Insiden pembagian zakat di Pasuruan Jawa Timur yang menelan korban 21 orang, 
telah membuat banyak orang tersentak dan menimbulkan kepilu di hati.
   
  Banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita jumpit dibalik tragedi ini. Masih 
teramat banyak saudara-saudara seagama sebangsa setanah air ini yang ternyata 
sangat begitu membutuhkan uluran bantuan, sehingga rela antre berdesak-desakan 
meski mereka menyadari hal itu dapat mengancam keselamatan dirinya. Demi 
beberapa lembaran puluhan ribu rupiah untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup 
mereka maka mereka terpaksa harus rela menjalani itu semua. 
   
  Bukan bermaksud menyepelekan dan mengecilkan jumlah uang beberapa lembar 
puluhan ribu rupiah yang akan diterima masing-masing orang, namun jumlah itu 
menjadi sangat ironis jika dibandingkan dengan jumlah nominal uang yang 
dikabarkan sering dibagi-bagikan sebagai ‘hadiah’ kepada para Politikus 
Parpol-Parpol yang duduk di kursi Parlemen.
   
  Selain itu, tragedi itu seharusnya juga mengetuk hati sanubari kita. Adakah 
kita sudah menunaikan kewajiban zakat kita ?.
   
  Banyak orang yang merasa bahwa mengeluarkan zakat adalah suatu kerelaan kita, 
suatu kebaikan hati kita, suatu kedermawanan kita. Padahal sesungguhnya agama 
Islam mengajarkan bahwa zakat yang kita keluarkan itu memang bukanlah hak kita, 
memang bukan milik kita. Islam mengajarkan bahwa sesungguhnya tak ada sebutan 
dermawan bagi yang orang mengeluarkan zakat. Allah SWT menitipkannya kepada 
kita untuk mereka yang berhak, oleh sebab itu zakat adalah kewajiban, dan tak 
ada ‘terimakasih’ untuk sebuah kewajiban.
   
  Seharusnya dengan optimal-nya peran amil zakat maka tak ada lagi orang per 
orang secara pribadi yang mau bersusah payah membagikannya sendiri secara 
massal seperti itu. Apalagi agama Islam mengajarkan untuk menghilangkan ‘riya’ 
dalam mengerjakan suatu amal, apalagi dikatakan bahwa tak akan masuk kedalam 
surga bagi mereka yang masih ada riya barang sezarah di dalam hatinya.
   
  Selainnya itu, juga menghentakkan kesadaran kita, bahwa saat ini sudah sangat 
mendesak perlunya gerakan optimalisasi peran Lembaga Amil Zakat dan Baitul Mal. 
Optimalisasi hanya dapat dicapai jika didukung oleh perangkat Undang-Undang 
Negara yang mengaturnya secara formal.
   
  Namun menjadi ironis, jika Undang-Undang yang akan mengaturnya justru 
mendapatkan banyak penolakan dan penentangan di Parlemen oleh Parpol-Parpol.
   
  Zakat adalah salah satu instrumen yang efektif  yang teramat sangat banyak 
kemaslahatannya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia, antara lain untuk 
memperdekat jurang yang memisahkan jarak antara si Kaya dan si Miskin, 
implementasi nyata dari bentuk solidaritas antara mereka yang ber-Punya dengan 
mereka yang Fakir, instrumen pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan. Maka 
menjadi ironis, karena bagaimana kita dapat tega hati mengklaim siri kita 
sebagai pembela wong cilik jika justru diri kita terjangkiti phobia sehingga 
kita pun menjadi sangat antipati terhadap formalisasi zakat dalam kelembagaan 
bernegara ?.   
   
  Sayangnya, tragedi ini terjadi di ‘tahun politik’ sehingga memancing juga 
banyak komentar dan silang sengketa dalam menanggapi peristiwa ini yang 
menjurus ke arah nuansa politisasi tragedi.
   
  Memang benar bahwa tak ada yang disebut sebagai sebuah kebetulan dari setiap 
peristiwa, karena tak ada selembar daun jatuh dari tangkainya yang tidak karena 
seizin Allah SWT. Semua atas kehendak-Nya, semua atas izin-Nya, walau tidak 
semua atas ridho-Nya.
   
  Namun menjadi lengkap ironisnya karena berkait dengan tahun politik itu, 
tragedi pembagian zakat ini terjadi disaat sebagian besar sumberdaya umat 
sedang dikerahkan untuk mendukung perjuangan politik dan kampanye. Lebih 
ironisnya lagi pada saat yang sama, para politikus justru sedang asyik 
menghambur-hamburkan dana yang begitu besar untuk meraih kursi kekuasaan tahta 
duniawi.
   
  Berkait dengan bersamaan era tahun politik itu, maka memang menjadi tak salah 
juga bila ada yang kemudian menyoroti peristiwa tragedi pembagian zakat di 
Pasuruan ini dari sisi permasalahan tingkat kemiskinan dan tingkat 
kesejahteraan rakyat. 
   
  Diceritakan pada zaman kalifah Harun Al Rasyid, seorang tokoh di pucuk tampuk 
pimpinan negara yang alim juga soleh lagi arif bijaksana dan adil serta 
mensejahterakan seluruh rakyatnya. Sehingga pada masa pemerintahannya justru 
aparat amil zakat mengalami kesulitan mencari orang yang berhak atas zakat yang 
dikumpulkan.
   
  Berkait dengan itu maka memang benar bahwa tragedi Pasuruan ini mungkin tak 
akan terjadi jika keadaan bangsa negara kita seperti keadaan kesejahteraan di 
zaman pemerintahan kalifah Harun Al Rasyid tersebut. Namun apa mau dikata, 
seingin apapun sebesar apapun harapan seluruh rakyat, namun kenyataannya sampai 
hari ini bangsa negara ini belum berhasil menemukan piminan negara yang seperti 
kalifah Harun Al Rasyid. Semoga keinginan itu bukanlah utopia yang seperti 
menunggu datangnya godot. 
   
  Kembali ke soal silang komentar yang kata orang bernuansa politis, jika 
urusannya hanya saling klaim mana yang lebih mensejahterakan antara era 
pemerintahan dirinya dengan era pemerintahan pendahulunya, maka sesungguhnya 
saling klaim itu tidaklah terlalu penting. 
   
  Mengapa ?. Karena sesungguhnya seluruh rakyat Indonesia orang per orang tak 
perduli intelektual atau petani tak berpendidikan pun dapat dengan sangat mudah 
memberikan penilaiannya.
   
  Penilaian yang sangat subyektif orang per orang, pada pemerintahan era siapa 
yang lebih sejahtera mana kehidupan pribadinya ?. 
   
  Cuma yang jadi pertanyaan, apakah penilaian itu juga akan dicerminkannya 
dalam pemberian suaranya di Pemilu & Pilpres mendatang ?. 
   
  Itu soal lain, karena justru disitulah letak misterinya, justru disitulah 
keunikan dari perilaku konstituen di Indonesia.
   
  Wallahu’alambishshawab.
   
  ***
   
  Insiden pembagian zakat yang menewaskan 21 orang di Pasuruan menunjukkan 
keterpurukan ekonomi bangsa Indonesia. Warga rela antre bertaruh nyawa hanya 
untuk uang puluhan ribu rupiah.
   
  Hal itu diungkapkan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga 
Peneliti Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Pascasarjana, Prof Dr 
Achmad Mursyidi di kantornya, Jl Teknika Utara, Yogyakarta, Selasa (16/9/2008).

"Sayangnya, dia tidak memperhatikan perkembangan masyarakat kita yang semakin 
terpuruk kondisi ekonominya sehingga yang datang cukup banyak," kata Mursyidi.

Menurut Mursyidi,  gaya pembagian zakat yang dilakukan H Syaichon (sebelumnya 
ditulis Syaikon), pengusaha asal Pasuruan itu tidak boleh terjadi lagi. Zakat 
sebaiknya disalurkan melalui lembaga resmi yang ada. "Cara seperti Haji 
Syaichon itu adalah cara lama yang ada di masyarakat. Lebih baik diserahkan 
pada lembaga amil zakat yang bisa mengelola", kata  Mursyidi.

Mursyidi mengakui untuk mengubah cara-cara itu memang tidak mudah. Namun 
demikian, tetap harus dilakukan agar kasus Pasuruan itu tidak terjadi lagi. 
Perlu ada sosialisasi yang cukup mendalam tentang peran lembaga amil zakat 
sebagai pengelola zakat. "Dipercayakan saja pada lembaga amil zakat, justru 
yang dianjurkan oleh agama itu memberi sesuatu tanpa diketahui orang lain", 
katanya.
   
  Insiden Pasuruan : Bentuk Keterpurukan Ekonomi Bangsa. 
  16/09/2008 . 18:58 WIB.
  
http://www.detiknews.com/read/2008/09/16/185849/1007403/10/insiden-pasuruan-bentuk-keterpurukan-ekonomi-bangsa
   
  ***
   
  Insiden pembagian zakat di Pasuruan merebak menjadi komoditas politik, 
termasuk pro dan kontra soal angka kemiskinan di Indonesia. 
   
  Dengan mengangkat isu keraguan terhadap angka kemiskinan versi pemerintah, 
para elite politik dinilai justru memanfaatkan musibah itu sebagai manuver 
politik. "Sangat disayangkan bila musibah yg menimpa saudara-saudara kita di 
antrian zakat di Pasuruan, oleh politisi partai tertentu lagi-lagi dipakai guna 
bermanuver politik, yakni dengan menyatakan keraguan pada angka kemiskinan 
versi BPS yg saat ini 34,9 juta", kata salah satu Ketua DPP Partai Demokrat 
Darwin Zahedy Saleh kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/9/2008).

Darwin menilai, partai seperti PDIP dan kalangan sejenisnya ingin lebih percaya 
pada angka kemiskinan versi Bank Dunia, misalnya, yang menggunakan pengeluaran 
US$ 2/hari/kepala yang di tahun 2007 berjumlah 105,3 juta orang.
   
  Sikap demikian tidak konsisten dan tidak memberikan teladan pada rakyat.

Darwin mengatakan, mungkin PDIP tidak sadar bahwa di tahun 2004  (masa akhir 
tahun Mega)  angka kemiskinan versi BPS adalah 36,2 juta orang atau 16,7 persen 
dan versi Bank Dunia 109,1 juta orang. 

"Artinya selama dalam pemerintahan SBY, Alhamdulillah sudah menurunkan angka 
kemiskinan dari zaman Mega, baik itu versi BPS pada tahun 2007 menjadi 34,9 
juta (15,4 persen) maupun Bank Dunia menjadi 105,3 juta," jelas Ketua Lembaga 
Kajian Strategis Indonesia Satu (LKSIS) ini.

Lantas Darwin mengajak semua pihak untuk berjuang bersama-sama demi kepentingan 
rakyat. "Hentikan bermanuver politik dalam segala situasi, apalagi ketika 
musibah baru menimpa saudara kita. Mari tempatkan perdebatan statistik di ranah 
metodologis. Jangan dicampuradukkan dengan hal yang sesungguhnya tidak 
kontekstual," pintanya. 
   
  Darwin menerangkan, kasus antrian zakat yang menewaskan puluhan orang ini 
mencerminkan tidak becusnya aparat setempat dalam melihat situasi. "Aparat 
seharusnya bersikap proaktif, sekalipun tidak dilapori", tandasnya.
   
  Insiden Zakat Pasuruan = PD : Musibah Jadi Manuver Politisi.
  16/09/2008 . 22:37 WIB.
  
http://www.detiknews.com/read/2008/09/16/223739/1007446/10/pd-musibah-jadi-manuver-politisi
   
  ***
   
   
   
  Tragedi pembagian zakat di Pasuruan, Jawa Timur membuat prihatin semua pihak 
termasuk PDIP.
   
  Pemerintah SBY dinilai gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena 
itu perlu dilakukan audit ulang terhadap kemiskinan factual agar tidak 
dimanfaatkan untuk kampanye politik tertentu.
   
  “Kondisi ini menunjukkan realitas kemiskinan faktual yang semakin meningkat 
di tengah-tengah masyarakat kita. Maka kami mengusulkan dalam sidang paripurna, 
agar dilakukan audit kembali terhadap kemiskinan faktual di tengah rakyat 
kita,” kata anggota FPDIP Hasto Kristianto dalam sidang paripurna di gedung DPR 
Senayan Jakarta selasa (16/9/2008).

Menurut Hasto, realitas tragedi Pasuruan sungguh berbeda dengan teori yang 
disampaikan oleh Presiden pada saat penyampaian nota keuangan tanggal 15 
Agustus 2008 lalu. Klaim SBY yang menyatakan bahwa angka kemiskinan tahun 2008 
ini adalah angka kemiskinan terendah, baik besaran maupun prosentasenya selama 
10 tahun terakhir.  “Melihat fakta-fakta kemiskinan faktual yang semakin kuat, 
inflasi makanan yang begitu besar, di mana inflasi mencapai lebih dari 11,3 % 
dari bahan makanan, dari pendidikan mencapai 8,8%, maka kami percaya bahwa 
klaim yang disampaikan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus 
yang lalu, dipatahkan dengan realitas antrean kemiskinan dan tragedi Pasuruan”, 
kata Hasto.

Sebagai konsekuensinya, Presiden SBY diminta mencabut klaimnya dan memperbaiki 
data yang ada dengan cara memperbaharui sesuai fakta lapangan. "Ketika 
kemiskinan rakyat telah kita kristalisasi demi kepentingan politik tebar 
pesona, demi kepentingan klaim keberhasilan secara sepihak, Kami meminta kepada 
Presiden, agar melakukan suatu koreksi terhadap klaim keberhasilan kemiskinan 
yang dinyatakan rendah selama 10 tahun terakhir”, pungkas Hasto.
   
  Insiden Zakat Pasuruan = PDIP Minta SBY Audit Ulang Kemiskinan Faktual.
  16/09/2008 . 18:03 WIB.
  
http://www.detiknews.com/read/2008/09/16/180333/1007386/10/pdip-minta-sby-audit-ulang-kemiskinan-faktual
   
  ***
   
  Insiden pembagian zakat yang menewaskan puluhan orang disayangkan banyak 
pihak. 
   
  Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar pembagi zakat mengerti bagaimana 
mengorganisir massa dengan aman. JK juga mencontohkan pembagian bantuan 
langsung tunai (BLT) yang aman meski jumlah penerimanya 19 juta orang. Hal ini 
dikatakan Jusuf Kalla saat menggelar konferensi pers di Istana Wapres, Jl Medan 
Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (16/09/2008). "Contohi juga BLT. 19 juta orang 
yang menerima tapi berlangsung aman-aman saja," tutur Kalla.

Menurut Kalla, pembagian BLT tidak memakan korban jiwa karena 
pengorganisasiannya teratur. "Pakai kupon, dan pembagiannya memang tersebar, di 
kantor pos," kata Kalla. Meski demikian, Kalla mengakui jika pembagian BLT 
skalanya berbeda dengan pembagian zakat perorangan. "Berbeda, karena tersebar 
di seluruh provinsi," ucap Kalla.

Menangggapi tentang banyaknya pihak yang menjadikan insiden zakat Pasuruan 
sebagai parameter bahwa kemiskinan di Indonesia meningkat, JK menyikapinya 
dengan serius. "Kita tidak menutup mata bahwa kemiskinan itu masih ada. Masih 
ada 15 persen atau sekitar 30 juta orang," beber Kalla.

Namun Kalla menampik jika dikatakan bertambah. "Tapi tidak bertambah, 
begitu-begitu saja. Dari dulu bapak saya sudah bagi zakat, dan ribuan orang 
datang," cerita Kalla.
   
  Insiden Zakat Pasuruan = Kalla : Contohi BLT, Meski Penerimanya 19 Juta Tetap 
Aman.
  16/09/2008 . 23:06 WIB.
  
http://www.detiknews.com/read/2008/09/16/230648/1007448/10/kalla-contohi-blt-meski-penerimanya-19-juta-tetap-aman
   
  ***
   
  Musibah tewasnya 21 orang saat antri pembagian zakat di daerah Pasuruan Jawa 
Timur harus mengetuk pintu hati para petinggi di negeri ini. 
   
  Para politisi pun diminta untuk lebih memperhatikan rakyat daripada 
menghambur-hamburkan uang untuk biaya kampanye.
   
  "Ini merupakan potret buram kemiskinan yang harus menggugah hati nurani 
setiap pemimpin dan orang-orang kaya di negeri ini," ujar Ketua FPKS DPR RI, 
Mahfud Sidik dalam pesan singkat yang dikirim kepada detikcom Senin 
(15/9/2008). Mahfud menambahkan bahwa apa yang terjadi di Pasuruan sungguh 
bertolak belakang dengan apa yang dilakukan para elit-elit politik di negeri 
ini.

"Ironisnya pada saat yang sama, para politisi sedang menghambur-hamburkan dana 
yang begitu besar untuk meraih kursi kekuasaan," ujar politisi muda ini.

Selain itu menurut mahfud peristiwa ini merupakan gambaran nyata tentang 
melemahnya spirit solidaritas sosial dan kepedulian sosial. Masyarakat miskin 
menjadi sangat bergantung pada pola bantuan yang didistribusikan secara massal 
pada waktu-waktu tertentu.

Menurutnya, hal seperti ini tidak efektif mengentaskan kemiskinan. Resikonya 
justru lebih besar. "Resiko yang timbul dari kegiatan seperti ini tentu 
bukanlah hal yang bisa dianggap enteng," ungkapnya.
   
  Insiden Maut Zakat Pasuruan = FPKS : Politisi Jangan Cuma Hamburkan Uang 
Untuk Kampanye. 
  16/09/2008 . 01:02 WIB.
  
http://www.detiknews.com/read/2008/09/16/010204/1006730/10/fpks-politisi-jangan-cuma-hamburkan-uang-untuk-kampanye
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  
---------------------------------
  
  Tarekat Qodiriyah Wa Naqsyabandiyah
  klik
  http://www.SyaikhAchmadSyaechudin.org
    
---------------------------------
  

       
---------------------------------
  Nama baru untuk Anda!  
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. 
Cepat sebelum diambil orang lain!

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke