Opini Prof. Widjajono Partowidagdo yang lain lagi.... Tapi masih sejalan...soal energi... tapi nendang2 hal2 kelakuan aneh orang Indonesia...
---------- Forwarded message ---------- From: Widjajono Partowidagdo <> Date: 2009/6/27 Subject: Memihak Petani? *Memihak Petani?* Dari jaman dulu juga Petani tidak keluar dari garis kemiskinan karena harga pupuk disubsidi (apalagi sebagian pupuk diekspor). Kalau mau mensejahterakan Petani berlakukan saja Pajak untuk Lahan Menganggur seperti di Jepang. Akibatnya Orang2 Kaya yang mempunyai lahan di Pedesaan mau tidak mau harus memberdayakan lahannya. Kalau yang mengusahakan Orang Kaya maka dia mempunyai akses ke Modal, Teknologi, Pasar dan informasi lainnya (paling tidak dia bisa mengakses internet). Orang Kaya bisa Kontrak Bagi Hasil dengan Petani, sehingga Petani tambah Pintar dan Sejahtera. Di Jepang tidak ada lahan menganggur. Kalau tidak untuk bangunan dan industri, ya untuk pertanian, taman dan hutan. Kenapa produktivitas pertanian kita rendah?. Kenapa Petani kita miskin?. Jawabnya adalah karena yang mengelola lahan kita adalah Petani yang kurang berpendidikan dan tidak mempunyai akses ke Modal, Teknologi, Pasar dan Informasi lainnya. Di Amerika Petani Kacang, Jimmy Carter, bisa jadi Presiden. Kenapa kebanyakan Alumni IPB tidak jadi Petani? Mereka banyak yang kerja di Bank, jadi Wakil Rakyat, di Pemerintah dan sebagainya. Kenapa kursi di Fakultas Pertanian Unpad kabarnya hanya sepertiga terisi?. Kenapa orang Desa lebih suka jadi Pembantu, Kuli Bangunan dan Sopir (Baik di Kota Besar di Indonesia maupun di Malaysia dan di Negara2 lain) daripada jadi Petani. Jawabnya karena jadi Petani untungnya kecil, bahkan sering rugi. Kenapa? Karena harga Produk Pertanian rendah. Di Jepang harga beras 500 Yen per kilo (40 ribu). Di Niko, jagung godok 500 Yen. Di Jepang harga produk pertanian domestik lebih mahal dari produk impor dan Orang Menengah dan Kaya Jepang tetap beli produk domestik. Hanya orang miskin dan orang asing yang beli produk impor. Akibatnya Petani senang dan Jepang bisa Swa Sembada beras. Harga produk yang rendah selalu merugikan Produsen dan Investor. Sebaiknya harga produk dibuat wajar saja. Bukankah $6,5/MMBTU hanya setara $39/barel minyak?. Akibatnya kita bisa mengembangkan gas secara optimal, disamping mempunyai dana dari Bagian Pemerintah untuk membangun Infrastruktur, meningkatkan Kualitas Informasi Migas untuk daerah2 yang ditawarkan, meningkatkan Kemampuan Nasinal, membangun Pabrik Petrokimia dan mengembangkan Energi Non Migas termasuk Energi Pedesaan. Dijamin, kalau harga gas $6,5/MMBTU maka CBM akan berkembang dimana mana. Kalau dihargai Rp. 5.500/ liter maka biodiesel dan bioetanol bisa masuk pasar sehingga diusahakan orang. Kalau tarif listrik 8c/KWH (bukan $6,5c/KWH) maka Panasbumi berkembang dimana mana. Untuk orang miskin tarif listrik tetap $6c/KWH, dengan syarat hanya 900 watt dan pemakaiannya hemat. Kalau boros maka kelebihannya $8c/KWH (Salahnya, sudah miskin boros lagi...). Bukankah listrik ada meternya?. Seorang teman di Singapura bilang: " Orang Kaya di Indonesia enak. Harga Energi dan Pangan murah. Bayar Pajak bisa Nego. Urusan dengan Pemerintah bisa Cincay." Perlu disadari bahwa "Ekonomi Kerakyatan (Kesejahteraan)" tidak bisa jalan begitu saja. Perlu dukungan Peraturan2 serta Moral dan Keseriusan Stakeholders (Pemerintah, Pengusaha, Akademisi/ Ulama dan Rakyat). Kalau tidak, maka dia hanya merupakan "Dagangan" waktu Pemilu dan "Lebih Mensejahterakan" yang dagang sesudahnya. Salam, Widjajono
