KEMANDIRIAN VS BANTUAN MENYENGSARAKAN
Dampak pinjaman internasional yang dianggap sebagai bantuan luar negeri pada
dekade 70-90 yang menyebabkan multi krisis pada tahun 1997-1998 masih terasa
hingga sekarang. Pertumbuhan ekonomi yang dibiayai oleh pinjaman tersebut
diyakini akan memberi trickle down effect kepada masyarakat, dalam kenyataan
malah menimbulkan bubble gum economic.
Menurut Jhon Perkins (2004), yang pernah terlibat sebagai seorang Economic
Hit Man (EHM), bantuan-bantuan kepada negara berkembang oleh lembaga donor
internasional memuat persyaratan, bahwa perusahaan rekayasa dan konstruksi
negara asal pemberi bantuan yang harus membangun semua proyek bantuan. Dengan
demikian, sebenarnya, uang yang ditransfer dari kantor perbankan yang
memberikan pinjaman kepada kantor bagian rekayasa atau konstruksi yang
membangun proyek, tidak pernah meninggalkan negara pemberi bantuan. Meskipun,
faktanya, uang yang diterima negara penerima bantuan hampir dengan seketika
dikembalikan kepada korporasi yang merupakan anggota corporatocracy (kreditur),
tetapi penerima bantuan diharuskan membayar semuanya beserta bunganya. Apabila
pinjaman mengalami gagal bayar pada waktu berikutnya, maka anggota
corporatocracy akan menuntut pembayaran penuh, dan disertai dengan
tindakan-tindakan pengendalian atas hak pilih di PBB, instalasi pangkalan
militer, atau akses
kepada sumber daya yang berharga. Walaupun negara penerima bantuan menerima
tindakan tersebut, pinjaman yang belum dibayar tetap masih terhutang.
Dampak yang dirasakan oleh negara penerima bantuan, adalah mereka berada
dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada sebelum menerima bantuan dua puluh
tahun sebelumnya. Misalnya seperti Ekuador, tingkat kemiskinan meningkat dari
50% menjadi 70% setelah menerima bantuan. Pengangguran bertambah dari 15%
menjadi 70%. Hutang Negara meningkat dari USD 240 juta menjadi USD 16 milyar
dalam rentang 2 dekade. Bagian sumber daya nasional yang dialokasikan untuk
segmen penduduk paling miskin menciut dari 20% menjadi 6%.
Bertolak belakang dengan sebagian besar badan dan lembaga yang ada di negara
berkembang yang dengan suka cita menerima bantuan luar negeri yang ternyata
menyeret mereka ke dalam masalah keuangan yang lebih pelik, Grameen Bank dari
Bangladesh di bawah pimpinan Muhammad Yunus berani menolak bantuan Bank Dunia
sebesar USD 200juta pada tahun 1986. Beliau menolak karena tidak ingin seorang
pun turut campur dalam sistem atau memerintah Grameen Bank bagaimana harus
bertindak. Dari awal, beliau tidak suka dengan cara para pakar dan konsultan
Bank Dunia yang seringkali mengambil alih proyek-proyek yang mereka danai, dan
tidak akan berhenti sampai sesuatu terbentuk sesuai keinginan mereka.
Penolakan Grameen Bank yang tidak mau menerima bantuan Bank Dunia yang berupa
pinjaman lunak dengan bunga sangat rendah, membuat Bank Dunia memutuskan
membentuk organisasi kredit mikro sendiri di Bangladesh dengan memadukan
sejumlah metodologi program kredit mikro. Sebagai seorang ekonom, Profesor
Muhammad Yunus memandang ide Bank Dunia tersebut tidak realistis dan tidak
merekomendasikan kepada pemerintah Bangladesh. Pemerintah Bangladesh, akhirnya
menerima pendapat beliau dan menolak inisiatif Bank Dunia. Akibatnya, Bank
Dunia mencoret nama Bangladesh dari dokumen proyek yang ditolak dan
menawarkannya kepada pemerintah Sri Lanka.
Secara finansial, Yunus yakin bahwa sebuah bantuan berupa pinjaman lunak
dengan tenggat waktu sangat panjang bukanlah hibah, dan akan memaksa negara
untuk terperangkap dalam masalah yang tidak berkesudahan. Pinjaman lunak luar
negeri untuk kredit mikro tidak akan pernah dapat dikembalikan sepenuhnya,
sekalipun tingkat pengembalian kredit 100 persen. Hal itu terjadi karena proyek
di dalam negeri berpatokan kepada kurs lokal setara saat pinjaman diterima,
namun ketika membayar harus dalam dolar Amerika. Akibat pergerakan kurs,
seringkali pengembalian pinjaman dalam kurs dolar yang lebih kecil dibandingkan
dengan jumlah yang dipinjamkan, sehingga meninggalkan sisa hutang yang tidak
akan pernah habis.
Pada akhir tahun 2006, Grameen Bank membuktikan pada dunia, bahwa usaha yang
mereka rintis dengan modal sendiri dengan menggerakkan sumber daya yang mereka
miliki diakui dunia sebagai sebuah proyek memberantas kemiskinan. Grameen Bank
telah membantu tujuh juta orang miskin di 73 ribu desa Bangladesh menjadi
pelaku usaha melalui pembiayaan mikro senilai empat milyar dolar dan membangun
640 ribu rumah bagi mereka. Di samping itu, dengan 1.181 cabang yang
dimilikinya, Grameen Bank dapat membuka lapangan kerja bagi hampir 12 ribu
staff mereka. Meskipun dengan bangkitnya rakyat miskin menjadi pelaku usaha di
Bangladesh tidak serta-merta menjadikan Bangladesh sebagai negara kaya dengan
pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi mampu mengubah kualitas hidup 50 persen
populasi terbawah sebagai hakikat pembangunan.
Grameen Bank telah mampu membuktikan bahwa masyarakat miskin mampu mandiri
mengubah nasibnya dengan memberdayakan kemampuan artistik dan kreatif yang
mereka miliki dalam merealisasikan kesejahteraan masing-masing. Bahkan sebagai
negara yang sering dilanda bencana alam, para anggota Grameen Bank tetap mampu
bangkit kembali setiap bencana berlalu dan dapat melunasi semua pembiayaan yang
mereka terima setelah recovery.
Pengalaman sebaliknya yang dirasakan pada saat ini oleh negara-negara
berkembang yang membangun proyek-proyek melalui pembiayaan dengan pinjaman dari
lembaga keuangan internasional dan perbankan negara-negara maju yang pada
awalnya dirasakan sebagai bantuan telah menyeret mereka dalam hutang luar
negeri yang tidak pernah habis dan entah kapan akan berakhir. Mereka mesti
mempersembahkan porsi yang luar biasa besarnya dari anggaran nasionalnya untuk
membayar hutang-hutang mereka, sebagai ganti memakai modalnya untuk membantu
jutaan warga mereka yang secara resmi digolongkan sebagai melarat pada tingkat
yang berbahaya.
Dapat kita simak bagaimana pengalaman David C. Korten (1999), sebagai
penasehat manajemen pembangunan bagi USAID (United State Agency for
International Development), selama 15 tahun beliau tinggal di Asia ternyata
terasa menyedihkan. Beliau mengamati bahwa setiap tahun beberapa juta orang
digusur dari rumah tempat tinggal mereka dan dari tempat mereka mencari
kehidupan demi proyek-proyek pembangunan yang mendapat bantuan luar negeri.
Proyek-proyek pembangunan tersebut telah merampas tanah, air, dan tempat
perikanan mereka, yang kemudian digunakan sebagai bendungan, perkebunan,
kawasan pabrik, tempat pemeliharaan udang, jalan tol, lapangan golf, kawasan
wisata, dan instalasi militer. Dalam banyak kasus, mereka yang tergusur telah
didorong dari miskin menjadi total miskin. Sementara itu orang yang lebih kaya
meraup keuntungan dari penggusuran tersebut. Sumber-sumber yang diambil dari
orang-orang miskin tersebut, penggunaannya beralih dari yang berkelanjutan
menjadi tidak
berkelanjutan. Semua hal tersebut yang semula ditujukan untuk mengejar
pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto), ternyata, tidak dinikmati oleh
orang-orang miskin yang terus bertambah. Pembangunan tersebut akhirnya hanya
dinikmati oleh orang-orang yang telah memiliki lebih dari apa yang mereka
perlukan sebelumnya, serta menyisakan permasalahan hutang negara-negara Asia
yang semakin menumpuk dari hari ke hari.
Dengan demikian, keputusan Grameen Bank dari Bangladesh menolak bantuan
berupa pinjaman lunak dengan bunga rendah dua dekade yang lalu dirasakan
sebagai langkah tepat pada saat ini. Di saat angka kemiskinan meningkat setiap
tahun di seluruh dunia, Bangladesh justru mengalami penurunan angka keluarga
miskin.
Penulis: MERZA GAMAL (Pengkaji Sosial Ekonomi Islami)
---------------------------------
Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new Car
Finder tool.
[Non-text portions of this message have been removed]
