Sabtu, 29/12/2007 12:47 WIB
Penjualan BUMN Bisa Capai Rp 1.000 Triliun Tahun 2008
Wahyu Daniel - detikfinance
Jakarta - Seiring dengan meningkatnya harga komoditas dan juga harga minyak
pada tahun 2007 menyebabkan kinerja BUMN di tahun 2007 akan mengalami
peningkatan.
Hal ini disampaikan oleh Meneg BUMN Sofyan Djalil dalam jumpa pers laporan
kinerja BUMN sepanjang tahun 2007 di kantornya, Gedung Garuda, Jakarta, Jumat
malam (28/12/2007).
"Pada tahun 2007 ini diperkirakan total penjualan BUMN akan mencapai angka Rp
820 triliun dan pada 2008 diperkirakan akan menyentuh angka Rp 1000 triliun,"
jelasnya.
Sofyan menuturkan, untuk laba sebelum pajak BUMN di tahun 2007 diperkirakan
akan mencapai Rp 95-100 triliun. Dan di 2008 akan meningkat menjadi Rp 105-115
triliun.
Kiprah BUMN di pasar modal sepanjang tahun 2007 juga sangat signifikan.
Menurut Sofyan, dari 14 BUMN yang telah go public, hingga 14 Desember 2007
nilai kapitalisasinya mencapai Rp 616,32 trilun atau 32,22 persen dari
kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia.
"Diharapkan pada 2008 dapat meningkat seiring dengan rencana privatisasi
terhadap beberapa BUMN," tambahnya.
Sofyan berharap setoran dividen BUMN akan terus berkurang sehingga BUMN dapat
lebih berkembang sebagai penggerak ekonomi.
"Tahun 2007 setoran dividen BUMN Rp 23,8 triliun, dan di 2008 diharapkan
turun meskipun sedikit menjadi Rp 23,3 triliun," jelasnya.
Sementara untuk privatisasi BUMN, Sofyan menginginkan pelaksanaannya tidak
diperuntukkan untuk APBN melainkan untuk mendukung ekspansi BUMN itu sendiri.
(dnl/qom)
--
Ekonomi dan Bisnis
George Junus Aditjondro: Penjualan BUMN Ajang Pemutihan Korupsi
07 Januari 2003
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pakar sosiologi korupsi, George Junus Aditjondro
mengatakan, kebijakan Pemerintah RI untuk menjual aset-aset Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) bisa dijadikan ajang untuk pemutihan korupsi oleh para
konglomerat yang terlibat korupsi.
Menurutnya, jika asset-aset tersebut sudah berpindah ke tangan asing, maka
pemerintah tidak lagi mempunyai kewenangan utuh untuk mengurusi asset tersebut.
Oleh karenanya, para koruptor yang dulunya memiliki saham didalamnya bias
terbebas dari jeratan hukum.
"Jadi penjualan beberapa asset BUMN hanya menjadi ajang pemutihan korupsi yang
bias membebaskan para kongloperat yang pernah melakukan korupsi," kata George
kepada wartawan di Semarang, Selasa (7/1).
George juga menyayangkan kebijakan pemerintah menjual asset BUMN ke pihak asing
serta menerbitkan Letter of Release and Discharge (R&D-surat jaminan pembebasan
dari proses dan tuntutan hukum) untuk obligor Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN). Menurutnya untuk menambah pemasukannegara, akan lebihtepat
jika pemerintah menyita asset-aset keluarga Soeharto dan para koruptor, baik
yang berada di dalam maupun di luar negeri. "Jadi buat apa menjual asset BUMN
dan menerbitkan R&D, mendingan sita aja asset para koruptor, baik yang ada di
dalam maupun luar negeri. Itu sudah cukup," tandasnya.
Selain menyatakan hal tersebut diatas, Goerge yang mengaku akan kembali
menekuni dunia Ornop ini juga menyatakan bahwa kebijakan penjualan aset BUMN ke
tangan asing juga mengandung dua kelemahan lain. Yakni keputusan tersebut tidak
mempunyai kekuatan hokum yang kuat. "Lihat saja dalampenjualan Indosat, tidak
semua anggota DPR setuju. Padahal menurut pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa
masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mendapat persetujuan
dari DPR".
Kelemahan yang lain menurutnya adalah adanya "pengingkaran" dari keputusan MPR
yang mengamanatkan agar penyelenggara negara harus bersih dari KKN. "MPR
menegaskan agar penyelenggara negara harus bersih dari KKN, tapi saya tidak
tahu kenapa divestasi Indosat justru dimenangkan oleh oleh Singapura
Technologies Telemedia (STT). STT adalah milik menantu PM Lee Kuan Yew yang
juga melakukan KKN. Kebijakan menjual Indosat ke STT ini mendapat sorotan tajam
di Australia," tandasnya.
Sohirin --- TNR
--
---------------------------------
Går det långsamt? Skaffa dig en snabbare bredbandsuppkoppling.
Sök och jämför hos Yahoo! Shopping.
