pak kusman,
rasulullah memberikan teladan kepemimpinan, dan bukannya sistem pemerintahan. karena apa? karena sistem pemerintahan yang berlaku pada masa beliau adalah pemerintahan ilahiah (berbasis wahyu dan dikontrol Allah secara langsung). ya, setahu saya, rasul memberi teladan pola kepemimpinan (kombinasi otoriter, demokratis, dan laissez faire, yang kini diakui di kepemimpinan modern).. pribadi pemimpin yang diteladankan rasul itulah yang harus diikuti untuk melanjutkan ESENSI--bukan model pemerintahan --yang beliau perjuangkan (amanah, adil, egaliter, merakyat, melindungi kaum minoritas meski beda agama, mengedepan kan kesejahteraan rakyat dll). esensinya yang diambil, bukan model pemerintahannya. justru, tak boleh ada pemerintahan ilahiah lain selepas rasul wafat. karena jika ada, maka justru sedang terjadi "penabian" sosok pemimpin tersebut. seingat saya ada konsep khususiyat yang berlaku hanya bagi nabi dan tidak bagi umat (misal; menerima wahyu). bukankah quran bilang tiap manusia itu khalifah di atas muka bumi?? ini menunjukkan bahwa semua orang adalah khalifah yang harus memegang kesadaran mengemban kepemimpinan di tingkat or sistem manapun (di sistem monarki, demokrasi, keluarga, maupun pribadi) sebagai amanah Allah. saya bukannya tak setuju atau benci pemerintahan khalifah pada lampau. namun (IMHO) rasul memang tidak memerintah kan umat mengambil model or sistem pemerintahan tertentu. demokrasi, justru menjadi pilihan realistis untuk mewujudkan semangat khilafah itu di dalam pemerintahan kita, dari pada golput dan membiarkan sistem demokrasi yang katanya "thaghut" itu dikuasai oleh mereka yang tidak amanah. ketika umat islam tidak berpartisipasi dalam "pemerintahan thaghut" ini, maka harapan untuk menjaga aspirasi umat islam di tataran negara ini bisa dipastikan makin kecil. kita perlu ingat, bahwa lewat partai-partai bersemangat islam tersebut, negara kita bisa mengamini pembentukan sistem keuangan syariah yang memungkinkan muslim beraktivitas ekonomi dalam koridor syar'i, dan bukannya "DIPAKSA" memakan bunga (riba) di bank konvensional. partai bersemangat prinsip islam seperti PKS (yang menurut anda tidak syar'i tersebut) berjuang menciptakan sistem ekonomi syar'i bagi umat islam dan umat beragama lain yang menolak prinsip bunga [riba], maisir [judi], dan gharar [spekulasi]. saya ada di DPR ketika itu, menyaksikan perjuangan PKS, dan partai bersimbol islam lain memperjuangkan sistem keuangan syariah. ini menurut saya, sebuah kemajuan. meski tak besar. terakhir, berikut ini pesan rasulullah terkait dengan pemimpin (yang bersesuaian dengan esensi demokrasi): "Sebaik-baik pemimpin kamu adalah orang yang mencintaimu dan kamu mencintainya, mendoakan kebaikanmu dan kamu mendoakan kebaikan untuknya. Sejelek-jeleknya pemimpinmu adalah yang kamu benci dan ia membencimu, kamu mengutuknya dan ia mengutukmu." (HR Imam Muslim dari Auf bin Malik). wassalam, *rif 2009/3/12 Kusman Balikpapan <[email protected]> > Demokrasi itu tdk sesuai dgn syariat Islam > > --- Pada Ming, 8/3/09, Asep Sumantri > <[email protected]<asep_sumantry%40yahoo.com>> > menulis: > > Dari: Asep Sumantri <[email protected] <asep_sumantry%40yahoo.com>> > Topik: PKS+ Trs: Fyi: ISLAM, DEMOKRASI dan PKS ! > Kepada: [email protected] <taman2syurga%40yahoogroups.com>, > "fl" <[email protected] <floyd.barnaby%40redcross.org.hk>>, > "fs" <[email protected] <fusi-04%40yahoogroups.com>>, "ks" < > [email protected] <kotasantri%40yahoogroups.com>>, "ms" < > [email protected] <wanita-muslimah%40yahoogroups.com>>, "pk" > <[email protected] <pksplus%40yahoogroups.com>>, "TB" < > [email protected] <tamanbintang%40yahoogroups.com>>, > [email protected] <remay24cemara%40yahoo.com> > Tanggal: Minggu, 8 Maret, 2009, 11:24 AM > > Sumber dari : Firman Noor > Mahasiswa Program Master > Faculty of Asian Studies, The Australian National University (ANU), > Australia, > (Saat ini tengah mempersiapkan thesis mengenai Partai Keadilan > Sejahtera) > Dalam kiprahnya selama tujuh tahun ini, Partai > Keadilan Sejahtera (PKS) yang dulu bernama Partai Keadilan (PK) telah > menjadi ikon tersendiri bagi kehidupan demokrasi bangsa. > > Pengamat asing seperti Anthony Buballo dan Greg Fealy (2005) mengakui > PKS telah memberikan contoh gamblang tentang bagaimana demokrasi telah > dipraktikkan oleh partai yang menjadikan Islam sebagai landasannya. > Catatan penting kedua pengamat Islam dan Indonesia itu bukanlah omong > kosong. Komitmen PKS terhadap demokrasi dibuktikan dengan demikian > nyata dan terasa. Antara lain melalui sikap resmi partai dan pandangan > politik para elitenya. Refleksi demokrasi > Hingga > saat ini PKS mampu memberikan contoh standar tentang implementasi > kehidupan demokrasi yang mengedepankan aspek penghargaan terhadap > perbedaan dan pluralitas, pengedepanan rasionalitas, serta kesantunan > berpolitik sebagai cerminan ketaatan terhadap aturan main. > Sikap > penghormatan terhadap pluralisme, tidak saja dapat terlihat dari > platform partai, namun juga pandangan para tokohnya. Dalam sebuah > pertemuan di Australian National University, Hidayat Nur Wahid > mengatakan bahwa hakekat kaffah seorang Muslim sejatinya tecermin dari > kesediaan dirinya untuk menerima Islam sebagai sebuah ajaran yang > menghormati nilai-nilai universal dan keberagaman. Pernyataan semacam > ini akan menjadi sekadar lip service jika dalam praktiknya sikap itu > tidak terlihat. > Usulan bersama PK dan PAN --yang > bergabung dalam Fraksi Reformasi pada DPR periode lalu-- mengenai > kebebasan menjalankan ajaran agama bagi seluruh pemeluk agama sebagai > alternatif amandemen Pasal 29 UUD 1945, merupakan contoh kecil yang > monumental bagi penghormatan terhadap pluralisme. Begitu pula dengan > kesedian PKS bekerjasama dengan kalangan lintas agama dan ideologi di > dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). > Sementara > dalam konteks rasionalitas, PKS tidak segan menawarkan sebuah solusi > jernih dan bersikap kritis, meski itu berarti harus bertentangan dengan > kelompok mayoritas. Hal itu misalnya terlihat dari sikap Fraksi PKS di > DPR yang menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Pada pemerintahan > lokal, sikap ini terlihat dari penolakan untuk menghambur-hamburka n > uang rakyat. Misalnya kasus pengembalian uang kadeudeuh di Jawa Barat, > penolakan tunjangan Dewan hingga ratusan juta di Banten, dan > pengembalian uang siluman di Sumatera Selatan. > Sementara > sikap kritis tecermin pada penolakan LPJ kepala daerah di berbagai > wilayah yang kinerjanya kurang memuaskan --dimana kebanyakan dari kasus > itu wakil PKS menjadi 'sendirian'. Hal itu memperlihatkan penggunaan > nurani dan rasio, seperti keberpihakan kepada kepentingan rakyat.Semua > idealisme itu dibungkus dalam sikap yang mengedepankan kesantunan > berpolitik, baik di dalam maupun di luar parlemen. Hingga satu dekade > keberadaannya di pentas nasional maupun lokal, PKS mampu menjaga > dirinya untuk tidak terpancing melakukan tindakan anarkis. Kenyataan > yang merefleksikan sikap menghargai aturan main, sebagaimana yang > dipersyaratakan oleh kehidupan demokrasi, telah menjadi sebuah > milestone bagi partai yang kerap diidentikan dengan gerakan Ikhwanul > Muslimun di Mesir ini. > Kartu as > Sebagai sebuah partai > yang menjadikan Islam sebagai asasnya, PKS menunjukan bahwa pergaulan > Islam dan politik dengan demokrasi, tidaklah sehitam yang dituduhkan. > Dengan karakter pemahaman yang khas mengenai peran agama dalam > kehidupan --termasuk didalamnya kehidupan berpolitik-- PKS memandang > demokrasi sebagai realitas objektif. > PKS memandang > demokrasi sebagai media yang efektif dalam menerapkan idealisme dan > terciptanya sebuah kondisi yang terbaik berdasarkan kehendak dan > kepentingan bersama (general will). Sehingga berbeda dengan tuduhan > banyak pihak, demokrasi justru telah menjadi sebuah 'kartu as' bagi > kiprah politik partai yang mendapatkan dukungan relatif meluas di > kalangan terpelajar ini. > Dan dalam upayanya ini, PKS > tidak saja berhasil memberikan contoh yang baik namun juga menimbulkan > simpati dan image positif. Tidak saja bagi kalangan internal umat Islam > namun juga dari beragam kalangan. Dukungan beragam kalangan kepada > kandidat kepala daerah yang diusulkan PKS --baik dari kalangan NU, > Muhammadiyah, non-Muslim, bahkan dari pengurus PDIP Pro-Mega. Misalnya > di Sumatera Utara ataupun Depok. > Pilihan memandang > demokrasi sebagai strategi bukanlah sesuatu yang asing, mengingat > pandangan aktivis pergerakan dan juga pemikir muslim seperti Hasan > al-Banna ataupun Mohammad Natsir, yang menyatakan demokrasi tidak mesti > dipandang melulu sebagai sebuah jalan hidup (way of life). Di dalam > batasan ini, tidaklah salah jika PKS menempatkan dirinya sebagai > demokrat dalam konteks praktis ketimbang sebagai jalan hidup. Meski > dalam situasi seperti ini kerap memunculkan spekulasi tentang hadirnya > sebuah demokrasi yang tegak tanpa adanya demokrat (democracy without > democrats), sebagaimana dilansir Ghasan Salame (1994). Namun yang > pasti, PKS dalam kiprah politiknya telah dengan sadar mempraktikkan > model demokrasi dan hal ini diakui oleh banyak pihak. > Mengharapkan konsistensi > Sikap > PKS ini telah memberikan harapan bagi perkembangan demokrasi pada > khususnya dan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya > di Tanah Air. Kondisi ini memunculkan sebuah harapan akan adanya > konsistensi sikap PKS. Harapan itu tentu bukan sesuatu yang mudah > diwujudkan. Sebab hakikat demokrasi belum seutuhnya dapat diterima > seluruh kalangan di pelosok negeri, hingga perlunya menjaga ketahanan > mental dan kesabaran tinggi. > Selain itu, secara internal > kepartaian, perdebatan tentang posisi ideologis demokrasi dan tarik > ulur kepentingan strategis dengan segenap konsekuensinya --yang > berpotensi untuk dirasakan terlalu moderat bagi sebagian pendukungnya- - > memberikan peluang terhadap situasi setengah hati bagi perkembangan dan > pelaksanaan demokrasi di kemudian hari. Kondisi ini dipersulit dengan > kecenderungan 'wajar' sebuah partai untuk berubah sikap ketika sudah > menjadi bagian dari kekuasaan. > Studi Daniel Brumberg > (1997) yang mengambil kasus beberapa Partai Islam di Timur Tengah, > sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kecenderungan untuk mengubah > orientasi terlihat manakala sebuah partai Islam dan para elitenya telah > berada di lingkar dalam kekuasaan. Dengan demikian, pertanyaan yang > cukup mendasar ialah sampai sejauh mana PKS dapat menjaga sikap > demokratnya ditengah godaan kekuasaan, lingkungan politik yang masih > kurang ramah terhadap 'demokrasi rasional', serta perdebatan idelogis > di dalam tubuh partai. Tantangan seperti ini bukannya tidak disadari > oleh PKS. Kenyataan bahwa PKS merupakan metamorfosa dari sebuah gerakan > dakwah, memang menuntut kedewasaan sikap dan pemikiran dalam menyikapi > situasi yang terus berkembang. Dan PKS tampak cukup cerdas mengambil > pelajaran dari pengalaman partai-partai Islam dan situasi politik > nasional saat ini. > Tak kurang Presiden Partai Tifatul > Sembiring dengan arif menengarai perlunya kesadaran untuk tetap menjaga > konsistensi dalam sikap positif, sembari menyadarkan pentingnya > beradaptasi dengan situasi baru, di mana PKS sejatinya telah menjadi > bagian dari elemen pembuat kebijakan. Dalam pesannya itu, sejatinya > sang presiden mengajak partainya untuk bersikap lebih akomodatif dan > realistis. Itu dapat diartikan terus melanjutkan sikap demokrat, tanpa > harus kehilangan jati dirinya sebagai partai yang memperjuangan > nilai-nilai religius keislaman. Adanya kesadaran seperti itu membuat > peluang PKS untuk terus mewarnai kehidupan bangsa melalui demokrasi, > berpotensi kuat untuk tetap terjaga. > Sejarah bangsa > sendiri telah mencatat kiprah Masyumi yang mampu memertahankan > konsistensinya sebagai monumen pembela demokrasi yang tangguh, sebelum > akhirnya dibubarkan akibat tekanan situasi politik dan penguasa. Dan > dengan segenap pandangan politik dan kiprah PKS sampai kini, bukan > tidak mungkin jika catatan sejarah tentang kiprah positif partai Islam > di tanah air akan terulang. *** > [Non-text portions of this message have been removed]
