SINGKAWANG-Setelah menggelar aksi di Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Rabu (17/9) siang, sebagian besar siswa menggelar aksi mogok belajar, kemarin. Mereka datang ke sekolah dan tidak belajar.
Namun, ada juga yang mengikuti aktivitas proses belajar mengajar, walaupun lebih banyak diikuti oleh siswa kelas I. Pantauan Pontianak Post di SMK 1 Singkawang, terlihat sekali sepi. Sejumlah kendaraan siswa, terlihat parkir dan ada beberapa siswa nongkrong di lokasi parkir. Siswa juga ada yang keluar dari kompleks SMK 1 dan duduk-duduk di depan Hotel Mahkota Singkawang. "Tak belajar," tanya Pontianak Post, kepada siswa yang sedang berada di depan Hotel Mahkota Singkawang, kemarin. Mereka serentak menjawab. "Kami tetap pada tuntutan. Mogok belajar, sampai tuntutan dipenuhi," kata siswa yang masih mengenakan seragam sekolah. Menurut mereka, sebagian besar tidak mengikuti proses belajar mengajar. "Yang ikut belajar kebanyakan siswa kelas I. Biasa mereka kan baru," kata siswa. Siswa sangat heran dengan kebijakan menaikkan SPP tersebut. Padahal, di SMK swasta SPP-nya hanya Rp50 ribu lebih perbulan. "Masak negeri lebih mahal dibandingkan swasta. Padahal, swastakan dibiayai murni dari siswa. Ada apa sebenarnya. Proses belajar dan praktek sama saja dengan SMK Kosgoro," kata mereka membandingkan. Siswa berharap, pemerintah dapat melihat sejauh mana persoalan yang dihadapi SMK 1 Singkawang. "Pemerintah atau dinas pendidikan harus segera mengambil sikap, jangan sampai hanya permasalahan ini berlarut-larut," kata siswa penuh dengan harap. Apakah akan menggelar aksi kembali di dinas pendidikan, di dewan atau pun pemkot sekalian, siswa masih menunggu hasil dari pembahasan dinas pendidikan. "Bila tidak ada jalan keluarnya. Kita akan kumpul lagi bersama-sama yang lebih besar kemudian menggelar aksi di dewan. Tak kecuali di pemkot. Biar wali kota juga tahu permasalahan yang dihadapi," katanya. Berarti, sudah tiga hari mereka menggelar aksi mogok belajar. Hari pertama, mereka lebih banyak di sekolah, hari kedua menggelar aksi di dinas pendidikan dan ketiga tanpa masuk kelas dan keluar dari SMK 1. "Kami didukung oleh orang tua. Masak, orang tua tak tahu masalah ini. Orang tua waktu diberitahu juga terkejut. Kok naiknya tiba-tiba," kata siswa lainnya. Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Singkawang, Sujianto mengaku, seringkali Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masalah pungutan-pungutan yang dilakukan sekolah ini jangan sampai terjadi. "Sering kali ketika pandangan umum fraksi, selalu saja menekankan agar tidak ada pungutan bagi sekolah terutama tahun ajaran baru," kata Sujianto didampingi Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Suganda Gani SPd, kepada Pontianak Post, disela-sela resesnya, kemarin. Menurut Sujianto dan Ganda, jangan sampai sekolah membebani siswanya bila proses belajar mengajar terjadi. "Kita di dewan tentu mengontrol jalannya proses belajar mengajar. Jangan sampai pula terbebani, seperti sekarang ini. Berarti, siswa terbebani," kata Ganda, yang juga Ketua Komisi C membidangi pendidikan ini. Kata Ganda, hendaknya dalam menerapan pungutan terhadap siswa harus dirembukan bersama dengan orang tua yang tergabung dalam komite sekolah. "Ketika itu menjadi keputusan barulah diberikan kepada kepala sekolah dan bisa diterapkan," katanya. Ganda mengakui, sudah minta penjelasan kepada Kepala Bidang Pendidikan Mengah Tinggi, Drs Titus. "Kita minta hal ini bisa dituntaskan permasalahannya. Jangan sampai siswa juga dirugikan dan terjadinya mogok belajar yang dilakukan oleh siswa," kata Ganda. (zrf) SUMBER : www.pontianakpost.com
