08/01/2008 18:04 WIB
Kasus Soeharto Contoh Nyata Diskriminasi Hukum
Bagus Kurniawan - detikcom
-->
Update info di seputar Anda setiap hari!
Operator Ketik Kirim ke Tarif Push
Telkomsel Reg Pol 3845 Rp 500 Indosat Reg
Pol 3845 Rp 650 Xl & Flexi Reg Nat 3845 Rp
500 Konten dikirim max 2x sehari
Stop, KETIK Unreg Pol atau Unreg Nat
CS : 021-7941178 -->Yogyakarta -
Politisasi kasus Soeharto yang telah terjadi selama hampir 10 tahun ini contoh
adanya diskriminasi hukum. Status hukum mantan penguasa Orde Baru itu berada
dalam kondisi status quo.
"Secara pidana status quo, status hukum Pak Harto itu tidak selesai," kata
pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta Denny Indrayana
di kampus UGM Bulaksumur Yogyakarta, Selasa (8/1/2008).
Menurut Denny, kasus Soeharto simbol paling kuat dari diskriminasi hukum.
Kasusnya dibiarkan mengambang tanpa ada penuntasan sejak 10 tahun terakhir ini.
"Ini juga jadi contoh nyata bahwa hukum sulit ditegakkan bila sudah menyentuh
elit. Mereka ternyata memiliki kekuatan politik," tegas staf pengajar Fakultas
Hukum UGM itu.
Denny mengatakan kondisi Soeharto yang sakit memang menyulitkan proses hukum
untuk kasus pidana. Sementara untuk kasus perdata jika diputus bersalah maka
semua ahli waris harus mempertanggungjawabkan.
"Secara pidana sulit dibuka, karena sakitnya. Perdata ada peluang untuk melihat
beliau bersalah atau tidak. Kalau diputus bersalah semua ahli waris harus ikut
bertanggungjawab," katanya.
Oleh karena itu lanjut Deny, salah satu kunci penyelesaian kasus Soeharto
adalah pada hasil sidang perdata Soeharto yang mulai dibuka saat ini. "Jika
hasil persidangan menyatakan Soeharto bersalah dapat menjadi pintu pembuka
kasus-kasus lain yang selama ini tertuju padanya," tegas dia.
Denny menambahkan, menghilangkan atau menghukum dan tidak menghukum itu tidak
bisa dilakukan saat ini. Termasuk permintaan deponering oleh Partai Golkar
untuk kasus Soeharto dengan alasan atas nama kepentingan umum.
"Kalau ada yang mendeponering atas nama kepentingan umum kasus Soeharto, itu
dilakukan untuk apa? Memberi pengampunan untuk apa?" kata Denny.
Denny juga tidak setuju jika deponering dilakukan, meski Mahkamah Agung bisa
melakukan dengan kewenangan yang dimiliki. "Bila Presiden SBY mau mengeluarkan
amnesti juga bisa. Tapi mana bisa, Soeharto itu belum dinyatakan bersalah di
depan hukum, baik untuk kasus perdata maupun kasus
pidananya," pungkas Denny. ( bgs / djo )
---------------------------------
Låna pengar utan säkerhet.
Sök och jämför hos Yahoo! Shopping.
