|
Klo tidak
berkenan mohon di delete aja.
Cheers
@ji
Selasa, 05 Oktober
2004 JAKARTA -- Draf Kompilasi Hukum Islam (KHI) baru menjalani sosialisasi pertama kemarin. Sejumlah pasal langsung memicu kontroversi. Titik kontroversi terutama ada pada ukum Perkawinan dan Hukum Waris. Di antaranya adalah pelarangan poligami, pemungkinan perjanjian kawin dalam jangka waktu tertentu, serta penyamaan berbagai hak suami dan istri. calon istri, misalnya, bisa melakukan ijab-kabul dan memberikan mahar. Pasal yang tidak kalah kontroversial adalah pembolehan perkawinan beda agama. Tim Pengarusutamaan Gender bentukan Depag, sebagai penyusun draf, menilai pelarangan perkawinan beda agama melanggar prinsip pluralisme dalam Islam. Abdul Moqsith Ghazali, anggota tim penyusun, mengaku sejak semula sudah memperkirakan akan mendapatkan kritikan tajam. Timnya pun secara internal menjalani perdebatan yang panjang dan alot untuk membuahkan draf itu. Menurut dia, banyak sekali ketidakadilan dalam susunan KHI lama. ''Kami menyusun ini dengan mengacu pada dalil-dalil yang ada. Karena itu, jika memang tidak ada dalil yang melarang untuk mengubah sesuatu hal, berarti itu merupakan dalil untuk mengubah,'' kata Moqsith. Menteri Agama, Said Agil Husin Al-Munawar, juga memperkirakan substansi draf KHI baru ini akan mengundang perdebatan. Namun, dia berharap draf ini tidak langsung ditolak, akan lebih baik jika dikritisi lebih dulu. ''Bagaimanapun juga, saya lebih senang dengan usaha pembaruan hukum Islam yang bernuansa Indonesia daripada formalisasi syariat Islam,'' ujarnya. Guru besar hukum Islam Universitas Indonesia, Tahir Azhari, dengan terang-terangan menganggap beberapa poin draf itu mengada-ada. Tentang perkawinan dengan perjanjian jangka waktu tertentu, misalnya, dia menyebut nikah adalah ibadah yang berdasarkan tradisi Rasulullah. Nikah harus berlandaskan hukum, bukan semata-mata atas kesepakatan layaknya kontrak. Draf baru menyebut, batas usia minimum calon istri maupun calon suami adalah 19 tahun. Pertimbangannya, untuk tidak lagi mendiskriminasi perempuan. KHI lama menyebut, calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Tahir mengkritik, sejak akil baligh, perempuan dan laki-laki sudah layak menikah. Soal perkawinan beda agama, Tahir menyitir beberapa ayat dalam surat Al Baqarah yang menurutnya jelas melarang orang Islam kawin dengan non-Islam. ''Prinsip ini berasal dari wahyu, tidak boleh kita mempertanyakannya lagi,'' tegas Tahir. Menurut dia, akal tidak bisa begitu saja membantah wahyu. Kritik tajam juga dikemukakan guru besar Universitas Islam Negeri (UIN), Hasanuddin Af. Dia menganggap para penyusun draf mengambil langkah yang secara langsung bertentangan dengan Alquran dan hadis. Padahal, Alquran adalah perintah Allah yang tidak dapat lagi diganggu-gugat. Menurut Hasanuddin, keadilan bukan berarti semuanya harus sama persis. ''Seharusnya yang menjadi dasar adalah keseimbangan dan proporsionalitas. Bagaimanapun juga fisik laki-laki berbeda dengan perempuan, jadi harus ada pembagian tugas,'' katanya. Soal poligami, Hasanuddin menyebut pintu untuk mempunyai istri lebih dari satu sangat sempit. Harus memenuhi beberapa syarat yang tidak ringan. Dia menyebut, misalnya, kemampuan dan keadilan. Ulama KH Husein Muhammad bersikap lebih akomodatif. Menurut dia, realitas memang harus menjadi dasar pembentukan hukum. Dan, realitas zaman klasik berbeda dengan saat ini. ''Dulu semua hal dilakukan atas dasar personal. Sekarang, semua hal penting harus dilakukan berdasarkan hukum,'' ujar pemimpin Ponpes Daarut Tauhid, Cirebon, itu. Beberapa Pasal
Kontroversial: 2. Calon suami atau calon istri
harus berusia minimal 19 tahun (pasal 7 ayat 1) Hukum Waris:
COUNTER DARI MM MAJELIS MUJAHIDIN
PERS RILIS Setelah membaca sebagian draf Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun oleh Tim Pengarusutamaan Gender bentukan Depag yang dimuat HU. Republika (5/10) sungguh mengagetkan kami, karena sebagian materinya menurut kami bertentangan dengan syariat Islam dan dapat menimbulkan fitnah yang sangat serius. Diantara pasal-pasal yang
kontroversial itu adalah: 2. Calon suami atau calon istri
harus berusia minimal 19 tahun (ps.7 ayat 1). Salah satu dampaknya bila draf ini disahkan menjadi UU, maka kejahatan prostitusi (PSK) akan semakin merajalela. Sekarang saja kejahatan tersebut sudah tidak bisa diatasi, apalagi setelah mendapat justifikasi dari agama. Untuk itu, kami menantang Tim Penyusun KHI tersebut untuk melakukan Debat Publik, bahkan jika perlu melakukan Mubahalah untuk memastikan siapa yang benar diantara kita. Ya Allah, saksikanlah, sesungguhnya kami telah menyampaikan. Allahu Akbar! Sesungguhnya kebaikan itu hanya dengan Islam!
-------------------------------------------------- Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Bekasi, forum untuk menambah teman, saudara, sahabat, dan [.....]. Jika ingin berhenti menerima email dari sma1bks, kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Ingin menerima email dari sma1bks, kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
|
Title: FW: Fw: [sd-islam] Draft RUU HPI Yang menghebohkan itu
