Precedence: bulk
HAPUS FUNGSI POLITIK TENTARA
MALANG, (TNI Watch!, 15/12/99). Pertemuan Nasional (Pernas) Jaringan
Mahasiswa Indonesia (JMI) yang diikuti 105 mahasiswa dari 43 perguruan
tinggi negeri dan swasta se-Indonesia meminta agar sistem politik di Tanah
Air segera menghapuskan fungsi politik dan kekaryaan Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Salah satu wujud yang mereka usulkan berupa dibuatnya
Ketetapan MPR yang menghapus keberadaan wakil TNI di lembaga legislatif di
semua tingkatan.
"Penghapusan fungsi politik TNI itu juga harus dilakukan dengan penghapusan
lembaga administrasi teritorial dari Babinsa (Bintara Pembina Desa -Red) di
desa-desa, hingga Kodam (Komando Daerah Militer-Red). Melalui cara ini
dapat dibentuk pembagian peran profesional TNI sebagai alat pertahanan,
dengan tugas kepolisian sebagai perangkat keamanan masyarakat," demikian
rekomendasi yang ditandatangani Presidium Pernas JMI 1999 Hardy Stefano
(Universitas Tujuh Belas Agustus, Surabaya), Berthy Frydani (Universitas
Trisakti), dan Jose Masnuel (Universitas Pendidikan Nasional). Pernas JMI
sendiri baru berakhir hari Selasa (7/12) di Batu, Malang (Jatim). JMI adalah
jaringan komunitas mahasiswa aktivis organisasi intra kampus, Kongres, Badan
Eksekutif, dan Presidium Senat Mahasiswa.
Pernas JMI berhasil membentuk koordinatoriat wilayah, di masing-masing
propinsi. Namun mereka juga sepakat tidak membentuk struktur kepemimpinan,
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART).***
_______________
TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi perilaku TNI,
dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan
ketentaraan para perwiranya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya
agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama.
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
