Pemilu Legislatif 2009 telah usai. Meski perhitungan suara belum final, parpol
yang diduga kuat bakal menang sudah `kelihatan'. Pemenangnya tidak lain Partai
Demokrat, dengan raihan suara tertinggi sekitar 20%. Di bawahnyayang termasuk
dalam 'sepuluh besar'ada Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, Hanura
dan PBB.
Jika sebelum Pemilu yang berkembang adalah `kontak politik' atau `komunikasi
politik' antar parpol atau elit parpol, maka usai Pemilu, yang mendominasi
adalah wacana tentang `koalisi', atau lebih tegasnya lagi `kontrak koalisi'.
Istilah kontrak koalisi diperkenalkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat
(PD) Susilo Bambang Yudhoyono menyusul keunggulannya memimpin perolehan suara
sementara Pemilu 2009. Sebagaimana dilontarkan SBY, PD mensyaratkan koalisi
2009 harus didasarkan pada aturan yang mengikat semua pihak.
Sebaliknya, calon pasangan koalisi juga mensyaratkan adanya `mahar' atau `mas
kawin'; biasanya tidak jauh dari kebersamaan di dalam kabinet pemerintahan baru
hasil Pilpres 2009. Sesuai dengan perolehan kursi masing-masing parpol di DPR
hasil Pemilu 2009, ada parpol yang menyasar pos RI-2 (wakil presiden), jatah
menteri, atau cukup posisi bagi kadernya di sejumlah BUMN. Jika tawar-menawar
'mahar' sudah pas, koalisi pun dibentuk.
Sejauh ini, PD memang belum menentukan dengan siapa berkoalisi, termasuk
menentukan siapa cawapres yang bakal mendampingi capres SBY. Menurut Ketua DPP
Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, penentuan siapa pendamping SBY akan
dilakukan melalui forum Rapat Pimpinan Nasional yang dijadwalkan berlangsung
pada tanggal 25 April sampai 26 April 2009 (Republika.co.id, 17 April 2009).
Di sisi lain, Ketua Majelis Penasihat Partai (MPP) DPP Partai Amanat Nasional
(PAN) Amien Rais menyatakan, dirinya akan memasang harga tinggi dengan
menawarkan posisi cawapres kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) apabila diajak
berkoalisi oleh Partai Demokrat (Jakartapress, 20/4).
Adapun PKS dan PPP, meski juga belum pasti, ada tanda-tanda untuk tetap merapat
dengan Partai Demokrat. Hal yang sama terjadi pada Golkar. Ini berarti, koalisi
Golkar-PD juga ada kemungkinan tetap dilanjutkan sampai 2014.
Meski belum tentu lolos ke Gedung DPR, Partai Bulan Bintang (PBB) juga akan
segera memantapkan keputusan koalisi dengan Partai Demokrat. Koalisi tersebut
rencananya akan diputuskan secara resmi dalam Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB
Senin (20/4) ini. Sekretaris Jenderal DPP PBB, Sahar L Hassan, menyatakan
alasan PBB untuk berkoalisi dengan Demokrat adalah nilai historis keduanya yang
pernah bersama-sama mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pilpres 2004
(Republika online, 20/4).
Makna Koalisi
Dalam kamus populer Wikipedia, koalisi diartikan sebagai persekutuan, gabungan
atau aliansi beberapa unsur, yang dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki
kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara
atau didasarkan pada asas manfaat.
Karena bersifat sesaat dan semata-mata didasarkan pada asas manfaat, koalisi
memang tidak akan pernah menjadi ikatan yang kuat dan abadi. Saat dipandang
bermanfaat, koalisi dibangun dan dipertahankan. Saat sudah tidak membawa
manfaat, koalisi dengan mudah dibubarkan dan dicampakkan. Inilah fakta koalisi
dalam sistem pemerintahan demokrasi saat ini.
Karena itu, tidak aneh jika sebelum Pemilu 2009, karena merasa bakal menjadi
pemenang, Jusuf Kalla dengan Golkar-nya, misalnya, bertekad bulat untuk
`bercerai' dengan pasangan koalisinya, yakni SBY dengan PD-nya. Namun, usai
Pemilu, dengan melihat raihan suaranya yang jauh meselet dari target, Jusuf
Kalla dan Golkar-nya terpaksa harus realistis; berpikir ulang untuk segera
kembali `rujuk' dengan SBY dan PD.
Begitu pula Amien Rais. Selama ini, sesepuh PAN ini sering mengkritik dan
cenderung kontra dengan Pemerintahan SBY. Namun, usai Pemilu, karena ternyata
SBY dengan PD-nya diduga kuat bakal menang, sesepuh PAN ini justru mendorong
partainya untuk berkoalisi dengan SBY dan PD.
Mengapa begitu mudahnya parpol-parpol untuk berniat `cerai' dan `rujuk' dalam
koalisi di pemerintahan? Tidak lain, menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai
Persatuan Pembangunan Chozin Chumaidy di Jakarta, Senin (23/3), karena
orientasinya hanya jangka pendek, yaitu kekuasaan (Gagasmedia.com, 14/4/2009).
Bukan untuk Rakyat
Dengan memperhatikan sepak terjang parpol-parpol yang adabaik yang sekular
maupun yang mengklaim sebagai parpol Islam dalam hal koalisi, jelas sekali
bahwa koalisi hanyalah ditujukan untuk sekadar bagi-bagi kekuasaan, tidak
benar-benar dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat. Koalisi
sejumlah parpol di Pemerintahan SBY-JK, yang merupakan koalisi hasil Pemilu
2004, membuktikan demikian.
Selama 2004-2009, partai-partai yang berkuasa, baik yang duduk di pemerintahan
maupun di DPR, jelas-jelas tidak benar-benar bekerja untuk rakyat. Bahkan ada
kesan, mereka bekerja untuk pihak lain, dan justru merugikan rakyat. Contoh:
selama periode 2004-2009, pemerintahan koalisi hasil Pemilu 2004 tetap menumpuk
luar negeri; menaikkan harga BBM lebih dari 100 persen sehingga sangat
berdampak luar biasa terhadap ekonomi rakyat; menyerahkan Blok Cepu kepada
Exxon-Mobil; tidak segera mengambil alih Blok Natuna D-Alpha; membiarkan
kontrak karya dan kontrak bagi hasil dengan sejumlah perusahaan asing (seperti
Freeport, Chevron, Exxon-Mobil, Inco, dll) yang justru selama ini merugikan
rakyat; tunduk pada kekuatan asing; dan lain-lain.
Di sisi lain, selama periode 2004-2009 pula, DPR banyak menghasilkan UU yang
justru merugikan rakyat seperti UU SDA, UU Migas, UU Penanaman Modal, UU
Mineral dan Batubara, UU BHP, UU KDRT dll.
Selain itu, selama periode pemerintahan koalisi hasil Pemilu 2004, banyak
persoalan besar yang justru kurang diperhatikan oleh Pemerintah dan DPR. Misal:
angka kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat; merajalelanya kasus
korupsi; meningkatnya kasus kriminalitas; menjamurnya pergaulan bebas dan
narkoba; munculnya sejumlah aliran sesat seperti Ahmadiyah; merebaknya
kasus-kasus makanan beracun atau mengandung zat-zat haram; dll.
Jika demikian, koalisi yang akan kembali dijalin oleh sejumlah parpol setelah
Pemilu dan Pilpres 2009 dipastikan akan mengulang koalisi 2004: sekadar
dimaksudkan untuk memenuhi 'syahwat kekuasaan' parpol dan elit parpol, seraya
mengorbankan rakyat.
Arti Perjuangan Islam
Koalisi atas dasar sikap pragmatis (sekadar demi kepentingan sesaat),
sebagaimana ditunjukkan di atas, seharusnya tidak dilakukan partai-partai
Islam. Pasalnya, partai Islam, sejak awal berjuang demi Islam. Berjuang demi
Islam hakikatnya bermakna berjuang demi tegaknya hukum-hukum Allah SWT alias
syariah Islam. Perjuangan demi tegaknya syariah Islam tentu tidak bisa
dilakukan dengan segala cara. Dalam Islam tidak dikenal kaidah: Al-Ghâyah
tubarrir al-washîlah (Tujuan menghalalkan segala cara). Tidak bisa, dengan
alasan demi Islam, cara-cara yang justru bertentangan dengan Islam digunakan.
Berkoalisi dengan partai-partai sekularyang jelas-jelas akan mengukuhkan
sistem sekular dan semakin menyingkirkan hukum-hukum Allah SWTjelas tidak
dibenarkan. Tindakan demikian bisa dikatakan sebagai tolong-menolong dalam dosa
dan kemaksiatan. Padahal Allah SWT justru memerintahkan sebaliknya: agar kaum
Muslim tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah SWT berfirman:
]وَتَعَاوَنُوا
عَلَى
الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى
وَلا
تَعَاوَنُوا
عَلَى
الإثْمِ
وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا
اللَّهَ
إِنَّ
اللَّهَ
شَدِيدُ
الْعِقَابِ[
Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan
tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kalian kepada Allah.
Sesungguhnya Allah sangat keras azab-Nya (QS al-Maidah [5]: 2).
Lebih dari itu, jika memang berjuang demi Islam, seharusnya partai-partai Islam
tetap istiqamah di jalan Islam; tidak tergoda untuk berkoalisi dengan siapa
saja yang bisa menjauhkan dari Islam dan malah mengukuhkan kekufuran. Sudah
seharusnya kita berkaca pada sikap Rasulullah yang tetap istiqamah di dalam
manhaj dakwah yang beliau tempuh meski beliau pernah ditawari oleh orang-orang
kafir Qurays dengan tawaran yang sekilas sangat menggiurkan: takhta, harta dan
wanita; dengan syarat, beliau menghentikan dakwah Islam. Namun, beliau sama
sekali menolaknya dan tidak menggubrisnya. Padahal, jika mau, beliau saat itu
bisa langsung berkuasa dan memiliki harta yang banyak. Dalam hal ini, Rasul
malah tegas mengatakan:
«وَاَللّهِ
لَوْ
وَضَعُوا
الشّمْسَ فِي
يَمِينِي،
وَالْقَمَرَ
فِي يَسَارِي
عَلَى أَنْ
أَتْرُكَ
هَذَا
الأَمْرَ
حَتّى
يُظْهِرَهُ
اللّهُ أَوْ
أَهْلِكَ
فِيهِ مَا
تَرَكْتُهُ».
Demi Allah, andai mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, dan
bulan di tangan kiriku, (lalu mereka minta) agar aku meninggalkan urusan
(agama) ini, maka demi Allah, sampai urusan (agama) itu dimenangkan oleh Allah,
atau aku binasa di jalannya, aku tetap tidak akan meninggalkannya (HR Ibn
Hisyam).
Tawaran koalisi dari partai-partai sekular pada dasarnya tidak ada bedanya
dengan tawaran orang-orang kafir Qurays kepada Rasulullah saw. Sebab,
jelas-jelas, dalam koalisi, ideologi dan idealisme partai harus benar-benar
ditanggalkan dan dicampakkan. Tidak mungkin partai Islam berkoalisi dengan
partai-partai sekular jika mereka tidak meninggalkan ideologi dan idealismenya.
Sayangnya, itulah yang telah, sedang dan akan dilakukan kembali oleh
partai-partai Islam. Akibatnya, yang ada di benak tokoh-tokoh partai Islam
adalah bagaimana agar mereka mendapatkan `jatah' kekuasaan; entah sebagai
cawapres, menteri, atau pimpinan BUMN. Niat awal untuk menegakkan Islam dan
memperjuangkan tegaknya syariah sama sekali ditinggalkan. Ini tentu saja
menyedihkan karena nyata-nyata telah menyimpang dari hukum-hukum Islam
sekaligus dari manhaj perjuangan Rasulullah saw. yang tidak pernah berkompromi
apalagi berkoalisi dengan kemungkaran. Dalam hal ini, Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah berkata, "Semua kejelekan di muka bumi inifitnah, musibah, paceklik
dikuasai musuh dan lain-lain penyebabnya adalah karena kita menyimpang dari
manhaj Rasulullah saw. dan mengajak manusia bukan kepada Allah SWT (Ibn
Taimiyah, Majmû' al-Fatawâ, XV/25).
Kembalilah ke Islam!
Parpol Islam sudah seharusnya kembali pada ideologinya, yakni ideologi Islam,
dan merujuk hanya pada hukum-hukum Islam. Sebaliknya, sudah saatnya
partai-partai Islam meninggalkan sikap pragmatis hanya demi mewujudkan
kemaslahatan dan kepentingan jangka pendek: sekadar mengincar kursi dan
jabatan. Jika itu yang selalu dilakukan, berarti selama ini asas Islam yang
menjadi asas partai hanyalah simbol belaka. Adapun isinya sama saja dengan
partai-partai sekular. Wallâhu a'lam bi ash-shawâb.
