Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 01/III/2 - 8 Januari 2000 ------------------------------ ANGKATAN DARAT VS GUS DUR Oleh: Anwar Ibrahim (OPINI): Apakah penolakan Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi oleh TNI Mayjen TNI Sudrajad, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, merupakan sikap Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat atau sikap klik Jendral TNI Wiranto? Sudrajad berbicara sebagai Kapuspen TNI, artinya, sikapnya adalah sikap TNI. Tapi TNI yang mana? Di Mabes TNI kini ada dua komando. Pertama, komando Panglima TNI, Laksamana TNI Widodo A.S. (Angkatan Laut), dan komando "bayangan" di bawah Wakil Panglima TNI Jendral TNI Fachrul Razi (Angkatan Darat). Tampaknya, komando dari Angkatan Darat yang kini dominan di Cilangkap. Widodo, sebagai seorang jendral dari Angkatan Laut yang selama ini berada di bawah bayang-bayang Angkatan Darat, sama sekali tak berkutik terhadap perilako komando bayangan tadi yang sebenarnya merupakan para personil di bawah komandonya. Klik Angkatan Darat di Mabes TNI adalah para pembantu Widodo, yakni Fachrul sendiri, Sudrajad, dan para jendral Angkatan Darat lainnya (minus Letjen TNI Agus Widjaja, Kaster TNI) yang menguasai Mabes. Bos besar klik ini adalah Menko Polkam, Jendral TNI Wiranto. Komando bayangan inilah kini menguasai Cilangkap. Coba, simak frekuensi munculnya Sudrajad di televisi atau media massa, dan bandingkan dengan frekuensi munculnya Widodo di depan umum. Sudrajad punya frekuensi muncul di depan publik lebih banyak ketimbang panglimanya. Ini terbalik dibanding ketika para jendral Angkatan Darat dulu menjadi Panglima ABRI/TNI. Lalu, simak isi pernyataan keduaanya. Pernyataan Widodo lebih banyak pernyataan tentang pertahan dan keamanan. Lalu, isi pernyataan Soedrajad lebih banyak berisi pernyataan sikap politik sebuah klik dalam Angkatan Darat, bukan sikap politik Angkatan Darat, atau TNI pada umumnya. Misalnya, pernyataannya bahwa Gus Dur, sebagai Presiden RI bukanlah Panglima Tinggi TNI, apakah sikap ini merupakan sikap TNI pada umumnya? Sikap ini bertentangan dengan Pasal 10 UUD 45 yang menyebutkan Presiden memegang kekuasaan tertinggi terhadap AD, AL, dan AU. Pernyataan Sudrajad, kalau ia mewakili Angkatan Darat, atau bahkan sebuah klik dalam Angkatan Darat, tampaknya, tak bisa dielak, merupakan pembangkangan Angkatan Darat, atau sebuah klik dalam Angkatan Darat terhadap pemerintahan Gus Dur. Masalahnya, apakah Gus Dur berani mendindak para jendral pembangkang ini? Angkatan Darat, sebagaimana angkatan-angkatan lainnya, bagaimanapun menurut kosntitusi bukanlah partai politik yang bisa menjadi kelompok oposisi, yang apapaun sikap politiknya, sepanjang tidak kriminal, sulit ditindak. Namun, Angkatan Darat dan TNI adalah organ pemerintahan. Lembaga ini harus tunduk kepada pemerintahan, yang dalam hal ini adalah pemerintahan sipil Gus Dur. Ketidakberdayaan Gus Dur menghadapi manuver-manuver klik Angkatan Darat ini, tampaknya karena ketidaktahuan Gus Dur terhadap peta kekuatan di Angkatan Darat. Kesalahan Gus Dur adalah ketika ia mengangkat Laksamana Widodo jadi Panglima TNI, karena Widodo ternyata tak mampu mengatur klik para jendral angkatan darat ini. Jika dulu Gus Dur tak mau tunduk dengan desakan Wiranto agar tak mengangkat Letjen TNI Agum Gumelar jadi Panglima TNI, keadaannya mungkin akan lain. Agum, seorang jendral Angkatan Darat yang disegani akan mampu melibas klik Wiranto. Widodo, tampaknya ragu-ragu, atau "pekewuh" atau tak enak hati "merecoki" persoalan internal para jendral Angkatan Darat. Hubungan Gus Dur dengan klik Angkatan Darat pimpinan Wiranto memang telanjur menegang. Apalagi, ia menyetujui dibentuknya Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk kasus Timor Timur. KPP HAM memang bertindak cukup jauh, memeriksa para jendral klik Wiranto tak ubahnya seperti pesakitan. Ini yang membuat klik Wiranto marah luar biasa. Letjen TNI Djadja Suparman (Pangkostrad, salah satu pengikut klik Wiranto) jauh-jauh hari mengancam, para prajurit akan mengamuk jika para jendralnya diperiksa. Itu juga diulang-ulang lagi oleh Soedrajad. Gus Dur, bukannya tak sadar dengan ancaman klik Wiranto ini. Akhir Desember lalu, Xpos menulis tentang isu kudeta dari klik Wiranto dari informasi seorang letnan jendral Angkatan darat, kendati kemudian dibantah Sudrajat. Namun, isu itu, bagi Gus Dur adalah hal yang realistis. Maka, ia menyiapkan jurus. Merombak kabinet dengan alasan efisiensi, termasuk menggusur Wiranto dari kedudukan strategisnya sebagai Menko Polkam. Permainan catur Gus Dur ini sudah dimulai ketika ia menarik Mayjen TNI Ryamizard Ryachudu, salah satu pendukungnya, jadi Pangdam Jaya. Juga ketika ia mengangkat Jendral TNI Tyasno, jendral pendukung Megawati jadi KSAD. Lalu, Gus Dur juga mengganti Jendral Pol Roesmanhadi (Kapolri) dan berikutnya Mayjen Pol Noegroho Djajusman (Kapolda Metro Jaya) karena kedua jendral ini adalah anggota klik Wiranto yang diberi tugas mengorganisir kelompok-kelompok Islam garis keras yang dipimpin para habib, sebagai milisi pendukung klik mereka. Kalau Wiranto berhasil digusur, para pengikutnya tinggal dilucuti. Ketegangan antara Gus Dur versus klik Wiranto bisa diakhiri. (*) Pemerhati militer, tinggal di Purwokerto --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
