MUI Haramkan Perubahan Jenis
Kelamin
Selasa, 27 Juli 2010 | 18:43
WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia atau MUI
mengeluarkan fatwa haram terhadap perubahan jenis kelamin jika hal itu
dilakukan
dengan sengaja dan tidak ada alasan alamiah dalam diri yang bersangkutan.
"Mengubah jenis kelamin, yang dilakukan dengan sengaja misalnya dengan
operasi ganti kelamin, hukumnya haram," kata Sekretaris Komisi C yang membahas
tentang fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, di Jakarta, Selasa (27/7/2010).
Fatwa tersebut dikeluarkan MUI setelah melalui pembahasan dalam
Musyawarah Nasional (Munas) VIII. Selain mengenai perubahan alat kelamin MUI
juga mengeluarkan beberapa fatwa lain.
Ia mengatakan, membantu melakukan
operasi ganti kelamin, jika penggantian tersebut dengan sengaja, maka hukumnya
juga haram.
MUI juga memfatwakan, tidak boleh menetapkan keabsahan
status jenis kelamin akibat operasi perubahan alat kelamin sehingga tidak
memiliki implikasi hukum syar’i terkait perubahan tersebut.
Karena keabsahannya tidak boleh ditetapkan, kata dia, kedudukan hukum
jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi sama dengan jenis kelamin
semula seperti sebelum operasi, meski sudah mendapat penetapan pengadilan.
Adapun menyempurnakan kelamin bagi seorang khuntsa (banci) yang
kelaki-lakiannya lebih jelas guna menyempurnakan kelaki-lakiannya hukumnya
boleh. Demikian juga sebaliknya bagi perempuan.
Membantu melakukan
operasi penyempurnaan kelamin juga diperbolehkan hukumnya, demikian juga dengan
penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat
kelamin.
Dengan demikian, hal tersebut memiliki implikasi hukum
syar’i terkait penyempurnaan tersebut. Kedudukan hukumnya sesuai dengan
jenis kelamin setelah penyempurnaan, sekalipun hal itu belum memperoleh
penetapan pengadilan terkait perubahan tersebut.
Atas dasar fatwa
tersebut, MUI memberi rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan untuk menjadikan
fatwa itu sebagai pedoman dalam memberikan aturan pelaksanaan operasi kelamin
dengan melarang operasi ganti kelamin dan mengatur pelaksanaan operasi
penyempurnaan.
Hal ini juga ditujukan kepada organisasi profesi
kedokteran untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan operasi ganti
kelamin dan pengaturan bagi praktik operasi penyempurnaan kelamin.
Ia
menambahkan, pemerintah dan DPR RI diminta membuat aturan hukum terkait dengan
praktik operasi ganti kelamin dan penyempurnaan kelamin.
Selain itu,
pihaknya juga meminta Mahkamah Agung membuat surat edaran kepada hakim untuk
tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti
kelamin.
MUI Haramkan Nikah Wisata
Selasa, 27 Juli 2010 21:57 WIB | Peristiwa |
Pendidikan/Agama | Dibaca 1968 kali
Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin.
(ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Majelis
Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan nikah wisata atau pernikahan yang dilakukan
oleh wisatawan Muslim untuk jangka waktu selama ia dalam perjalanan wisata.
"Nikah wisata atau biasa dikenal dengan nikah mu`aqqat hukumnya haram,"
demikian dibacakan oleh Sekretaris Komisi C yang membahas fatwa Asrorun Ni`am
Sholeh, dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI di Jakarta,
Selasa.
Pernikahan yang dimaksudkan adalah bentuk pernikahan yang
dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun pernikahan itu
diniatkan untuk sementara saja.
Ketua MUI Bidang Fatwa Ma`ruf Amin
mengatakan setelah penetapan fatwa tersebut pihaknya akan melakukan sosialisasi
mengenai keputusan tersebut.
"Kita akan sosialisasikan ke daerah-daerah
dimana ini terjadi," kata Ma`ruf.
Sosialisasi akan dilakukan ke daerah
karena Ma`ruf menyebut praktek pernikahan semacam itu biasanya terjadi tidak
secara resmi namun dibawah tangan dan umum dilakukan di beberapa daerah
tertentu.
Di beberapa daerah, praktek nikah wisata itu dilakukan oleh
penduduk setempat karena alasan ekonomi dimana para turis yang menikahi mereka
biasanya harus membayar "mahar" dalam jumlah lumayan besar.
Setelah
sosialisasi, MUI juga akan mengeluarkan rekomendasi terkait termasuk
kemungkinan
mengeluarkan peraturan untuk menjalankan fatwa tersebut.
"Kita mungkin
akan bicara dengan menteri atau DPR kalau menyangkut (pembuatan) Undang
Undang,"
kata Ma`ruf. (*)
MUI: Pilot Boleh Tidak Berpuasa Ramadhan
Selasa, 27 Juli 2010 20:10 WIB | Peristiwa |
Pendidikan/Agama | Dibaca 745 kali
Jakarta
(ANTARA) - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Para penerbang atau pilot
diperbolehkan tidak berpuasa selama Ramadhan namun harus membayar fidyah atau
menggantinya di hari lain.
"Penerbang atau pilot boleh meninggalkan
ibadah puasa Ramadhan sebagai rukhshah safar (keringanan karenan bepergian),"
demikian fatwa MUI yang dibacakan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun
Ni`am Sholeh dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke VIII di Jakarta,
Selasa.
Meskipun diperbolehkan namun MUI juga memberikan ketentuan bagi
pelaksanaan ibadah wajib umat muslim itu.
Penerbang yang berstatus
musafir tetap (seseorang yang melakukan perjalanan secara terus menerus) dapat
mengganti puasa Ramadhan dengan membayar denda atau fidyah.
Sedangkan
bagi penerbang yang berstatus musafir tidak tetap atau melakukan perjalanan
sewaktu-waktu saja tetap harus membayar puasa di hari lain.
Fatwa itu
dikeluarkan oleh MUI setelah adanya kasus sebuah maskapai penerbangan yang
melarang pilotnya berpuasa karena dinilai menurunkan kinerja.
MUI
menentang kebijakan tersebut karena larangan itu bertentangan dengan hukum
agama.
"Membuat peraturan yang melarang seseorang berpuasa Ramadhan
hukumnya haram karena bertentangan dengan syariat Islam," papar
Asrorun.(*)
MUI Perbolehkan Pencangkokan Organ Tubuh
Selasa, 27 Juli 2010 19:50 WIB | Peristiwa |
Pendidikan/Agama | Dibaca 507 kali
(ANTARA/Grafis/ Hanmus)Jakarta (ANTARA News) -
Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan pencangkokan organ tubuh melalui hibah,
wasiat dengan meminta atau tanpa imbalan atau melalui bank organ
tubuh.
Hal itu terdapat dalam fatwa MUI yang disahkan dalam rapat pleno
Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI yang dibacakan Sekretaris Komisi C tentang
fatwa, Asrorun Ni`am Sholeh di Jakarta, Selasa.
"Tranplantasi boleh
dilakukan dengan persyaratan, " kata Asrorun.
Selain itu, pencangkokan
atau tranplantasi dimungkinkan dilakukan antara muslim dengan non muslim jika
ada hajat untuk itu.
Diperbolehkan juga tranplantasi dari binatang
sekalipun najis dalam keadaan darurat.
MUI juga memperbolehkan donor
organ tubuh dari orang meninggal dengan syarat kematiannya disaksikan dua
dokter
ahli.
Namun, fatwa MUI mengharamkan jual beli organ tubuh.
Fatwa
tersebut disahkan bersama enam fatwa lainnya yang dibahas Komisi C yaitu fatwa
mengenai azas pembuktian terbalik, bank ASI dan bank sperma.
Permasalahan
lain yang difatwakan yaitu mengenai perubahan dan penyempurnaan alat kelamin,
puasa bagi penerbang dan nikah wisata. Selain itu juga difatwakan tentang
infotainment.
Selama ini pencangkokan organ tubuh sudah sering dilakukan
dalam dunia kedokteran.
Fatwa yang dikeluarkan MUI lebih untuk menguatkan
dan meyakinkan umat muslim dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik dan
sesuai syar`i. (*)
[Non-text portions of this message have been removed]
