendemo.
Selain meminta penarikan keseluruhan TNI dan polisi dari Timtim,
mereka juga menuntut PBB segera mengirimkan pasukan perdamaiannya di Timtim
untuk mengamankan wilayah dalam menghadapi jajak pendapat Agustus mendatang. ***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
