Hiruk-pikuk kampanye Pilpres 2009 mulai digelar. Rakyat disuguhi berbagai iklan
dan orasi politik capres/cawapres. Para capres/cawapres berbusa-busa menawarkan
janji, saling serang kelemahan lawan; juga membuat pernyataan, opini dan klaim
keberhasilan.
Pada saat yang sama, kebanyakan raktyat negeri ini masih dililit dengan
berbagai persoalan. Contoh kecil adalah penderitaan dan nestapa yang menimpa
Siti Hajar (33). TKI di Malasyia yang asal Limbangan Garut Jawa Barat itu
terluka parah akibat siraman air panas dan dipukuli majikannya. Baru saja kasus
ini masuk proses penyidikan, polisi menemukan kasus yang tidak kalah memilukan:
Nurul Widayanti TKI asal Desa Dindeen, Wadungan, Ngawi, Jatim tewas tergantung
di rumah orangtua majikannya, juga di Malasyia. Sangat mungkin, derita yang
samayang tidak dieksposjuga banyak dialami oleh TKI lainnya yang tersebar di
kawasan Asia Pasifik (351.966) dan Timur Tengah (343.487) berdasarkan data
tahun 2007 (Kompas, 15/6/09).
Masalah juga banyak muncul di ranah hukum dan peradilan. Seorang Ibu, Prita
Mulyasari, ditahan Kejaksaan hanya karena mengeluhkan pelayanan baik RS Omni
Internasional Alam Sutra, Serpong melalui surat elektronik (email). Ia dianggap
mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut. Penahanan prematur yang tidak
memenuhi prosedur hukum ini juga mengingatkan kasus yang sering terjadi menimpa
rakyat yang belum melek hukum. Tahun lalu terungkap kasus pembunuhan mutilasi
berantai Ryan yang juga pelaku pembunuhan Moh Asrori, 24, warga Desa
Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Jombang. Dalam kasus ini, polisi telah
melakukan salah tangkap terhadap Imam Khambali alias Kemat, Devid Eko Priyanto
dan Sugik. Mereka telah terlanjur divonis masing-masing 17 dan 12 tahun atas
kasus 'pembunuhan Asrori' di kebun tebu.
Duka juga menyapa TNI. Banyak anggota TNI gugur bukan di medan perang,
melainkan menjadi korban Alutsista yang sudah "usang kadaluwarso". Dalam
sepekan dua pesawat Heli jatuh. Yang terbaru adalah Helikopter Puma SA-330
dengan nomer registrasi HT 3306 yang jatuh pada hari Jumat (12/6) sekitar pukul
14.13 WIB di daerah Atang Sanjaya Bogor. Kecelakaan ini mengakibatkan gugurnya
empat orang TNI dan tiga lainya luka serius. Tentu ironis. TNI, institusi yang
menjadi pilar tegaknya negeri yang sangat luas teritorialnya ini, hanya
memiliki peralatan tempur dan anggaran alakadarnya.
Masalah lainnya, isu Ambalat kembali mencuat. Kedaulatan Indonesia pun rentan
terkoyak. Seperti yang sudah terjadi, Indonesia `kalah' oleh Malaysia dalam
kasus sengketa "Sipadan-Lingitan", yang kini sudah berada dalam pangkuan
Malasyia. Sebelumnya, Timor-Timor lepas dari kesatuan negeri ini. Peluang itu
bisa berulang di bagian timur Indonesia (Maluku, Papua) maupun barat Indonesia
(Aceh) jika Pemerintah tetap tidak serius menjaga kedaulatan negeri ini.
Di sektor keuangan, Indonesia juga menjadi negara yang tidak pernah merdeka
dari jeratan hutang dan bunganya. Pada Desember 2003 posisi hutang Indonesia
adalah Rp 1.275 triliun. Pada Januari 2009, hutang Indonesia membengkak menjadi
Rp 1.667 triliun. Jumlah tersebut, jika dibagi dengan jumlah penduduk
Indonesia, menjadi Rp 7,7 juta perkepala. Selama kepemimpinan SBY-JK, hutang
meningkat hampir 13% (Rp 400 triliun) hanya dalam kurun waktu empat tahun,
yakni naik sekitar Rp 80 triliun pertahun. Inilah "prestasi hutang" terbesar
dari pemerintahan SBY-JK dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Jelas,
angka ini tidak sebanding dengan anggaran untuk sektor yang menyangkut hajat
asasi hidup rakyat seperti pertanian (Rp 8 triliun), pendidikan (Rp 62
triliun), kesehatan (Rp 20 triliun), kementerian lingkungan hidup (Rp 376
miliar). Sementara itu, dalam APBN 2009, untuk membayar hutang tersebut
dianggarkan dana sebesar Rp 162 triliun.
Yang lebih parah, dalam dokumen yang ditemukan INFID, program BLT yang diklaim
sebagai program hasil rancangan Pemerintah Indonesia ternyata ada dalam dokumen
Bank Dunia. Dalam "Document Policy Loan (DPL)" Bank Dunia, program BLT tersebut
didukung oleh ADB (Asian Development Bank) dan Jepang, dan ini adalah program
Bank Dunia (Media Indonesia, 15/6).
Ini tentu ironis. Pasalnya, Pemerintah ternyata memberikan "uang cuma-cuma"
kepada sebagian rakyat dari hasil hutang luar negeri yang juga harus ditanggung
rakyat. Dengan kata lain, sebagian rakyat yang mendapatkan BLT sebesar Rp 300
ribu setiap tiga bulan, ternyata sekaligus diberi beban hutang oleh Pemerintah
sebesar Rp 7,7 juta perkepala.
Kepedulian Musiman
Bagaimana sikap penguasa terhadap borok-borok yang bermunculan silih berganti
ini? Ternyata kepedulian penguasa dan elit politik hanya bersifat musiman.
Rakyat hanya diperhatikan setiap menjelang Pemilu dan Pilpres. Ironisnya,
derita rakyat sekadar dieksploitasi ramai-ramai sekadar untuk mendongkrak
popularitas dan perolehan suara di Pilpres 2009.
Pertanyaannya, akankah pergantian kepemimpinan Indonesia 2009 membawa perubahan
bagi rakyat? Mampukah penguasa baru membawa Indonesia menjadi negara yang
merdeka dari penjajahan ekonomi, politik, hukum dan budaya? Bisakah sekadar
pergantian sosok pemimpin menjadi satu-satunya solusi bagi Indonesia untuk
mengatasi krisis multidemensi yang kronis ini?
Sekularisme: Akar Masalah
Lebih dari setengah abad Indonesia merdeka dari penjajahan fisik. Namun, hingga
kini mayoritas rakyatnya tidak hidup dalam kebaikan; kebanyakan mereka miskin,
bodoh, dan teraniaya. Padahal negeri dengan populasi jumlah penduduk terbesar
nomer empat di dunia (setelah Cina, India dan AS) ini memiliki potensi
sumberdaya pertanian dan kekayaan mineral yang sangat melimpah.
Mengapa semua ini terjadi? Jika ditelaah secara jernih, semua persoalan yang
tengah dihadapi Indonesia dan belahan Dunia Islam lainnya berpangkal pada
penerapan sistem sekular-kapitalis dan tidak adanya kedaulatan syariah. Dengan
kata lain, sistem Islam tidak diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Inilah
akar berbagai persoalan ikutan seperti kemiskinan, kebodohan, korupsi,
kerusakan moral, kezaliman, disintegrasi serta penjajahan dalam segala
bentuknya.
Sejak kemerdekaan hingga saat ini, sekularisme (keyakinan yang menolak campur
tangan agama dalam kehidupan) mengatur Indonesia, terlepas dari siapapun yang
berkuasa. Syariah Islam yang berasal dari Zat Yang Maha Pengatur tidak pernah
diterapkan sejak negeri ini merdeka. Akibatnya, rakyat Indonesia terus-menerus
hidup dalam krisis yang tidak berkesudahan. Indonesia, dengan sistem
sekularnya, terbukti gagal mengantarkan rakyat (warga negara) pada kemakmuran,
kesejahteraan dan keadilan. Inilah fakta dan keniscayaan dari sebuah sistem
yang rusak, yang bersumber dari akal dan hawa nafsu manusia.
Di Indonesia, sistem sekular yang mencampakkan syariah Allah ini tidak pernah
sungguh-sungguh mendapatkan dukungan dari umat. Sebabnya, ia kontradiksi dengan
akidah umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini.
Rahasia Kejayaan
Agar Indonesia maju, bagi umat Islam tidak ada pilihan kecuali kembali pada
rahasianya, yaitu penerapan sistem (syariah) Islam secara kâffah. Islam harus
menjadi ideologi yang melandasi semua bentuk interaksi kehidupan sosial, baik
dalam negeri maupun luar negeri. Syariah Islam telah menyiapkan negara dengan
ditopang oleh sejumlah struktur yang diperlukan, di antaranya adanya khalifah
(kepala negara), para mu'âwin (pembantu khalifah), para wali (kepala daerah),
hingga para qâdhi (hakim), petugas administrasi dan majelis umat.
Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat berbagai ketentuan syariah yang berkaitan
dengan tanah, kepemilikan, industri, perdagangan dalam dan luar negeri dan
sistem lainya. Semua itu menjadi perangkat penting untuk menjamin terciptanya
kemakmuran dan kesejahteraan.
Lalu terkait dengan politik luar negeri, ada ketentuan syariah mengenai
kewajiban untuk membangun tentara yang kuat, bukan berdasarkan konsep tipuan
Barat, yakni "minimum deterrence" (pertahanan minimal). Konsep ini hanyalah
dimaksudkan untuk mematikan kekuatan militer Dunia Ketiga, khususnya Dunia
Islam, dan demi melanggengkan kekuasan Barat atas negeri-negeri jajahannya.
Islam, dengan seperangkat konsepnya yang lengkap dan mudah diterapkan, akan
menjadikan Indonesia berdaulat atas seluruh kekayaan dan potensi melimpah yang
dimilikinya. Dengan menerapkan syariah Islam, Indonesia tidak akan menjadi
negara yang mengabdi pada kepentingan asing, mengatur rakyatnya dengan
undang-undang ataupun konsensus pihak asing (misal: Konsensus Washington) yang
liberal dan menjadikan rakyat "kere" di negerinya sendiri yang subur, persis
seperti pepatah: seperti unta yang mati karena kehausan, padahal ia memikul air
di punggungnya.
Yang pasti, Allah SWT sudah jauh-jauh hari mengingatkan umat ini atas sikap
abainya terhadap penerapan syariah Islam:
وَمَنْ
أَعْرَضَ
عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً
ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ
يَوْمَ
الْقِيَامَةِ
أَعْمَى (١٢٤
Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (al-Quran), sesungguhnya
baginya penghidupan yang sempit dan pada Hari Kiamat nanti Kami akan
membangkitkannya dalam keadaan buta (QS Thaha [20]: 124).
Syariah dan Khilafah: Jalan Baru Indonesia
Setelah Sosialisme ambruk, Kapitalisme-liberalisme yang sekarang diterapkan pun
gagal total dalam memajukan negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia, maka
tentu tidak ada jalan lain bagi kaum Muslim kecuali kembali pada syariah Islam.
Indonesia akan bangkit dan maju hanya dengan menerapkan syariah Islam ini
secara kâffah. Inilah yang berkali-kali diingatkan oleh Hizbut Tahrir
Indonesia, termasuk saat peluncuran "Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia
yang Lebih" di Jakarta beberapa waktu lalu, dan serentak dilaksanakan di
seluruh daerah di Indonesia dalam pekan-pekan terakhir ini.
Singkatnya, dengan Manifesto-nya, Hizbut Tahrir kembali mengingatkan bahwa umat
Islam dan manusia secara keseluruhan hanya akan kembali dapat menikmati
kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera dalam naungan ridha Allah SWT dengan
cara menerapkan syariah Islam secara kâffah dalam sebuah negara yang diwariskan
oleh Rasulullah saw., yakni Khilâfah `ala Minhâj an-Nubuwwah. Yang terpenting,
hanya dalam Khilafah yang menerapkan syariah secara kâffah umat Islam dapat
merealisasikan ketundukan, ketaatan dan kepasrahannya secara total kepada Allah
SWT. Bersamaan dengan itu, Indonesia terus berusaha menyiapkan kemampuan diri
untuk memimpin bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, menjadi negara yang
berpengaruh dan disegani serta bisa membawa dunia ini dalam naungan Islam yang
rahmatan lil `alamin, insya Allah. []
