Precedence: bulk
KEMENANGAN DI PIHAK TNI
JAKARTA, (TNI Watch!, 5/1/2000). Setelah memeriksa sekian banyak
jenderal dan perwira menengah, ternyata hasil yang dicapai KPP HAM tidaklah
signifikan. Seandainya ada hasil yang diperoleh KPP HAM, itu hanyalah berupa
dukungan opini publik.
Salah satu sebabnya, tidak adanya kriteria yang jelas dalam
pemanggilan para perwira. Sebagian besar perwira yang dipanggil adalah
perwira intelijen, seperti Mayjen TNI Zacky, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsudin,
Brigjen TNI Glenny Kairupan, Kol Inf Soenarko, Letkol Inf Yayat Sudrajat,
Letkol Inf Tatang Zainudin, dan lain-lain. Apa yang bisa dikorek dari
seorang perwira intelijen? Salah satu cara mengetahui operasi intelijen,
adalah dengan terlibat langsung dalam operasi intelijen itu sendiri. Kalau
tidak begitu, akan sia-sia saja.
Minimnya informasi yang diperoleh, terjadi pada saat pemeriksaan
Letkol Inf Yayat Sudrajat (mantan Komandan Satgas Intel Kopassus) dan Kol
Inf Soenarko (mantan Komandan Sektor A Timtim). Salah seorang anggota KPP
HAM, Munir sampai jengkel, karena jawaban dari mereka, hanya berisi: "tidak
tahu..., tidak tahu." Itu pula yang mungkin akan didapat saat memeriksa
Zacky hari Selasa lalu (4/1). Cuma kalau Zacky, mungkin lebih canggih
caranya, dia akan banyak memberi keterangan, namun keterangannya sebagian
besar adalah disinformasi.
Seharusnya KPP HAM memprioritaskan perwira-perwira operasional
seperti Kol Inf M Nur Muis (mantan Danrem 164/Wira Darma), Kol Inf Geerhan
Lantara (mantan Komandan Sektor A, pengganti Kol Soenarko), Kol Inf Mudjiono
(mantan Wakil Danrem 164/Wira Darma, kini Danrem 043/Garuda Hitam), Kol Inf
Nanang D.J. Priadi (Wakil Danrem 164), dan Mayjen TNI Kiki Syahnakri (mantan
Panglima Darurat Militer di Timtim).
Dengan memprioritaskan memeriksa para perwira operasional, KPP HAM
bisa melakukan cross check atas hasil investigasi KPP di Timtim bulan
Desember lalu. Setelah memeriksa perwira operasional, baru giliran perwira
intel yang diperiksa. Bahan-bahan yang KPP HAM peroleh dari perwira
operasional, bisa dikonfrontasikan pada perwira intel. Dengan kata lain, KPP
bisa melakukan "politik adu domba" antara perwira operasional dan perwira
intel. Yang sekarang terjadi, tidak jelas pola pemeriksaannya, terkesan asal
panggil saja.
Namun bisa jadi "Proyek" KPP HAM bukanlah sesuatu yang signifikan,
baik bagi KPP, maupun TNI selaku obyek pemeriksaan. Jadi memang ada skenario
besar lain yang telah disiapkan. Skenario itu adalah, bahwa "proyek" KPP HAM
ini adalah memang dibentuk, sebagai upaya penyelamatan para jenderal
(terutama Wiranto) dari kemungkinan International Tribunal. Kalau memang itu
maksud pembentukan KPP HAM, maka kinerja KPP HAM yang tidak jelas alurnya
selama ini, tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. Bahwa itu semua tak lebih
dari panggung sandiwara, demi menyelamatkan muka para jenderal di mata dunia
internasioanal.
Soal "Skenario Penyelamatan" itu sebenarnya sudah diperkirakan
banyak orang. Itu terlihat ketika Wiranto tiba-tiba saja dengan "legowo"
bersedia memenuhi undangan KPP HAM, setelah sebelumnya sempat tersinggung,
atas undangan KPP HAM tersebut. Kalau itu yang terjadi, masyarakat tidak
perlu terlalu berharap pada hasil akhir KPP HAM. Sebagaimana kasus-kasus
lainnya, ini tak lebih dari proyek politis, maka penyelesaiannya juga politis.
Jika benar skenario itu, maka kini kemenangan ada di pihak TNI.
Tampaknya memang belum ada institusi lain yang berani menjadi penyeimbang
TNI. Dulu masyarakat berharap, Marzuki Darusman akan menjadikan KPP HAM
sebagai kendaraannya, untuk mengimbangi TNI. Namun sayang langkah Marzuki
surut di tengah jalan, setelah melihat TNI masih merupakan kekuatan yang solid.
Meski TNI sempat diterpa isu penyempalan Mayjen TNI Agus
Wirahadikusumah, namun itu tidak mengurangi soliditas TNI. Bahasa mudahnya
begini, selemah-lemah kekuatan TNI (terutama Angkatan Darat), masih tetap
lebih kuat ketimbang kekuatan politik yang lain. Kalau institusi
presidensial (Gus Dur) saja, masih segan pada TNI, apalagi orang semacam
Marzuki Darusman. ***
_______________
TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi prilaku TNI,
dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan
ketentaraan para perwiranya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya
agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama.
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
