Precedence: bulk


ISTIQLAL (9/12/99)# HAMZAH HAZ MAUNYA KUASA, BUKAN JADI OPOSISI
Oleh: Sulangkang Suwalu

        Setelah menjadi polemik selama sepekan, akhirnya presiden Abdurrahman Wahid
menerima pengunduran diri Hamzah Haz sebagai Menko Kesra dan Taskin kabinet
persatuan nasional. Katanya Hamzah Haz ingin mencurahkan seluruh waktunya
bagi kepentingan PPP yang dipimpinnya.
        Sebagai gantinya, presiden telah mengangkat Hasri Hasanuddin, mantan rektor
Universitas Hasanuddin, Ujungpandang. Menko Kesra dan Taskin yang baru ini
dilantik Selasa (30/11).
        Menurut presiden sebenarnya sudah cukup lama Hamzah menyampaikan
permintaan pengunduran dirinya dari kabinet. Tetapi saya bilang pikir
dululah secara mendalam, tambah Gus Dur seusai membuka Kongres XVII Ikatan
Notaris Indonegia di Jakarta kemarin.
        Namun menurut presiden, setibanya di Bandar Udara Sukarno-Hatta kemarin
dari lawatan ke Timur Tengah, Hamzah mengatakan rencana pengunduran dirinya
sudah dipikirkan secara matang. Gus Dur mengungkapkan alasan Hamzah Haz,
yang juga Ketua Umum PPP meminta mengundurkan diri adalah karena banyaknya
keluhan dari kader partainya, bahwa dia tidak sempat mengurus partai, sebab
repot dengan pekerjaan sebagai menteri. Karena itulah, preisden tidak punya
alasan untuk menolak pengudunduran diri Hamzah.

CACAT KABINET
        Sebagai reaksi atas pemberhentian Hamzah Haz sebagai Menko Kesra dan Taskin
tsb, maka Ketua PAN Amien Rais menjawab pertanyaan wartawan mengatakan bahwa
itu suatu damage, kerusakan karena baru satu bulan, sudah ada pergantian.
Ini jarang terjadi. Amien mengaku agak surprise dengan pengunduran diri
rekannya sesama Poros Tengah itu, karena sebelumnya, dia mengusulkan agar
Hamzah Haz sebaiknya tidak mundur kecuali jika alasannya sangat prinsipil.
Keberatan itu disampaikan, sebab bagi Amien, satu skrup di kabinet sudah
copot, skrup yang lain pun bisa ikut goyah dan jangan mengira untuk
mengutuhkannya kembali merupakan persoalan gampang.
         Amien menegaskan, Poros Tengah akan tetap dalam keadaan baik, walaupun
salah satu tokohnya mundur dari kabinet. Wong yang menjadikan Gus Dur
Presiden juga Poros Tengah. "Kalau Poros Tengah gugur, dia tetap sebagai
Ketua PB NU," katanya lagi.
        Pernyataan bernada menyayangkan juga datang dari anggota DPR dari FPPP
Bachtiar Chamsyah yang menilai pengunduran diri tsb jelas sangat merugikan
partai berlambang Kabah itu. Posisi Hamzah kan menteri koordinator, cukup
strategis. Jika ditinggalkan tidak bisa dipaksakan penggantinya juga dari
PPP. Karena pengangkatan menteri itu hak prerogatif presiden.
        Sementara itu M. Buang, staf ahli DPP PPP mengatakan mundurnya Hamzah Haz
dari kursi Menko Kesra dan Taskin harus diiringi juga dengan mundurnya
sebagai Ketua Umum DPP PPP. Pertimbangannya, Hamzah sudah memanipulasi dan
mencatut nama teman-temannya sesama kader PPP soal sumbangan senilai Rp. 14
miliar pada pelaksanaan pemilu lalu.

HAMZAH TIDAK SIAP JADI OPOSISI 
        Menurut Rakyat Merdeka (2/l2) bahwa ternyata Hamzah Haz belum siap menjadi
Oposisi. Bahkan langkah Ketua Umum PPP itu dinilai makin membingungkan.
Beberapa sumber di DPP PPP yang mulai risih terhadap sikap Hamzah
mengemukakan hari Selasa siang (30/11) lalu, bekas Menko Kesra/Taskin itu
mengadakan dua kali pertemuan penting. Pertama dengan Menlu Alwi Shihab dan
kedua dengan Ketua MPR Amien Rais. Pada pertemuan pertama, Hamzah didampingi
Tosari Wijaya yang dia promosikan sebagai Wakil Ketus DPR. Sementara pada
pertemuan kedua, Hamzah didampingi Tosari dan Faisal Baasyir.
        Ada dua masalah penting yang dibicarakan hamzah  dengan Menlu Shihab. Yakni
pertama, mengklarifikasi kenapa presiden Gus Dur sudah memberhentikannya
dari kabinet. Padahal ketika Hamzah menjemput Gus Dur setibanya dari
kunjungan ke Filipina, Hamzah meminta Gus Dur agar hasil penyelidikan
dirinya klir dari dugaan KKN, diumumkan. Tetapi Gus Dur malah mengumumkan
pengunduran dirinya dari kabinet.
        Rasa keheranan itu harus disampaikan kepada Menlu Shihab, karena Shihab
merupakan orang kepercayaan Gus Dur yang selama ini mendapat tugas dari
presiden untuk melakukan pendekatan pada dirinya --Hamsah Haz-- agar tidak
mundur dari kabinet.
        Sumber tadi mengemukakan, sesuai hasil rapat DPP PPP, Hamzah memang diberi
tugas untuk mengklarifikasikan masalah itu, karena bagaimana pun PPP sebagai
kekuatan utama dari Poros Tengah yang menjadikan Gus Dur sebagai presiden,
selain dapat kursi sedikit di kabinet juga diperlakukan tidak adil.
        "Misalnya mempertanyakan kenapa pengganti Hamzah Haz di kabinet bukan dari
PPP, tetapi malah mengambil tokoh dari PAN yakni Basri Hasanuddin," kata
sumber tadi.
         Masalah kedua --inilah yang mungkin menjadi manuver politik terpenting
dari Hamzah Haz pasca penguhduran dirinya dari kabinet. Hamzah melobi Alwi
Shihab agar PPP diberi jatah dua kursi menteri jika kelak diadakan reshuffle
kabinet. Selain itu dia juga meminta dua posisi serta badan yang akan
dibentuk pemerintahan dalam waktu dekat ini. Masih menurut sumber tadi, dua
kursi menteri yang Hamzah minta itu akan diberikan kepada sekjen PPP Ali
Marwan Hanan dan Faisal Baasyir. Sementara dua badan yang dia minta adalah
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sudah di siapkan calon pimpinannya yakni
Yudo Paripurno, serta satu badan lagi yang  akan dia berikan kepada Soegiarto.
        Sementara itu dalam pertemuannya dengan Amien, Hamzah meminta dukungan dari
Ketua MPR agar menggunakan pengaruhnya untuk menekan presiden Gus Dur,
sehingga permintaanya tersebut sebagai konsesi dari pengunduran dirinya dari
kabinet dapat dipenuhi kata sumber tadi.
        Sedangkan wakll Sekjen PPP Bachtiar Chamsyah tampak kesal saat di tanyakan
tentang pertemuan Hamzah Haz dengan Alwi Shihab dan Amien Rais. Apalagi
pertemuan itu hanya untuk minta-minta jabatan.
        "Soal siapa yang menggantikan Hamzah di kabinet, itu kan hak prerogatif
presiden, kenapa terus dipersoalkan. Demi nama baik partai, sebaiknya kita
tidak usah minta-minta jabatan pada presiden", katanya.
        "Bagi PPP, kalau jadi partai oposisi sudah terbiasa. Memang lebih baik
begitu. Kalau jadi oposisi, kita akan lebih terhormat", tambahnya.
        Tentang Hamzah Haz siapnya hanya jadi penguasa dan tidak siap untuk jadi
oposisi jelas sekali dari usahanya tetap turut sebagai calon Wakil presiden
melawan Megawati meskipun Akbar Tanjung dan Wiranto sudah mundur dari
pencalonan guna mencegah situasi lebih buruk; Hamzah Haz bersedia diambil
sumpahnya oleh Megawati sebagai Wakil Presiden, meskipun ia selalu
menggunakan fatwa ulamanya bahwa Islam menolak pemimpin perempuan. Jika ia
konsekkuen menolak prempuan jadi pemimpin, tentu ia akan menolak diambil
sumpahnya oleh Wapres yang perempuan itu. Tetapi kedudukan sebagai Menko
lebih menggiurkan daripada berada di luar kekuasaan.
        Ketaksediaan Hamzah Haz jadi oposisi ini menambah sumber perpecahan dalam
tubuh PPP sendiri. Ia tidak malu-malu meminta-minta jabatan dan kedudukan
pada Presiden. Perpecahan makin menajam dalam PPP tercermin dari lahirnya
usul supaya Hamzah Haz dicopot dan supaya Muktamar Luar Biasa PPP segera
dilakukan.

COPOT HAMZAH HAZ
        Kembalinya mantan Menko Kesra dan Taskin, Hanzah Haz sebagai Ketua Umum DPP
PPP tidak lantas mampu meredam friksi yang terjadi dalam tubuh partai
berlambang ka'bah itu.
        Bahkan beberapa pengurus DPP PPP, terutama yang berasal dari unsur MI
(Muslimin Indonesia) menilai Hamzah Haz sebagai tokoh yang tidak berani
bersikap tegas, sehingga langkahnya sering membingungkan. Friksi antara kubu
NU dengan MI ini, menurut seorang sumber di kalangan DPP PPP. Dalam rapat
yang sedianya akan membahas sikap DPP terhadap pemberhentian Hamzah selaku
Menko Kesra Taskin itu, berubah menjadi semacam "pengadilan" bagi Hamzah Haz.
        Sebagian, terutama kubu NU, mengecam langkah NU, sebaliknya kubu MI justru
menuding yang dialami Hamzah lebih dikarenakan sikapnya yang tidak tegas.
Berawal dari ini, rapat berkembang hingga membahas tentang penunjukan Ketua
Ketua DPP Tosari Wijaya (dari unsur NU), sebagai pengganti Hamzah sebagai
wakil Ketua DPR. Padahal sebelumnya Hamzah pernah menyatakan kesetujuannya
sebagai penggantinya adalah Sekjen Ali Marwan Hanan (unsur MI).
        Tetapi secara tiba-tiba setelah melakukan konsultasi dengan tokoh PPP KH
Maemun Zubaer, Hamzah berbalik mengajukan nama Tosari. Dari sinilah kemudian
muncul desakan untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (Muktalub) untuk meminta
pertanggungjawaban Hamzah sekaligus menggantinya.
        Sementara itu Sekjen Ali Marwan Hanan ketika dikonfirmasi hanya mengatakan
memang ada pemikiran untuk menggelar MLB. Tapi keputusannya dilakukan atau
tidaknya MLB ini akan ditentukan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) dengan
menghadirkan pengurus DPW-DPW. Menurut rencana Rapim akan dilangsungkan
tanggal 6-7 Desember mendatang. 
        Menyinggung friksi antara unsur NU dengan MI yang semakin menajam, Ali
Marwan enggan memberikan penjelasan panjang. Dia hanya mempertanyakan: jika
Hamzah Haz konsekuen dengan pernyataannya bahwa bahwa dalam tubuh PPP semua
pengurus PPP tidak lagi membicarakan masalah unsur, kenapa jabatan Wakil
Ketua DPR diberikan kepada Tosari yang berasal dari unsur NU. Prakteknya
terlihat Hamzah Haz lebih mementingkan kelompok NU.

KESIMPULAN
        Mudah dimengerti bila Hamzah Haz maunya kuasa dan ogah jadi oposisi. Hamzah
Haz sebagai tokoh yang dilahirkan Orde Baru Soeharto, telah mempunyai
pengalaman: betapa enaknya bila berkuasa. Oposisi bisa ditindas saja. Hamzah
Haz tidak mau ditindas.
        Juga adalah wajar jika Hamzah Haz lebih mengutamakan kepentingan unsur NU,
daripada kepentingan unsur MI dalam PPP. Karena dua unsur itu memang
terdapat pertentangan yang cukup prinsip. MI maunya negara berdasarkan agama
Islam, sedang NU tidak demikian.
        Dipersatukannya dua unsur yang bertentangan itu oleh Orde Baru Soeharto,
adalah untuk memudahkan Soeharto memecahnya dan menguasai kedua unsur tsb.
Memudahkannya menjalan politik devide et impera. ***


----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke