CSR ada dasar hukumnya di UU PT  no. 40  thn 2007 (ps 7), UU Penanaman Modal
no 15 th 2007 (ps15), peraturan menteri BUMN No. 04 th 2007, lengkap dgn
sanksinya. Tlg sampeyan baca2, jadi CSR bukan program tobat kecil, tapi ini
peraturan.

 

 

From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of
Dicky Kurniawan
Sent: Wednesday, July 01, 2009 3:42 PM
To: [email protected]
Subject: Re: [sma1bks] Fwd: Bls:Fwd: Suara dari seorang warga Bekasi Utara
buat Pertamina

 






Eh..tapi ini juga ada benarnya loh Bang Komar....
Banyak juga kok kasus kayak gitu...temen ane ada yang kerja di salah satu
pabrik di Cikarang. Pabriknya sampe tutup seminggu gak produksi karena di
demo orang kampung situ. Orang kampung sono nutup akses jalan, diportal, di
bikin road block dari tong sama batu...Orang kampung situ nuntut dapet
kerjaan...setelah di tes manajemen, mereka memang tidak punya skill dan
kemampuan. Yang parahnya lagi kate temen ane nih...mereka ngotot kerja di
sono karena ngerasa pabrik tempat temen kerja, berdiri di atas lahan Mbah
moyangnya!!!

Dan soal CSR, masing2 perusahaan punya ide berbeda-beda. Menurut ane CSR
adalah bentuk tobat kecil industri karena mendzalimi masyarakat
sekitar..hehehe

 
*ane setuju tu kutipan terakhir: karena biasanya kemiskinan material selalu
bersanding dengan kemiskinan mental-spiritual.*

 

It's only a transition...

Dicky Kurniawan
News Camera Person
NEWS DIVISION
PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV)
Gd. Trans TV 3rd Fl.
Jl. Kapt. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta Selatan 12790
+628174964705
 <mailto:[email protected]> [email protected]
 <mailto:[email protected]> [email protected]
 <http://omongkosongku.blogspot.com/> omongkosongku.blogspot.com

answerlieswithi n.multiply.com

  

 

 

 

  _____  

From: komarudin ibnu mikam <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Wednesday, July 1, 2009 12:10:25 PM
Subject: Re: [sma1bks] Fwd: Bls:Fwd: Suara dari seorang warga Bekasi Utara
buat Pertamina

Thanks Mor,

 

Saya gak percaya kalau yang jawab itu karyawan Pertamina. Saya mikir orang
ini gak sekolah kali ya....

Mohon maaf saya melihat gak ada ilmunya. Males ah......



 

2009/7/1 Morry Infra <morry.infra@ gmail.com <mailto:[email protected]>
>

 

Bang Komar,

 

Di-respond nich....

Tapi memang tajeeem.....

 

Salam,

Morry Infra

+966-533214840

---------- Forwarded message ----------
From: Eko Tjahjo P <>
Date: 2009/6/30
Subject: Bls: Fwd: Suara dari seorang warga Bekasi Utara buat Pertamina

 


Selama ini yang dipikirken cuman "rebutan kue" aja. Pertamina diporotin
habis2an untuk bangun jalanlah...inilah. ..itulah. 

Konsep otonomi daerah sebetulnya sudah jelas dengan adanya Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah.

Karena rendahnya 'law enforcement Pemda', biasanya otonomi daerah selalu
diplesetken manjadi "putra daerah". Pekerja Rig harus putra daerah walaupun
pegang kunci buaya tidak biasa, konsultanpun harus putra daerah walaupun SD
pun jarang tamat, cadangan minyakpun sepertinya milik putra daerah (bukan
milik negara seperti UUD pasal 33).  Dikasih sepeda masih protes. Tinggal
nerima aja protes. Kalau nggak cocok  kan bisa minta lagi yang lain. Untuk
pemberdayaan ekonomi setempat juga ada konsep "bapak angkat"  atau "kredit
bersyarat sangat lunak sekali". walaupun konon tidak sedikit yang ngemplang.
Kalau menurut saya ini bukan semata-mata masalah "pemerataan kue" tapi
"state of mind" /sikap mental.. Mungkin pemberdayaan material akan lebih
berhasil jika diiringi dengan pemberdayaan mental spritual agar lebih bisa
mensikapi pemberian dengan rasa syukur, karena biasanya kemiskinan material
selalu bersanding dengan kemiskinan mental-spiritual.

 

salam

 

 

etp '85

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--- Pada Sen, 29/6/09, Morry Infra <morry.infra@ gmail..com> menulis:


Dari: Morry Infra <morry.infra@ <mailto:[email protected]>  gmail.com>
Topik: Fwd: Suara dari seorang warga Bekasi Utara buat Pertamina
Tanggal: Senin, 29 Juni, 2009, 11:36 PM

---------- Forwarded message ----------
From: komarudin ibnu mikam <komaribnumikam@ gmail.com
<http://us.mc657.mail.yahoo.com/mc/[email protected]> >
Date: 2009/6/30


Pak Morry, 
 
Saya bukannya anti terhadap pembangunan. Khususnya Pertamina. Saya pahami
ini dalam konteks kepentingan nasional. Persoalannya, saya melihat tidak ada
Grand skenario untuk pembangunan di wilayah pengeboran minyak. Blue print
untuk pembangunan baik daerah maupun SDM-nya. 
 
Sebagai contoh, rencana eksploitasi dan eksplorasi kan sudah ada jauh-jauh
hari. Betul? Lalu, adakah progam pemerintah dan Pertamina untuk menyiapkan
SDM-nya. Mengapa sampai sekarang gak ada SMK Perminyakan. AKAdemi
perminyakan. Atau, apalah.... 
 
Tidak ada program konkrit-integrated- berorientasi masa depan mempersiapkan
SDM untuk menyongsong perubahan. Lha, sekarang ketika tereak-tereak menuntut
hak, mereka bilang..."LIhat, apa yang bisa digunakan dalam konteks
profesional?"
 
"ini high invest!"
"Ini high technologi.. ..!"
 
Lha, jangan salahin rakyat. Mereka dibentuk. Hanya, sedikit orang nekad yang
membentuk. 
 
Atau, paling banter mereka bangun jalan. Segini aza udah bikin girang orang
Bekasi Utara. Pertama, saya cukup salut. Tapi, bukankah kewajiban bikin
jalan itu pemda?
 
Nah, gini lho....
 
Mau saya tuh, sebelon ngebor Pertamina datang ke rakyat.
"Yat, gue mau ngebor neh di kebon lo....ini untuk kepentingan nasional
lho...."
"SIlahkan aza, kalao gue bilang gak boleh ntar gue dianggap subversif..."
"lHA EMANG...lo sapa? Jadi rakyat mah tahu diri...." 
"ya udah....bor sonoh. CUman pikirin 1.Lingkungan 2. orangnya 3.
Infrastruktur  4. Legalitasnya. .."
 
1. Lingkungan. Perhatiin perubahan lahan. Jangan ampe pembangunnan tongkang
di Belacan nahan air yang dari Bogor. Ahirnya kampung Tanjung Air banjir.
Jangan salahin warga kalo rame-rame bongkar jembatan. Sanitasi dan irigasi
juga perhatiin.
 
2. Orangnya. Buat survey dengan dana CSR. Pembangunan yang strategis dan
integrated. Cari konsultan orang asli situ. BUkan orang Bandung. 
 
3. Infrastruktur. Siapin jalan yang bagus. Lebar. Biar truk yang ngangkut
mesin berat bisa langsam masuk situ. Termasuk bikin saluran air. Masa bikin
jalan kagak bikin selokan. Belajar dimana seh?
 
3. Legalitas. Pertamina hendaknya transparan. Berapa seh hasil produksi.
Repotnya, sekarang kan semua yang dibor itu disalurin pake pipanisasi. Sapa
yang tahu? Presiden juga kagak tahu kayaknya...Trus, Bagi hasil ke pemkab
harus lebih besar.
 
 
Waduh, maaf Pak Morry kebanyakan ya.........
maaf kalo gak berkenan
 
 
Komarudin ibnu mikam
Babelan City 

e  <mailto:[email protected]?subject=> 

.

Error! Filename not specified.

 






-- 
Komarudin Ibnu Mikam
WTS - Writer Trainer Speaker
komarmikam.multiply <http://komarmikam.multiply.com>  .com
0818721014-33113503
karya-karya ;
Novel Intelijen SOA (luxima)
sekuntum cinta untuk istriku (GIP)
prahara buddenovsky (GIP)
dinda izinkan aku melamarmu (KBP)
sabar, kunci sukses karir gemilang (Dian rakyat)
nasroon, kisah sufi kantoran (dian rakyat)
merit yuk! (qultum media)
rahasia dan keutamaan jumat (qultum media)

 



Kirim email ke