Precedence: bulk
ISTIQLAL (9/12/99)# KABINET GUS DUR AKAN BERANTAKAN?
Oleh: Sulangkang Suwalu
Meskipun baru berusia beberapa minggu, pemerintahan Gus Dur telah
bertubi-tubi menerima kecaman dari berbagai pihak, terutama karena
langkah-langkah GUS Dur yang sering kontroversial. Malah belakangan beredar
rumors Partai Golkar akan menggugat keabsahan pemerintahan presiden Gus Dur,
jika ternyata KPU melakukan diskualifikasi, berkaitan dengan keterlibatan
Partai Golkar dalam skandal Bank Bali.
Konkritnya, kemungkinan besar Partai Golkar akan menuntut ulang
pelaksanaan pemilu dan segera menarik menteri-menterinya yang duduk dalam
Kabinet.
Sehari sebelumnya, Usep Ranawijaya memperkirakan "Setahun lagi,
kabinet ini bisa berantakan". Sebagai alasan dari Usep Ranawijaya, karena
konflik intern sulit dihindari oleh kabinet ini. Sebab di dalam kabinet ini
terdapat kelompok Islam, nasionalis, Golkar dan militer. Dan ke empat
kekuatan itu mempunyai watak yang sangat berbeda dan berlawanan satu sama lain.
Seperti diketahui kabinet Gus Dur ini adalah hasil garansi (jaminan)
5 orang (Gus Dur, Megawati, Amien Rais, Akbar Tanjung dan Wiranto). Jadi,
ini bukan kabinet presidensial, melainkan kabinet "lima serangkai".
WATAKNYA, SATU SAMA LAIN SANGAT BERBEDA
Di dalam kabinet sekarang, kata Usep Ranawijaya ada kelompok Islam,
nasionalis, Golkar dan militer. Saya menilai, kelompok Islam sudah menjadi
kelompok yang puas terhadap keadaan sekarang. Golkar juga termasuk kelompok
yang puas.Tapi pikirannya masih mempertahankan status quo. Sikap ini bisa
disebut konservatif. Sedangkan PDI-P termasuk tidak puas pada keadaan
sekarang. Dan mereka ingin menuntut perubahan. Mereka ini bisa disebut
orang-orang radikal (untuk mengubah keadaan).
Di lain pihak kelompok militer merupakan golongan yang tak puas tapi
tidak berpikiran maju. Dia ingin kembali kepada keadaan lama semacam
feodalisme dan bukan demokrasi. Kekuasaan tetap diinginkan ada di tangan
segolongan kecil (militer). Maka itu yang dimaksud Dwi fungsi ABRI adalah
supremasi ABRI di atas sipil. Dan empat kekuatan ini mempunyai watak yang
sangat berbeda dan berlawanan satu sama lain. Bahkan dalam prinsip, dalam
semangat dan jiwa, sewaktu bisa terjadi konflik dan bentrok. Hanya menunggu
waktu. Apakah setahun atau dua tahun.
PELUANG EKSPLOITASI
Menurut Usep Ranawijaya, misalnya, dalam pembangunan kembali
Indonesia. Gejalanya sekarang adalah mengundang pihak luar negeri untuk
berinvestasi. Ini sama artinya membiarkan rakyat dalam cengkeraman kekuatan
ekonomi dunia. Apakah itu Amerika, Jepang, Eropa atau Cina perantau yang ada
di Asia Pasifik, yang sekarang ini berpusat sementara di Singapura.
Kekuatan ekonomi itu bisa kembali mendominasi perekonomian rakyat
Indonesia. Merekalah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dengan kata lain
adanya kerjasama antara kapitalis-kapitalis itu membuka peluang terjadinya
eksploitasi pada Indonesia.
Ini akan mengundang konflik. Mungkin dalam hal ini Golkar setuju,
demikian pula militer. Karena yang mereka pikir adalah keadaan sekarang,
tidak memikirkan konsekuensinya jangka panjang. Sementara PDI-P tidak
mungkin menyetujuinya. Karena mereka ingin rakyat ini betul-betul memiliki
aset dan modal negeri ini.
Sumber konflik lainnya adalah bentuk negara ini. Satu pihak akan
setuju adanya federalisme. Sedang yang lain tak sependapat. Kemudian soal
konstitusi, apakah kembali kepada Piagam Jakarta atau tetap pada rumusan 18
Agustus 1945.
Sumber konflik bisa juga dalam bidang luar negeri. Di satu pihak Gus
Dur ingin bersahabat dengan Israel. Tapi hal itu bisa menimbulkan reaksi di
kalangan Islam mereka menganggap seolah-olah Indonesia tidak minder dengan
negara-negara Islam. Rupanya yang dicari Gus Dur hanya uang, bukan
mementingkan solidaritas. Karena banyaknya sumber konflik ini, saya
perkirakan dalam waktu satu tahun kita akan berantakan lagi.
LANGKAH-LANGKAH KONTROVERSI
Beberapa hari sebelum penilaian Usep Ranawijaya di atas, pengamat
politik Prof Maswadi Rauf menyatakan bahwa telah muncul orang-orang di
sekeliling Gus Dur yang punya kecenderungan budaya ABS (asal bapak senang).
Megawati juga mengemukakan kecemasannya terhadap langkah-langkah Gus Dur
yang sering kontroversial. Menurutnya, langkah-langkah ini tidak ada
kaitannya dengan reformasi. Dia melihat sebagian langkah-langkah mendatang
akan menimbulkan konflik baru.
Kita sudah mulai melihat beberapa contoh persoalan yang bisa menjadi
bibit konflik. Ada kemungkinan isu-isu politik akan bergeser menjadi
perdebatan antara rakyat yang tidak setuju dengan iktikad pemerintah yang
mempertahankan pendapat itu.
Seberapa "produksi" Gus Dur yang dinilai Maswadi telah menimbulkan
kontroversi, antara lain: Pertama; Masalah pembentukan kabinet. Dia menilai
dalam hal ini Gus Dur tidak begitu berhasil. Faktornya, karena terlalu
banyak orang yang dikonsultasikan dan digaransikan. Terkesan sekali, ini
bukan kabinet presidensial.
Kedua; masalah pembubaran Deppen dan Depsos; Ketiga; masalah
pembukaan hubungan dagang dengan Israil. Sebenarnya ini sesuatu yang belum
perlu dikemukakan, karena hanya akan mengundang sentimen-sentimen keagamaan
yang tidak perlu. Saya yakin Gus Dur tetap akan membuka hubungan dagang
dengan Israel.
Keempat; masalah pembentukan DEN (Dewan wkonomi Nasional). Kelima;
pernyataannya tentang Riau. seharusnya kalau Gus Dur ingin menangkap orang
Riau yang ingin merdeka, ya tangkap saja. Jangan pakai mengancam, karena ia
menimbulkan kegelisahan di antara orang Riau sendiri, kata putra kelahiran
Riau ini.
Dalam pada itu inilah warning dari kalangan DPR. Presiden Gus Dur
tidak bisa menggelar referendum di Aceh secara sepihak. Kalau dia setuju
diadakan referendum, itu harus dikonsultasikan kepada DPR dan meminta
persetujuan dari MPR terlebih dulu.
Seperti diketahui, sebelumnya Gus Dur mengatakan walaupun
diselenggarakan referendum, Aceh tidak akan lepas dari Indonesia, karena
Aceh ikut mendirikan Republik Indonesia. Aceh tidak akan meninggalkan
Indonesia. Bahwa sekarang ada kehendak referendum, itu wajar-wajar saja.
Referendum kenapa tidak. Keputusan akhir dari suara rakyat itu bagaimanapun
nanti harus dihormati.
Ketua Komisi I DPR, Yusril Ananta Baharuddin menyesalkan pernyataan
Gus Dur, mengapa hal itu tidak dikonsultasikan dengan DPR dan meminta
persetuJuan MPR terlebih dulu. Padahal ini merupakan sesuatu yang sangat
penting dan menyangkut keutuhan wilayah negara kesatuan RI.
Sedang Wk Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno juga menyesalkan
pernyataan Gus Dur yang setuju melakukan referendum Aceh. Henurutnya,
presiden tidak boleh tergesa-gesa menyatakan setuju atau tidak bila suatu
daerah minta referendum, karena masalah sangat kompleks. Diingatkannya,
kasus Aceh tidak bisa disamakan dengan kasus Timor Timur.
GUS DUR DAN SOEHARTO
Juga dengan tanpa mengadakan kansultasi lebih dulu dengan DPR, Gus
Dur mengatakan akan mengampuni mantan presiden Soeharto bila terbukti
bersalah, setelah melalui proses hukum yang berlaku. Pengampunan itu juga
akan diberikan kepada mantan presiden BJ Habibie. Namun Gus bur menegaskan
pengampunan tidak akan diberikan kepada keluarga dan kroni-kroni Soeharto.
Tampaknya Gus Dur tak ingat bahwa Pasal 14 UUD 1945 yang memberi hak
pada presiden untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, telah
diamandemen, dengan keharusan presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR
sebelum menjalankannya. Atau Gus Dur memang sengaja untuk tidak mengesankan
amandemen tsb, karena itu menggerogoti hak prerogatifnya.
Ampunan akan diberikan kepada mantan-mantan presiden, setelah
melalui proses hukum, adalah suatu tindakan diskriminatif dari Gus Dur
terhadap Rakyat Indonesia. Bagi mantan presiden diberi ampunan, bagi rakyat
biasa, tidak. Padahal seharusnya secara moral dan etika hukuman untuk mantan
presiden itu bila berbuat kejahatan harus lebih berat daripada kepada
rakyat biasa. Sebab mereka adalah pemimpin. Harus memberi teladan yang baik,
bukan contoh yang buruk.
Memberi ampunan kepada mantan-mantan presiden, bisa menimbulkan
dugaan, bahwa dengan bakal diampuni dosa-dosa yang diperbuat selama jadi
presiden, maka itu bisa mendorong presiden-presiden untuk juga berbuat dosa
atau kejahatan. Toh akhirnya nanti akan diampuni juga.
Seorang pokrol bambu mengatakan bahwa dosa mantan presiden Soeharto
adalah dosa seluruh bangsa. Bagaimana bisa dikatakan dosa seluruh bangsa,
padahal justru kejahatan dilakukannya pada sebagian besar bangsa. Jika akan
dikatakan juga dosa seluruh bangsa, maka "seluruh bangsa" yang dimaksud
ialah pendukung-pendukung Soeharto saja. Termasuk pokrol bambu di atas.
Pernyataan Gus Dur akan mengampuni mantan presiden Soeharto dan BJ
Habibie, hanya akan memperbesar konflik dengan masyarakat. Semuanya itu akan
mempercepat proses berantakannya pemerintahan Gus Dur, seperti yang
diperkirakan Usep Ranawijaya.
KESIMPULAN
Cepat atau lambat akan berantakannya kabinet Gus Dur sudah bisa
diperkirakan sebelumnya. Karena, baik Gus Dur nya terpilih sebagai presiden,
maupun Megawati sebagai wakil presiden, adalah buah "dagang sapi" yang
dilakukan Amien Rais dengan Poros Tengahnya. Dan puncaknya terbentuklah
kabinet 5 serangkai, dimana di dalamnya kata Usep Ranawijaya terdapat empat
kelompok yang wataknya sangat berbeda dan bertentangan satu dengan yang
lain. Yaitu kelompok Islam, Golkar, nasionalis dan militer.
Konflik dalam tubuh kabinet akan semakin meningkat, dengan
diungkapkannya ada tiga menteri dalam kabinet yang disinyalir terlibat KKN.
Saat ini sedang dilakukan penyelidikan secara internal terhadap mereka.
Kalau terbukti bersalah, mereka akan diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk
penyelidikkan lebih lanjut. Pokoknya tak ada toleransi terhadap
mereka-mereka yang terbukti melakukan KKN.
Tokoh yang memberikan garansi atas menteri itu, tentu tidak akan
tinggal diam. Dengan berbagai jalan mereka akan berusaha menyelamatkannya.
Konflik dengan Gus Dur akan semakin menajam. Kabinet Gus Dur akan semakin
berantakan. ***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
