690 WNI Meninggal di Malaysia Sepanjang 2007 Kuala Lumpur, (Analisa)
Sejumlah 690 WNI meninggal dalam catatan KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Sabah
sepanjang 2007, sebagian besar merupakan TKI, dan sebagian kecil adalah WNI
yang mendapatkan "permanent residence" (PR) atau IC Merah. "Ada 529 jenasah
yang dikirim ke Indonesia, sementara yang dimakamkan di Malaysia ada 129 orang.
Total jumlah WNI yang meninggal sebanyak 658 orang, sebagian besar TKI, ada
yang ilegal, dan WNI yang mendapatkan permanent residence," kata staf konsuler
KBRI Kuala Lumpur, Rizaldi, kepada Antara, Rabu (2/1). Sebagian jenasah yang
dikirim ke Indonesia termasuk juga TKI yang diduga melakukan kriminal. "Kami
katakan diduga WNI itu ditembak polisi di lokasi kriminal. Jadi belum terbukti
secara hukum," katanya. Sementara itu, staf konsuler KJRI Sabah Didik Eko
mengungkapkan, "Berdasarkan catatan yang masuk, TKI yang meninggal di KJRI
Sabah sebanyak 32 orang. Semuanya TKI. Tapi saya yakin banyak
lagi TKI yang mati tapi statusnya ilegal sehingga kawan-kawannya langsung
menguburkan di tempat atau memulangkan ke kampung halaman nya sendiri. Untuk
mempersoalkan atau lapor polisi mereka takut," katanya. Data kematian WNI di
Malaysia tersebut baru merupakan catatan yang berada di KBRI Kuala Lumpur dan
KJRI Sabah, belum termasuk yang tercatat di KJRI Johor Bahru, Penang, dan
Sarawak, pasti mereka pun punya catatan surat pengantaran jenasah WNI pulang
kampung. Jika direkapitulasi maka jumlahnya akan jauh lebih besar. Presiden
PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah
Indonesia harus peduli dengan jumlah WNI yang meninggal di Malaysia. "Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono yang akan bertemu dengan PM Malaysia Abdullah Badawi,
21 Januari 2008, di Kuala Lumpur harus membahas hal ini," katanya. Hubungan
baik Indonesia-Malaysia harus menyentuh akar persoalan sosial antara masyarakat
Indonesia dengan Malaysia. Jika tidak tersentuh maka selama
itu hubunganya akan mengalami pasang surut. Sementara itu, Direktur
Eksekutif Indonesian Sosiology Research Khairudin Harahap mengatakan,
pemerintah Indonesia mulai 2009 dan seterusnya harus mengalokasikan dana bagi
pembentukan LBH TKI di Malaysia. Anggotanya terdiri dari para pengacara
Indonesia dan Malaysia dan didukung juga oleh LSM Indonesia dan Malaysia.
"LBH TKI harus independen sehingga dapat bergerak bebas dan cepat dalam
menangangi masalah TKI dan WNI di Malaysia," kata Khairudin. (Ant)
---------------------------------
Går det långsamt? Skaffa dig en snabbare bredbandsuppkoppling.
Sök och jämför hos Yahoo! Shopping.
