Awal Solusi Ekonomi? Pemerintah Indonesia diharap tidak merusak momentum pemulihan ekonomi, untuk yang kedua kali.
Oleh: Hizbullah Arief "Ekonom adalah seseorang yang mampu meramalkan pertumbuhan ekonomi dan menjelaskannya kalau kemudian prediksinya salah," ujar M. Chatib Basri, Staff Khusus Menteri Keuangan yang juga menjabat sebagai Kepala LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 22 November lalu. Pernyataan Chatib yang berbicara dalam sebuah seminar ekonomi di Jakarta, menggantikan sang Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang berhalangan hadir itu langsung disambut tawa oleh peserta yang hadir. Kinerja perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini—yang tercermin dari produk domestik bruto (PDB)—memang mulai menunjukkan tren kenaikan. Sebagaimana diketahui, pasca kenaikan harga BBM pertumbuhan ekonomi langsung anjlok dari angka 5,6% pada 2005 ke 4,7% pada kuartal pertama 2006. Saat itu menurut Faisal Basri, ekonom dari Universitas Indonesia, pemerintah telah merusak momentum pertumbuhan ekonomi. "Konsolidasi selama tiga tahun jebol pada masa setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla," ujarnya. Namun pada kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi mulai naik ke angka 5,2% dan terus naik ke level 5,5% pada kuartal ketiga. Pantaslah kalau sejumlah ekonom, termasuk Faisal, melihat momentum ini dengan rasa optimisme yang tinggi. Masalahnya, sikap seoptimis dan sepesimis apapun seorang ekonom, sebagaimana dinyatakan oleh Chatib pada awal tulisan, prediksi mereka selalu memiliki kemungkinan salah. Bagi mereka yang optimis mereka didukung oleh tren ekonomi makro dan mikro yang terus membaik. Salah satu ukurannya adalah angka inflasi. Setelah meroket hingga 17,89% pada Oktober tahun lalu, laju inflasi year on year pada tahun ini mencapai 6,29%—titik terendah paska kenaikan harga BBM. Suku bunga Bank Indonesia 1 bulan juga terus mengalami penurunan setelah sempat mencapai level 12,25% pada November tahun lalu menjadi 10,25% pada November tahun ini. "Pengaruh inflasi (akibat kenaikan harga BBM) sudah hilang," ujar Chatib. Pemerintah memprediksi angka pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun akan mencapai 6%. Isu fundamental Kalau dilihat dari angka, memang benar pengaruh inflasi telah hilang. Namun dibalik semua itu pengaruh inflasi dan kenaikan suku bunga—yang menjadi instrumen Bank Indonesia untuk mengontrol inflasi—masih meninggalkan lubang besar pada isu yang paling fundamental dalam pertumbuhan ekonomi yaitu angka kemiskinan dan jumlah pengangguran. Inflasi atau kenaikan harga memicu kemiskinan. Sementara itu, kenaikan suku bunga telah merusak pemulihan sektor riil—terutama sektor manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja—dan menarik dana jangka pendek atau uang panas untuk masuk ke sektor jasa melalui pembelian di pasar modal dan obligasi pemerintah. Kenaikan suku bunga juga telah menurunkan kemampuan perusahaan untuk meminjam dan kemampuan bank untuk mengucurkan kredit. Suku bunga kredit dalam rupiah hingga saat ini masih berada pada level rata-rata 13-21% yang menyebabkan konsumen pun menahan diri untuk melakukan pembelian di sektor properti dan otomotif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret menunjukkan, jumlah penduduk miskin akibat kenaikan harga BBM melonjak pada Maret tahun ini menjadi 39.05juta jiwa atau 17,75% jumlah penduduk Indonesia dari 35,10 juta jiwa atau 15,97% jumlah penduduk Indonesia pada Februari tahun lalu. Bahkan data dari Bank Dunia menyebutkan, mereka yang dibawah garis kemiskinan sesuai dengan standar international—yaitu mereka yang memiliki pendapatan $2 (Rp.18.500) per hari—tahun ini jumlahnya mencapai separuh (50%) dari jumlah penduduk—meningkat dari 45% angka tahun lalu. Angka pengangguran menurut data dari Bank Dunia meningkat dari 10,3% dari jumlah angkatan kerja pada 2005 menjadi 10,6% tahun ini. Data BPS juga menunjukkan hal yang sama. Pada Februari tahun ini angka pengangguran naik menjadi 11,1 juta dari 10,9 juta pada periode yang sama tahun lalu. Menurut Chatib Basri, rakyat Indonesia terlalu miskin untuk menjadi penganggur, too poor to be unemployed. Hal ini disebabkan—berbeda dengan di AS—Indonesia tidak memiliki sistem jaminan sosial. "Yang menganggur adalah orang-orang kaya dan komposisi penganggur didominasi oleh mereka yang berpendidikan sehingga memiliki ekspektasi yang lebih tinggi," ujarnya. Hal ini bisa dilihat dari data yang sama, jumlah under employment—mereka yang bekerja di bawah jam kerja standar—meningkat dari 29,6 juta pada Februari 2005 menjadi 29,9 juta pada Februari tahun ini. Dan partisipasi dari mereka yang di luar angkatan kerja (non-labor force) untuk terjun ke lapangan kerja meningkat dari 50 juta jiwa pada Februari tahun lalu menjadi 53 juta pada Februari tahun ini. Lapangan kerja di sektor informal juga terus mengalami kenaikan. Solusi ekonomi Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Menurut Ferry Latuhihin, ekonom dari Bank Internasional Indonesia, untuk bisa menyerap angkatan kerja baru, pertumbuhan ekonomi tahun depan, harus di atas 6%. Standar dari International Labor Organization (ILO) menyebutkan, untuk setiap peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja yang diserap hanya 300.000 orang. Ini berarti akan berat peluang pemerintah untuk mengurangi secara signifikan jumlah pengangguran, walaupun dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang paling bullish sekalipun. Ferry memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa mencapai 7-8%, dengan syarat proyek infrastruktur berjalan. Angka ini jauh di atas proyeksi pemerintah yang menargetkan pertumbuhan di atas 6% (6,3%). Prasyarat yang disampaikan oleh Ferry menjadi ganjalan tersendiri karena hingga saat ini belum satu pun proyek infrastruktur yang ditandatangani oleh pemerintah walau pemerintah telah mengeluarkan paket Februari 2006. Sebagaimana diketahui pemerintah telah menawarkan 10 proyek model, di antaranya proyek pembangkit tenaga listrik, jalan tol, terminal, pelabuhan, air minum dan proyek telekomunikasi. Namun Faisal Basri, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, optimistis pertumbuhan ekonomi tahun depan akan lebih didorong oleh investasi atau fixed capital formation. Menurut Faisal pertumbuhan GDP dari pertumbuhan investasi akan naik dari 4,1% tahun ini menjadi 10% pada 2007. Syaratnya pemerintah dan DPR harus menyelesaikan PR-PR besar mereka yaitu RUU Investasi, RUU Pajak dan RUU Perburuhan. M.S. Hidayat, Ketua Umum Kadin, yang terlibat dalam pembahasan ketiga RUU tersebut menyatakan, pemerintah dan DPR berupaya menggolkan ketiga RUU tersebut paling lambat akhir tahun ini. Pemerintah menurut Hidayat juga telah berjanji memberikan insentif kebijakan fiskal untuk proyek-proyek infrastruktur. Untuk proyek jalan tol misalnya, pemerintah akan menyediakan dana untuk pembebasan tanah. Sementara untuk proyek energi, pemerintah berupaya memberikan keringanan pajak. Paket insentif fiskal 14 November, yang memberikan penurunan pajak hingga kurang lebih 30%, menurut Faisal juga bisa menjadi awal dari revitalisasi industri. Berharap pada Asia Namun proyeksi pertumbuhan PDB dari kinerja eksport barang dan jasa menurut survey BPS dan BI, diperkirakan akan menurun tipis dari 9,8% tahun ini menjadi 9,5% tahun depan. Menurut Menteri Perdagangan, Mari Pangestu, Indonesia masih mengandalkan tiga pasar utama eksport yaitu Amerika Serikat, Jepang dan Singapura. Dari ketiga pasar utama tersebut, AS akan menjadi negara yang menyumbang penurunan terbesar. Ian Morris, Kepala Ekonom HSBC AS memperkirakan pertumbuhan konsumsi AS akan menurun dari 3,2% menjadi 2,1% pada 2007. Menurut ekonom senior HSBC Asia, Robert Wandesforde, bila ekspor Asia ke AS menurun, ekspor Indonesia ke AS diperkirakan juga akan turun. Wandesforde bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,8% pada tahun depan. Proyeksi paling rendah dibanding kalangan ekonom di Tanah Air. Menanggapi prediksi yang suram ini, Ferry menyatakan, Asia saat ini berbeda dengan Asia 10-25 tahun yang lalu. "Asia sekarang sudah kaya dan punya modal untuk belanja sendiri. Asia bisa mengandalkan permintaan domestik," tuturnya. Menurut Ferry, ekspor Indonesia ke Cina dan Jepang juga tumbuh dengan pesat. Dari data yang diperoleh BusinessWeek Indonesia, dari Januari hingga September 2006 nilai total ekspor Indonesia ke China mencapai $475,5 juta naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang $390 juta. Sementara nilai total ekspor ke Jepang pada periode yang sama melonjak signifikan dari $1,8 miliar pada 2005 menjadi $2,3 miliar tahun ini. Indonesia juga bisa berharap pada macan-macan Asia yang lain yaitu India dan Vietnam. India bahkan sudah menanamkan modalnya di Indonesia di bidang manufaktur sepeda motor. Di dalam negeri keputusan pemerintah untuk meningkatkan gaji pegawai negeri sipil dan upah minimum regional (UMR) tahun depan diperkirakan akan membantu mendorong tingkat pertumbuhan konsumsi. Konsumsi rumah tangga dan pemerintah selama 5 tahun terakhir terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Pada saat pertumbuhan PDB dari konsumsi pemerintah diperkirakan turun dari 16% tahun ini menjadi 12,1% pada 2007, pertumbuhan PDB dari konsumsi rumah tangga diproyeksikan naik dari 3,5% tahun ini menjadi 4,5% tahun depan. Kenaikan gaji pegawai negeri juga diharapkan bisa menjadi solusi memperbaiki bobroknya birokrasi akibat praktek korupsi, selain melalui penegakan hukum. Dengan segala insentif, reformasi hukum dan birokrasi tersebut menurut Faisal, pertumbuhan PDB tahun depan minimal mencapai 6,1% dengan skenario yang optimistis mencapai 6,5%. Apabila hal itu tercapai, 2007 bisa menjadi awal ekonomi yang bisa memberikan solusi. Asal, jangan terperosok pada lubang yang sama untuk yang kedua kali. Tabel Proyeksi Pertumbuhan GDP (%) Lembaga 2006 2007 Pemerintah 5,8 6,3 Bank Indonesia 5,5 6,1 Bank Dunia 5,5 6,2 ADB 5,4 6,0 The Economist 4,9 5,5 IMF 5,2 6,0 Citigroup 5,4 6,0 Konsensus 5,2 5,6 -- Posted by udarapagi to Udara Pagi<http://abuzidan.blogspot.com/2006/12/outlook-ekonomi-2007.html>at 12/05/2006 10:31:00 AM -- aku ingin seperti udara pagi http://abuzidan.blogspot.com/
