Manuver Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin serius belum membuat Markas Besar TNI mengambil keputusan untuk mengerahkan pasukan besar-besaran. Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menegaskan, tidak ada kebijakan untuk menjadikan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) seperti di Aceh beberapa tahun lalu.
"Tidak ada peningkatan status darurat militer. Semua tindakan yang diambil harus terukur yang didasarkan pada data intelijen yang akurat. Karena bagaimanapun, kelompok (OPM, Red) itu masih ada," ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi terbatas kementerian bidang politik, hukum, dan keamanan.
Menurut Djoko, harus dilakukan berbagai evaluasi untuk meningkatkan status keamanan di Papua. "Tidak mudah meningkatkan status darurat sipil menjadi darurat militer atau darurat perang. Untuk saat ini, saya rasa belum perlu," lanjutnya. Bahkan, pihaknya juga menyatakan tidak perlu ada penambahan pasukan.
Djoko menambahkan bahwa dari laporan terkahir, salah satu selongsong peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) dikeluarkan dari senjata laras panjang jenis AK-47. Seperti diketahui bersama, senjata sejenis digunakan TNI sebagai standar tempur. Ditanya berasal dari mana senjata yang digunakan OPM itu, Djoko mengatakan saat ini masih dilakukan penyelidikan soal kemungkinan adanya elemen luar yang bermain.
Panglima juga mengatakan, semua data kelompok-kelompok OPM di Papua telah dikantongi aparat. "Data tentang kelompok-kelompok di sana (Papua), kekuataan, dan senjatanya sudah ada. Mereka terpencar di seluruh wilayah Papua, tidak berkumpul, dan bersembunyi di hutan-hutan," jelas mantan KSAU tersebut. Dia mengungkapkan, pihaknya tidak melakukan pengejaran hingga ke hutan karena sudah ada kebijakan untuk mengubah pola operasi di Papua.
Sebelumnya, sumber di kalangan TNI mengatakan, ada sejumlah kelompok yang ditengarai menyerang Pos TNI di Wembi. Salah satunya, kelompok yang dipimpin tokoh separatis bernama Matias Wenda. Menanggapi pernyataan tersebut, panglima TNI mengatakan "Itu belum pasti, harus masih kita lakukan pendalaman lebih lanjut. (yog/cak)
http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=220725
Rabu, 12 Apr 2006,
Konflik Papua, Apa Yang Sebenarnya Diinginkan Rakyat Papua?
Menanti Keadilan Ekonomi dan Politik
Tanah Papua terus bergolak. Darah mengalir di tanah kaya itu. Selain alasan ekonomi, peletup konflik adalah muatan politis. Gerakan separatis OPM melakukan berbagai provokasi.
Suatu saat, Maret 2003, Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu yang saat itu menjabat sebagai KSAD, menegaskan bahwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan pemberontak dan musuh negara sehingga harus ditumpas. Dengan lantang Ryamizard melanjutkan, gerakan-gerakan pengacau keamanan di dua daerah tersebut sudah membahayakan keselamatan negara dan bangsa ini. Karena itu, tindakan tegas harus segera diambil.
Dari sisi militer, strategi mempertahankan keutuhan negara dengan cara angkat senjata memang wajib disuarakan. Namun, masih ada hal lain untuk menyelesaikan persoalan, yakni diplomasi (nonmiliter). Agustus tahun lalu, pemerintah secara elegan meneken perjanjian perdamaian (MoU) GAM. Artinya, penyelesaian dengan skema diplomasi ditempuh pemerintahan SBY-Kalla.
Bagaimana dengan Papua? Sejak kasus demo Freeport awal tahun ini, gelembung konflik terus merebak. Peristiwa berdarah di depan kasus Uncen yang menyebabkan lima aparat tewas, 42 warga Papua lari ke Australia, serta anggota TNI tewas di perbatasan Papua-Papua Nugini adalah potret gejolak membara itu.
Anggota Pokja Papua menilai, konflik tersebut merupakan akumulasi dari setumpuk permasalahan yang tidak pernah mau diselesaikan secara baik dan benar oleh pemerintah. Padahal, solusi penyelesaian masalah Papua telah diakomodasikan melalui UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Tapi, pemerintah malah mendistorsi UU Otsus semata-mata karena urusan uang dan pemekaran provinsi.
"Lebih memprihatinkan lagi, Jakarta menggeser Otonomi Khusus Papua yang tadinya merupakan solusi menjadi masalah. Karena itu, penting dilakukan dialog yang jujur, demokratis, dan bermartabat tentang masa depan implementasi otonomi khusus antara Pemerintah Pusat dan Papua setelah pelaksanaan Pilkada Papua dan IJB," tegas Frans, putra asli Papua, itu.
Menurut dia, ada empat persoalan mendasar yang harus diselesaikan Pemerintah Pusat. Pertama, meminimalkan kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi antara penduduk asli Papua dan masyarakat pendatang.
Kedua, harus ada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan HAM yang terjadi selama 40 tahun lebih (selama integrasi dengan RI). Ketiga, pemahaman bersama tentang sejarah integrasi Papua dengan NKRI, antara Pemerintah Pusat dan rakyat Papua. Keempat, penguasaan sumber daya alam oleh orang asli Papua untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama masyarakat dan penduduk di Papua.
"Selama ini, pusat sama sekali tidak konsisten dan konsekuen mendorong implementasi otsus. Itu dibuktikan dengan pemaksaan percepatan pemekaran Papua menjadi Irian Jaya Barat (IJB) melalui Inpres 1/2003 hingga pemaksaan pelaksanaan Pilkada IJB pada 11 Maret lalu. Tidak ada payung hukum yang mendasari provinsi itu, sebagai pengganti UU 45/1999 yang telah dinyatakan batal demi hukum alias tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 11 November 2004," jelasnya.
Bahkan, lanjut dia, pada 20 Februari 2006, setelah pertemuan pimpinan DPRP, MRP (Majelis Rakyat Papua) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyerahkan hasil keputusan berupa rekomendasi MRP tentang IJB, Mendagri M. Maaruf menyatakan bahwa IJB menggunakan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Papua menggunakan UU 21/2001 tentang Otsus Papua.
Padahal, kalau ditinjau dari perspektif hukum, UU 32/2004 tidak bisa digunakan sebagai payung hukum bagi Provinsi IJB. Sebab, UU tersebut menyatakan tentang pemerintahan daerah secara nasional, bukan UU pembentukan sebuah provinsi.
"Ini bukti bahwa Pemerintah Pusat, termasuk Mendagri, jelas-jelas memanipulasi peraturan perundang-undangan untuk membenarkan tindakannya yang salah. Yakni, UU 32/2004 dijadikan sebagai payung hukum bagi IJB. Jadi, Mendagri tidak bisa membedakan antara UU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan UU Pembentukan Sebuah Provinsi/ Kabupaten/Kota," tegas Alumni Ilmu Pemerintahan UGM itu mantap.
Wakil Ketua Bidang Operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Robertus Robet memberikan solusi, penyelesaian damai yang dilakukan pemerintah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) saat konflik dengan GAM bisa menjadi pijakan penyelesaian konflik di Papua. Hal itu perlu dilakukan sebagai perwujudan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan di bumi Cenderawasih yang semakin memanas akhir-akhir ini.
"Kita menyesalkan bentuk kekerasan di Papua oleh TNI atau sebaliknya. Justru yang jadi korban adalah TNI. Karena itu, jalan diplomasi yang harus ditempuh," ujar Robertus kemarin.
Menurut dia, permasalahan di Papua terjadi karena pendistribusian keadilan, ekonomi, dan budaya yang tidak merata sehingga memunculkan konflik. "Melahirkan konflik politik dan hukum, serta kekerasan," tambahnya. Kekerasan kelompok bersenjata merupakan implikasi distribusi yang kurang merata di Papua.
Karena itu, Robertus berharap konflik di Papua diselesaikan laiknya penyelesaian damai di NAD. Yakni, dengan mekanisme politik. ÕÕKetidakadilan di Aceh bisa diselesaikan dengan mekanisme politik, kenapa di Papua tidak bisa,ÕÕ tegasnya. Penyelesaian secara damai di NAD juga berhasil mengurangi resistensi masyarakat NAD terhadap TNI dan Polri. Intinya, Jakarta harus menghindari penyelesaian cara militer. Serta harus ada keadilan distribusi ekonomi dan akses politik. (yog/cak/jpnn)
Jumat, 07 Apr 2006,
Jaringan Lobi Papua Merdeka di Australia
Sejumlah Senator di Balik Bintang Kejora
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat menengarai pihak Australia terlibat dalam memfasilitasi gerakan separatis Papua. Sejumlah dokumen pun diungkap untuk menguatkan sinyalemen tersebut.
SALAH satu alasan enam anggota DPR ngotot pergi ke Australia adalah ditemukannya dokumen yang menyebutkan keterlibatan tokoh-tokoh di Australia dalam gerakan separatis Papua.
Anggota Komisi I DPR Happy Bone Zulkarnaen menyebutkan, lima anggota parlemen Australia secara terang-terangan mendukung gerakan separatis Papua. Selain itu, ada keterlibatan penulis buku, peneliti, aktivis, dan redaktur majalah.
"Gerakan separatis Papua benar-benat dibebaskan dan difasilitasi di sana. Bahkan, saat separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora di Sydney, dibiarkan. Juga difasilitasi imigrasi setempat untuk konferensi pers," kata Happy Bone.
Dalam dokumen yang dipaparkan Happy, ada tiga partai yang berperan dalam menyokong gerakan separatis Papua. Yaitu Labour Party, Green Party, dan Democrat Party.
Dari data tersebut diketahui, anggota parlemen tingkat Negara Bagian Melbourne dari Partai Buruh Greg Swor pada 25 oktober 2000 menandatangani MoU dengan anggota panel internasional Dewan Papua untuk Australia Jacob Rumbiak. "MoU ini berisi dukungan bagi setiap aktivitas gerakan separatis Papua," kata Happy.
Senator Bob Crown yang juga ketua Green Party juga ditengarai terlibat. Sejak 2000, Crown aktif memotori terbentuknya Parliamentary Group on West Papua. Pada 2003, dia juga mengampanyekan masuknya beberapa submission kepada parlemen Australia yang mengangkat tema pelurusan sejarah Irian Jaya dan self determination (penentuan nasib sendiri) bagi Rakyat Irian Jaya.
Tokoh Green Party lainnya, Senator Kerry Nettle, juga disebut-sebut sebagai senator yang memperjuangkan suaka bagi 42 orang Papua. Pada 2 April lalu, Nettle juga mendapatkan penghargaan Mahkota Papua dari kelompok proseparatis Papua di Sydney. Dia itu yang disebut-sebut akan masuk Indonesia. Namun, pemerintah RI sudah mencekal.
Dari Partai Demokrat, Senator Andrew Barlet, kata Happy, sejak 2000 aktif mengajak anggota parlemen Australia mendukung kampanye self determination bagi rakyat Papua. Bahkan, dia pernah mengirim surat ke Sekjen PBB, meminta lembaga tersebut meninjau kembali keabsahan PEPERA 1969. Satu lagi, Senator Natasha Despoja dari Partai Demokrat juga disebut-sebut mulai aktif memperjuangkan separatis Papua setelah digalang Senator Kerry Nettle.
Tidak hanya dari kalangan senator. Peneliti dan penulis tentang Indonesia Prof Denis Lelth dikabarkan aktif membantu penggalangan dana untuk aktivitas West Papua Project-Australia. Kegiatan itu juga dibantu Kell Dumet, aktivis West Papua Association-Australia.
Gerakan separatis Papua juga didukung kalangan pers setempat. Indikasinya, kata Happy, terlibatnya redaktur New Internationalist Magazine Australia Christ Richard. Salah satu sumbangsihnya adalah aktif dalam penyelenggaraan seminar-seminar Papua di Australia. "Dari bukti-buti ini, sudah jelas, Australia bisa disimpulkan terlibat dalam memfasilitasi gerakan separatis Papua," kata anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandi.
Anggota Komisi I DPR lainnya, A.S. Hikam, punya pandangan lain menyikapi sinyalemen keterlibatan Australia dalam gerakan separatis Papua. Menurut Hikam, langkah paling tepat ialah membentuk tim pencari fakta yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno. Tim itu terjun ke Papua menemui berbagai elemen di sana dan mencari tahu keterlibatan pihak asing.
Soetardjo juga mendukung langkah komisi I memanggil sejumlah pejabat, mulai Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Menko Polhukam Widodo A.S, dan Kepala BIN Syamsir Siregar. "BIN yang paling utama. Masa BIN tidak tahu kalau ada orang asing terlibat gerakan separatis di Papua," kata Soetardjo.
Hubungan yang memanas antara Indonesia dan Australia sedikit banyak mempengaruhi berbagai aspek. Terutama sektor pariwisata. Tapi, itu tidakberpengaruh terhadap sektor pendidikan. Manajer Australian Education Center (AEC) Surabaya Josephine Maria Julianti Ratna mengatakan, di bidang edukasi tidak ada pengaruh negatif.
Bahkan, baru saja Indonesia mengirimkan delegasi dalam International Education Forum di Brisbane yang dihadiri 900 delegasi dari 44 negara. "Hubungan tetap mesra di bidang pendidikan. Sebab, bagaimanapun, masa depan akan tetap membutuhkan pendidikan yang lebih baik," kata Josephine. (tomy c. gutomo)http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=219962
Jumat, 07 Apr 2006,
Bendera Papua Merdeka Berkibar di Uncen
Sel-sel jaringan separatisme di tanah Papua masih muncul. Yang terbaru, bendera Bintang Kejora yang menjadi lambang kelompok Papua Merdeka kemarin subuh berkibar di kampus Universitas Cenderawasih.
Bendera garis biru dengan bintang merah itu berkibar di halaman rektorat kampus yang terletak di Waena, Jayapura. Bendera kelompok separatis itu berkibar selama kurang lebih 3,5 jam, yakni pukul 04.00-07.30 WIT.
Kemudian, bendera tersebut diturunkan dari tiang setinggi kurang lebih 10 meter di halaman Gedung Rektorat Uncen oleh aparat kepolisian dan langsung diamankan ke Polsekta Abepura.
Bukan hanya pengibaran bendera Bintang Kejora yang dilarang pemerintah, tapi juga sabotase. Gedung Rektorat Uncen yang berlantai III itu nyaris ludes. Beruntung api yang menyala di pintu bagian utara lantai I itu bisa dipadamkan sebelum menjalar lebih luas ke bagian lain gedung tersebut. Kejadian subuh kemarin membuat Uncen semakin disoroti.
Dari kasus pengibaran bendera dan rencana pembakaran rektorat Uncen itu, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sehelai bendera Bintang Kejora dan jeriken ukuran 12 liter yang berisi bensin setengahnya (sisa bensin yang digunakan untuk membakar pintu) serta keset. Sementara itu, tiga saksi yang berada di tempat kejadian diamankan ke Polresta Jayapura untuk dimintai keterangan.
Ketiganya adalah Surono, 53 (satpam Uncen), Abdullah Matdoan, 66 (satpam), dan Amos, 22 (tukang sapu). Mereka mengaku berada di lokasi kejadian saat berlangsung pengibaran bendera. Namun, mereka tidak melihat pelakunya, termasuk yang membakar pintu rektorat.
"Pada pukul 04.00 WIT, kami salat subuh dan tidak tahu apa-apa. Lalu Amos berteriak dan memanggil kami karena ada kebakaran. Kami langsung lari ke tempat terjadinya kebakaran itu. Untung, api baru menyala di bagian pintu dan lantai," kata Surono kepada wartawan sebelum dijadikan saksi oleh polisi. "Tapi, kami tidak tahu siapa yang membakarnya," lanjutnya.
Saat itu, mereka hanya memadamkan api yang mulai menjalar. Tapi, mereka kaget begitu melihat bendera Bintang Kejora yang sudah terikat rapi dan melambai-lambai di tiang bendera.
Hal yang hampir sama diungkapkan Abdullah Matdoan. Menurut dia, awalnya mereka salat subuh. Namun, setelah mendengar teriakan Amos, mereka melihat api mulai menjalar di pintu bagian utara, tepatnya di lantai I Gedung Rektorat Uncen.
"Api berhasil kami padamkan dengan menggunakan keset. Setelah api padam, kami melihat ada bendera Bintang Kejora yang berkibar. Tadi, kami sudah melaporkan kejadian ini kepada atasan kami, lalu ke Polsekta Abepura. Tidak lama kemudian, aparat kepolisian datang," kata Badullah.
Di tempat yang sama, Amos yang dimintai keterangan seputar kebakaran itu mengaku kaget ketika akan menyapu di bagian lantai satu. Sebab, di pintu bagian utara, tepatnya di lantai I, sudah terlihat api yang mulai berkobar di tembok dan pintu karena siraman bensin. Dia pun berteriak minta tolong dan mencari satpam. "Saat kami memadamkan api, kami tidak melihat seorang pun," tambahnya.
Aparat kepolisian dan sejumlah anggota intelijen dari berbagai kesatuan langsung melakukan pengamanan dan penyisiran di tempat kejadian perkara (TKP). Namun, pelaku belum diketahui jejaknya.
Sesaat setelah kejadian, jajaran kepolisian meluncur ke TKP. Di antaranya Direktur Reskrim Polda Papua AKBP Paulus Waterpauw dan Kapolresta Jayapura AKBP Drs Taufik Pribadi.
Kapolresta Taufik Pribadi mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti kasus tersebut. Tapi, dirinya belum bisa menyimpulkan siapa sebenarnya pelaku pembakaran dan pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut.
Sementara itu, Rektor Universitas Cenderawasih Prof Dr Bert Kambuaya MBA yang dikonfirmasi kejadian itu merasa sangat kecewa dan bingung. Sebab, peristiwa tersebut seolah-olah terus memojokkan Uncen tanpa tahu sebab akibatnya.
"Saya bingung dan tidak tahu persoalan yang terjadi sekarang ini. Kok Uncen terus yang jadi sasaran. Kami berharap, kasus ini diusut secara tuntas dan pelakunya ditindak tegas. Kalau memang ada orang dalam yang terlibat, kami juga akan mengambil sikap dan menindaknya dengan tegas," ujarnya kepada Cenderawasih Pos via telepon, kemarin.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, peristiwa tersebut tidak terlalu mempengaruhi aktivitas perkuliahan di sejumlah fakultas. Hanya, aktivitas Gedung Rektorat tidak seperti biasa. Aktivitasnya agak terganggu karena pegawai kelihatan masih waswas.
Pasalnya, tidak hanya membakar dan mengibarkan bendera, orang yang tak dikenal itu juga membuat tulisan di dinding gedung rektorat dan salah satu gedung dekat rektorat. Tulisan yang menggunakan piloks merah tersebut berbunyi, OPM, TPM/OPM pasukan kilat. Guna membantu penyelidikan lebih lanjut, Polresta Jayapura memasang police line di TKP. (ito/jpnn)
Jumat, 07 Apr 2006,
Separatisme No, Bantuan Yes
TUDUHAN keterlibatan LSM asing dan tanah air dalam mendukung gerakan separatisme di Papua dibantah Front Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat). Melalui juru bicaranya, Arkilaus Baho, LSM gerakan rakyat Papua tersebut menyatakan bahwa tuduhan itu hanya rekayasa pemerintah yang tak mampu menyelesaikan masalah di Papua.
"Yang jelas, pemerintah tidak harus menuduh siapa. Sikap itu merupakan ketidaksanggupan pemerintah untuk mengatasi masalah di Papua. Kesannya, tuduhan itu tak lebih dari lontaran pemerintah untuk mencari kambing hitam," tegas Baho.
Dia menyatakan, gerakan separatisme atau gerakan lain di Papua adalah murni aspirasi rakyat. Tak ada satu pun elemen yang menunggangi. Tidak ada LSM asing yang mengucurkan dana. Dia juga membantah keterlibatan pemerintah Australia. "Nggak ada seperti itu. Tidak ada sponsor. Ini murni gerakan rakyat," ungkapnya.
Soal dana bantuan, dia tak menyangkal bahwa masyarakat Papua sering dikucuri oleh LSM atau NGO asing. Tapi, dana itu dikucurkan dengan tujuan kemanusiaan, bukan untuk memberontak pemerintah RI. "Paling-paling bantuan kemanusiaan," ujarnya.
Karena itu, Baho mengaku kaget atas statemen pemerintah soal keterlibatan LSM dalam gerakan separatisme di Papua. Dia kembali menegaskan bahwa tuduhan itu sengaja dipolitisasi pemerintah. (egey)
---------------------------------
Yahoo! Messenger with Voice. PC-to-Phone calls for ridiculously low rates.
[Non-text portions of this message have been removed]
****
HELP ME !
Gemuk ? Insomnia ? Phobia ? Psikosomatis ?
Relapse ? Trauma ? Takut ? Cemas ? Sedih ? Depresi ? Stress ?
Kurus ? Marah ? Kebiasaan Buruk ? Pengalaman Negatif ? Dll. ?
di SERVO aja...!
TESTIMONIAL
Dimuat di Majalah Good Housekeeping, September 2005, hal. 52.
Hadi (37 tahun)
....... Saya perfeksionis. Ketika Ada pekerjaan yang kurang sempurna hasilnya, saya selalu merasa tidak tenang dan tegang. Saya akan menghabiskan hampir seluruh waktu saya untuk menyempurnakan dan memikirkan pekerjaan tersebut.
...... hasil yang saya rasakan sekarang adalah perasaan lebih gembira. Saya merasa lebih rileks menghadapi segala sesuatu yang terjadi, tidak ada lagi beban yang berlebihan yang saya rasakan dan saya lebih mudah tersenyum.
Cinthya (23 tahun)
Saya menjalani Servo Therapy demi membenahi insomnia yang saya derita. Biasanya saya tidak bisa tidur sebelum memasuki waktu subuh. Setelah diterapi, saya mulai bisa tidur dengan teratur, sekitar jam 10 malam.
Terapi kedua dilakukan dua minggu kemudian. Kali ini untuk menyembuhkan fobia darah. Biasanya, kalau melihat darah saya langsung tidak tahan dan merasa pusing sekali.
Kini saya sudah menikmati hasilnya setelah diterapi, tidak lagi merasa takut dan tidak pusing lagi saat melihat darah. ..............
Kristin (30 tahun)
Pada bulan April 2005 lalu, saya menjalani terapi dengan tujuan ingin menurunkan berat badan. Sebelum di Servo, berat badan saya mencapai 71 kg. Saya sebelumnya sudah mencoba beberapa cara, tapi tidak berhasil. Pernah juga mencoba mengonsumsi obat untuk melangsingkan tubuh, kemudian berat badan saya berhasil turun, namun kembali bertambah berat lagi setelah berhenti mengonsumsinya. Akhirnya saya putuskan untuk mencoba metode ini. ..........
Sekarang, bobot tubuh saya sudah turun menjadi 66 kg. Saya tidak lagi merasa tergoda untuk ngemil dan melahap gorengan.
SERVO CENTER - VISI GLOBAL INDONESIA
Pusat Pemrograman Diri dan Prestasi
021) 5574 5555, 554 6009, 554 5257
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "TaManBinTaNG" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
