Lokomotif, Yang Ingin Menarik Gerbong Panjang?
Presiden SBY membatalkan pendeklarasian Cawapres yang akan mendampinginya, dan
rencananya akan dilaksanakan di kota Bandung, Senin ini.
Selengkapnya:
http://www.eramuslim.com/editorial/lokomotif-yang-ingin-menarik-gerbong-panjang.htm
Presiden SBY membatalkan pendeklarasian cawapres yang akan mendampinginya dalam
pilpres Juli nanti, yang rencananya akan dilaksanakan di kota Bandung, Senin
ini. Pembatalan itu dilakukannya, usai Presiden SBY melakukan pertemuan dengan
jajajaran pimpinan Partai Demokrat. Presiden SBY sebagai lokomotif, sudah
berhasil menarik ‘gerbong’ yang panjang melalui ‘koalisi’, seperti dengan
Partai PKS, PAN, PPP dan PKB.
Gabungan ‘koalisi’ Demokrat (148 kursi), PKS (59 kursi), Pan (42 kursi), PPP
(39 kursi) dan PKB (26 kursi), jumlahnya sudah 314 kursi, setara dengan 56%.
Artinya, posisi Presiden SBY, kalau terpilih pada pilpres Juli nanti, posisinya
di parlemen akan mendapat dukungan yang kuat. Presiden SBY dapat menjalankan
pemerintahannya dengan stabil, dan dapat mengambil keputusan secara efektif,
karena besarnya dukungan di parlemen. Tapi, mengapa Presiden SBY masih ragu dan
menunda pengumuman atau pendeklarasian cawapres, yang menurut rencana semula,
di hari Senin ini?
Nampaknya, SBY masih ingin menarik ‘gerbong’ baru, yaitu PDIP, masuk ke dalam
koalisi, yang sekarang sudah ada. Presiden SBY mempunyai obsesi di pilpres
nanti, hanya ada dua kekuatan politik, yang akan bertarung, yaitu Presiden SBY
yang didukung PDIP, dan partai-partai Islam dan berbasis Islam, seperti PKS,
PAN, PPP, dan PKB, yang berhadapan dengan pasangan Jusuf Kalla dan Jendral
Wiranto, yang didukung Golkar dan Hanura, serta partai-partai kecil lainnya.
Pilpres Juli nanti polarisasinya kemungkinan hanya antara Blok SBY dengan JK.
Presiden SBY dengan menggunakan seorang kepercayaannya, Mensesneg Hatta Rajasa,
yang dikenal sebagai ‘lobbyist’ dan ‘play maker’ politik yang ulung, dimainkan
untuk mendekati PDIP, melalui Mega dan Taufik Kemas, kemungkinannya PDIP akan
ditarik menjadi ‘gerbong’ panjang. PDIP sendiri, terutama dengan keputusan
Munasnya, serta deklarasinya, yang mencalonkan Mega, sebagai Capres, nampaknya
tak bakal terwujud. Pasalnya, Suara PDIP hanya (93 kursi) di perlemen atau
setara 14.5%, dibawah Golkar. Sementara itu, ketika ada usaha menggandeng
Letjen Prabowo Subianto dari Gerindra, partai ini memasang ‘call’ sangat
tinggi, dan ingin memposisikan dirinya sebagai ‘capres’, dan menolak untuk
menjadi wakilnya Mega. Maka, sampai disini jalan itu menjadi buntu.
Disinilah, peran yang dilakukan Hatta Rajasa, yang menjadi kepercayaan Presiden
SBY mendapatkan ‘gayung’ bersambut, dan Taufik Kemas, yang menjadi suami Mega,
akhirnya menjadi realistik, melihat posisi politik PDIP, yang tidak mungkin
dipaksakan naik keatas, dan Mega secara perlahan-lahan akan berakhir karir
politiknya, dan bersamaan dengan sikap PDIP, yang akan memutuskan tidak ikut
pilpres, dan bergabung dengan Demokrat dan mendukung SBY. Dan, mungkin hubungan
Taufik Kemas dan Hatta Rajasa, yang sama-sama ‘Wong kito galo’ (Palembang) akan
mencapai puncak ‘emosionalnya’, kalau keduanya berhasil membawa gerbong PDIP
menjadi bagian dari lokomotifnya SBY. Begitulah politik. Tentu, yang ada hanya
kepentingan. Siapa mendapatkan apa. Sebuah rumor,yang bererdar, konon, PDIP
akan dibarter dengan 7 portofolio (menteri) dalam kabinet Presiden SBY
mendatang (kalau terpilih), dan Tuafik akan didukung menjadi Ketua MPR.
Presiden SBY sebagai lokomotif akan menarik gerbong panjang, yang terdfiri dari
Partai PKS, PAN, PPP, PKB dan PDIP. Inilah sebuah episode politik baru di
Indonesia. Lima tahun kedepan. Apakah semuanya akan seperti skenario yang
diinginkan oleh sang ‘sutradara’ yang sekarang sedang memainkan ‘wayang’ sesuai
dengan lakon yang diinginkannya?
Tinggal, persoalannya, siapa yang menjadi ‘second layer’ atau orang kedua
mendampingi SBY? Hatta atau Budiono? Menurut sebuah sumber di PDIP, kalangan
elit partai berlambang ‘Banteng’ itu menginginkan yang menjadi cawapresnya SBY
bukan Hatta, tapi Budiono, yang ekonom, karena ketika Mega menjadi presiden ia
menjadi menteri keuangan, dan dinilai sukses mengatasi krisis ekonomi. Jadi,
segalanya tidak ada yang berubah secara mendasar, ketika melihat kehidupan
politik di Indonesia, saat ini dan masa mendatang.
Tentu yang tetap menarik dan tak pernah berubah, berkaitan kearah mana
kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia ini di masa mendatang? Dapat
dipastikan nanti, yang akan mengendalikan ekonomi Indonesia, mereka yang
mempunyai hubungan atau lobby dengan Washington, dan kebijakannya tetap mengacu
pada ekonomi liberal, yang pro-pasar, dan tidak berpihak kepada ekonomi rakyat,
dan sektor riil. Serta semakin kuat pengaruhnya Barat melakukan penetrasi ke
dalam kepentingan nasional Indonesia.
Lengkap sudah. Partai-partai Islam dan berbasis massa Islam (PKS, PAN, PPP, dan
PKB) bergabung dan menjadi komplementer bagi partai-partai sekuler, seperti
Demokrat dan PDIP, masuk dalam barisan gerbong panjang, dan akan ditarik oleh
lokomotif, yang menjadi masinisnya Presiden SBY untuk mendukung kepentingan
Barat di Indonesia. Wallahu’alam.
