Lapindo Dinyatakan Tak Bersalah soal Luapan Lumpur Jakarta, (Analisa)
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, menyatakan PT
Lapindo Brantas tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus
semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Wahana Lingkungan Hidup
(Walhi) menggugat Lapindo dan sejumlah pihak lain karena dianggap bertanggung
jawab atas luapan lumpur yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Pihak
lain yang juga digugat adalah PT Energi Mega Persada, PT Pan Asia, PT Kalila
Pan Enterprise, PT Santos Brantas, Presiden, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), BP Migas, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Gubernur Jawa
Timur, dan Bupati Sidoarjo. Majelis Hakim yang diketuai Wahjono dengan
didampingi Aswan Nurcahyo dan I Ketut Manika menyatakan para tergugat tidak
dapat dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum karena semburan lumpur
adalah fenomena alam. Menurut Majelis, saksi dan ahli yang
diajukan Walhi tidak bisa menjelaskan penyebab semburan lumpur, apalagi
menyatakan bahwa semburan disebabkan kesalahan prosedur operasional Lapindo
Brantas. "Ahli tidak bisa menjelaskan penyebab semburan lumpur," kata hakim
anggota I Ketut Manika. Selain itu, katanya, keterangan saksi dan ahli dari
Walhi tidak diperkuat dengan bukti-bukti kuat, seperti surat otentik.
Sementara itu, menurut Majelis, saksi dan ahli yang diajukan Lapindo dan
tergugat lainnya menegaskan bahwa semburan lumpur adalah murni fenomena alam.
Saksi dan ahli dari tergugat dinilai memberikan keterangan yang jelas tentang
fenomena alam tersebut. Selain itu, tergugat juga dinilai bisa menghadirkan
alat bukti yang kuat. "Terjadinya semburan lumpur adalah fenomena alam, bukan
kesalahan tergugat," kata Ketut Manika. Hakim Ketua Wahjono menegaskan,
gugatan Walhi harus ditolak karena Lapindo dan tergugat lainnya tidak terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan
lingkungan. "Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Wahjono.
Meski menyatakan Lapindo beserta tergugat lainnya tidak bersalah, Majelis Hakim
tetap mewajibkan para tergugat untuk memenuhi tanggung jawab moral, yaitu
berusaha menghentikan semburan lumpur. Menanggapi putusan itu, kuasa hukum
Walhi, Firman Wijaya menyatakan Majelis memiliki standar ganda dalam mengambil
keputusan. Majelis pada satu sisi menyatakan para tergugat tidak bersalah,
tetapi di sisi lain Majelis juga membebankan tanggung jawab kepada tergugat
untuk menghentikan semburan lumpur. "Ini logika yang bertabrakan," kata
Firman. Standar ganda tersebut juga menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya
pemerintah dan tergugat lainnya bersalah atau tidak. Lebih lanjut, Firman
menegaskan putusan majelis hakim sekaligus menandai kematian keadilan
lingkungan di Indonesia. Hal itu disebabkan kecenderungan lembaga peradilan
untuk memihak pelaku usaha daripada korban. "Keadilan lingkungan
sudah mati," kata Firman menambahkan. Sementara itu, Direktur Eksekutif
Walhi, Khalid Muhamad justru menyoroti cara kerja pengadilan yang tidak
profesional. Menurut Khalid, sebagian ahli usulan Walhi yang bisa menjelaskan
penyebab semburan lumpur merasa kecewa dan meninggalkan pengadilan karena
sidang selalu terlambat dibuka. Dengan begitu, katanya, Majelis hanya
mempertimbangkan keterangan ahli usulan Lapindo dan para tergugat. Khalid
menjelaskan, Walhi akan berkonsultasi dengan para korban semburan lumpur
tentang langkah hukum lebih lanjut. "Kalau korban yakin, kita akan banding,"
katanya. Namun, kalau korban sudah tidak percaya dengan dunia peradilan di
Indonesia, Walhi tidak akan melakukan upaya hukum. Sebelumnya, Lapindo juga
dibebaskan dari gugatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) oleh
Majelis Hakim PN Jakarta Pusat. Mejelis menolak tudingan YLBHI bahwa Lapindo
telah mengabaikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) para korban
luapan lumpur. Menurut Majelis, Lapindo telah mengeluarkan banyak biaya
untuk menangani semburan lumpur. (Ant)
---------------------------------
Sök efter kärleken!
Hitta din tvillingsjäl på Yahoo! Dejting: http://se.meetic.yahoo.net
