Precedence: bulk KEMENANGAN DI PIHAK TNI JAKARTA, (TNI Watch!, 5/1/2000). Setelah memeriksa sekian banyak jenderal dan perwira menengah, ternyata hasil yang dicapai KPP HAM tidaklah signifikan. Seandainya ada hasil yang diperoleh KPP HAM, itu hanyalah berupa dukungan opini publik. Salah satu sebabnya, tidak adanya kriteria yang jelas dalam pemanggilan para perwira. Sebagian besar perwira yang dipanggil adalah perwira intelijen, seperti Mayjen TNI Zacky, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsudin, Brigjen TNI Glenny Kairupan, Kol Inf Soenarko, Letkol Inf Yayat Sudrajat, Letkol Inf Tatang Zainudin, dan lain-lain. Apa yang bisa dikorek dari seorang perwira intelijen? Salah satu cara mengetahui operasi intelijen, adalah dengan terlibat langsung dalam operasi intelijen itu sendiri. Kalau tidak begitu, akan sia-sia saja. Minimnya informasi yang diperoleh, terjadi pada saat pemeriksaan Letkol Inf Yayat Sudrajat (mantan Komandan Satgas Intel Kopassus) dan Kol Inf Soenarko (mantan Komandan Sektor A Timtim). Salah seorang anggota KPP HAM, Munir sampai jengkel, karena jawaban dari mereka, hanya berisi: "tidak tahu..., tidak tahu." Itu pula yang mungkin akan didapat saat memeriksa Zacky hari Selasa lalu (4/1). Cuma kalau Zacky, mungkin lebih canggih caranya, dia akan banyak memberi keterangan, namun keterangannya sebagian besar adalah disinformasi. Seharusnya KPP HAM memprioritaskan perwira-perwira operasional seperti Kol Inf M Nur Muis (mantan Danrem 164/Wira Darma), Kol Inf Geerhan Lantara (mantan Komandan Sektor A, pengganti Kol Soenarko), Kol Inf Mudjiono (mantan Wakil Danrem 164/Wira Darma, kini Danrem 043/Garuda Hitam), Kol Inf Nanang D.J. Priadi (Wakil Danrem 164), dan Mayjen TNI Kiki Syahnakri (mantan Panglima Darurat Militer di Timtim). Dengan memprioritaskan memeriksa para perwira operasional, KPP HAM bisa melakukan cross check atas hasil investigasi KPP di Timtim bulan Desember lalu. Setelah memeriksa perwira operasional, baru giliran perwira intel yang diperiksa. Bahan-bahan yang KPP HAM peroleh dari perwira operasional, bisa dikonfrontasikan pada perwira intel. Dengan kata lain, KPP bisa melakukan "politik adu domba" antara perwira operasional dan perwira intel. Yang sekarang terjadi, tidak jelas pola pemeriksaannya, terkesan asal panggil saja. Namun bisa jadi "Proyek" KPP HAM bukanlah sesuatu yang signifikan, baik bagi KPP, maupun TNI selaku obyek pemeriksaan. Jadi memang ada skenario besar lain yang telah disiapkan. Skenario itu adalah, bahwa "proyek" KPP HAM ini adalah memang dibentuk, sebagai upaya penyelamatan para jenderal (terutama Wiranto) dari kemungkinan International Tribunal. Kalau memang itu maksud pembentukan KPP HAM, maka kinerja KPP HAM yang tidak jelas alurnya selama ini, tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. Bahwa itu semua tak lebih dari panggung sandiwara, demi menyelamatkan muka para jenderal di mata dunia internasioanal. Soal "Skenario Penyelamatan" itu sebenarnya sudah diperkirakan banyak orang. Itu terlihat ketika Wiranto tiba-tiba saja dengan "legowo" bersedia memenuhi undangan KPP HAM, setelah sebelumnya sempat tersinggung, atas undangan KPP HAM tersebut. Kalau itu yang terjadi, masyarakat tidak perlu terlalu berharap pada hasil akhir KPP HAM. Sebagaimana kasus-kasus lainnya, ini tak lebih dari proyek politis, maka penyelesaiannya juga politis. Jika benar skenario itu, maka kini kemenangan ada di pihak TNI. Tampaknya memang belum ada institusi lain yang berani menjadi penyeimbang TNI. Dulu masyarakat berharap, Marzuki Darusman akan menjadikan KPP HAM sebagai kendaraannya, untuk mengimbangi TNI. Namun sayang langkah Marzuki surut di tengah jalan, setelah melihat TNI masih merupakan kekuatan yang solid. Meski TNI sempat diterpa isu penyempalan Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah, namun itu tidak mengurangi soliditas TNI. Bahasa mudahnya begini, selemah-lemah kekuatan TNI (terutama Angkatan Darat), masih tetap lebih kuat ketimbang kekuatan politik yang lain. Kalau institusi presidensial (Gus Dur) saja, masih segan pada TNI, apalagi orang semacam Marzuki Darusman. *** _______________ TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi prilaku TNI, dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan ketentaraan para perwiranya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama. ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html