Singkawang,- PENGUCURAN dana dari pusat melalui APBN serta APBD untuk pembangunan tidaklah sedikit jumlahnya. Karena itu, masyarakat harus mengawasinya serta jangan takut untuk mengkritisi atau melapor ke pihak berwenang jika melihat terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.
"Masyarakat berhak. Soalnya, hasil dari semua pekerjaan fisik dan nonfisik yang dilakukan di daerah kita adalah demi kepentingan kita semua," kata Deni Isnaeni, Aktivis dari LSM G2, kemarin. Apabila ada penyimpangan pada saat pelaksanaannya tetapi tidak diawasi dan dikritisi, maka hasil yang akan dinikmati masyarakat menurutnya akan jauh dari harapan. "Masyarakatlah yang rugi sebab dana yang diambil adalah dari masyarakat juga," ujarnya. Di Kota Singkawang, saat ini juga dinilai perlu pengawasan ketat agar korupsi proyek pembangunan yang merugikan tidak ada lagi. Bukan saja infrastruktur pembangunan jalan, melainkan proyek-proyek lain seperti bantuan proyek air bersih yang dikelola PU. Proyek tersebut menurutnya harus tepat sasaran mengingat kondisi pelayanan PDAM yang kian memburuk dan faktor-faktor lainnya. "Pemerintah juga kita harapkan untuk memprogramkan proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan tiap daerah dan tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat pun hendaknya bersama-sama mendukung program pembangunan yang akan dilaksanakan," katanya.(rnl) Source : http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Singkawang&id=162635
