Singkawang,- Pemkot sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesehatan. Peraturan Daerah (Perda) ini nantinya akan menjadi perda induk yang mengatur seluruh masalah, wewenang dan kewajiban pemerintah kota terkait persoalan kesehatan.
"Selama ini kita memang belum punya perda induk tentang Kesehatan. Nah, di tahun 2008, pemkot menjadikan perda ini sebagai prioritas untuk dibahas karena sangat penting," kata Kepala Dinas Kesehatan, dr H Nurmansyah MKes, kemarin di ruang kerjanya. Sebetulnya, tambah Nurmansyah, draft raperda ini sudah lama disusun. Namun, lantaran belakangan ini banyak muncul peraturan baru, maka pemkot kembali harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. "Draft kita sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Tetapi masih harus kita sesuaikan lagi dengan aturan baru," ujarnya. Ternyata, bukan hanya pemkot yang belum memiliki perda induk tentang kesehatan. Menurutnya, kabupaten/kota lain di Kalbar dan Pemprov Kalbar pun belum punya. "Selama ini, perda yang ada itu hanyalah perda-perda turunan, misalnya tentang tarif rumah sakit, tarif puskesmas dan lain-lain," katanya yang ketika itu didampingi Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Ahmad Kismed. Proses penggodokan perda induk tentang kesehatan ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat eksekutif. Jika di internal eksekutif sudah selesai, segera akan diajukan ke legislatif untuk dibahas lebih lanjut. "Kita harap proses pembahasannya cepat rampung karena perda ini menjadi acuan dari perda-perda lain yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Bahkan, Raperda HIV/AIDS yang draft-nya sudah selesai pun masih harus menunggu adanya perda ini sebagai payungnya. Begitu juga dengan Perda tentang Tarif Rumah Sakit," jelasnya. Ahmad Kismed menambahkan, Raperda tentang Kesehatan ini mengakomodir apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. "Perda ini sifatnya global, memuat seluruh masalah yang menyangkut kewenangan pemkot dalam bidang kesehatan," katanya. Direncanakan perda ini akan memiliki lebih dari 80 pasal. Dalam penggodokan di tingkat eksekutif beberapa hari lalu, sudah 30 pasal terselesaikan. Penggodokan kembali akan dilanjutkan, Kamis (14/8).(rnl) Source : http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Singkawang&id=163695
