Penangkapan Beberapa Anggota DPR Hanya Puncak Gunung Es
Jakarta, (Analisa)
Penangkapan terhadap beberapa Anggota DPR RI dalam kasus suap dan gratifikasi
dinilai merupakan puncak gunung es dari kasus yang lainnya di lembaga parlemen.
"Itu merupakan puncak gunung es. Di balik itu, ada bongkahan besar kasus yang
kalau dibongkar membutuhkan energi sangat besar," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI
Mahfudz Siddik dalam dialektika demokrasi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat.
Namun Mahfudz menegaskan, kasus yang menimpa sejumlah Anggota DPR RI tak lepas
dari problem utama korupsi yang saling terkait dengan pihak lain. "Problem
utamanya menyangkut hulu dan hilir," katanya.
Adanya kasus korupsi dan gratifikasi serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum
anggota DPR RI tidak lepas pula dari pola rekrutmen calon anggotanya. Di
samping adanya keharusan bagi Anggota DPR mengeluarkan dana untuk membiayai
berbagai keperluan.
Politisi Indonesia dihadapkan pada proses politik yang "high cost". "Seorang
calon Anggota DPR RI pada tahun 2004 yang disiarkan televisi, 'blak-blakan'
harus mengeluarkan dana Rp2 miliar hingga Rp4 miliar. Sekarang sudah
mengumpulkan Rp4 miliar untuk mencalonkan lagi," katanya.
Dia mengungkapkan, dana Rp2 miliar untuk kampanye itu belum termasuk pos lain
yang membutuhkan dana. "Seperti jalan Pantura yang setiap posnya ada
kutipan-kutipan," katanya.
Status sebagai Anggota DPR yang "high cost" berlangsung selama masa jabatannya.
Di mata publik, seorang Anggota DPR bukan saja wakil rakyat, tetapi juga wakil
segalanya, termasuk mewakili perutnya.
Karena itu, anggota DPR harus memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk
kegiatan politik yang "high cost". "Bisa jadi ada konstituen yang menemui
karena istrinya mau melahirkan," katanya.
Mengingat kebutuhan sumber pendanaan yang besar, kata Mahfudz, Anggota DPR
memasuki permainan yang terkait dengan anggaran. Hal itu untuk memperoleh
"fee".
Anggota DPR pun berusaha melibatkan diri dalam penyusunan anggaran sampai
Satuan III. "Itu dipertanyakan karena dengan memasuki Satuan III, maka sampai
dapurnya. Itu membuka peluang KKN, peluang negosiasi dan konsensi-konsesi,"
katanya.
Meskipun dalam bisnis manajemen "fee" hal biasa, bila terkait dengan status
sebagai Anggota DPR, akan menimbulkan konsekuensi.
Mengenai langkah KPK menangkap sejumlah Anggota DPR yang diduga terkait kasus
suap, pihaknya menyatakan dukungan kepada KPK. "Hanya saja, 'nangkep' Anggota
DPR itu seperti 'nangkep' ayam jago. Baru didekati sudah teriak-teriak. Beda
dengan 'nangkep' pejabat di birokrasi seperti 'nangkep' ayam broiler,' katanya.
Sebenarnya untuk menertibkan keterlibatan Anggota DPR dalam urusan proyek
pemerintah, Badan Kehormatan (BK) DPR bisa melakukan penertiban. "BK DPR memang
bertugas menegakkan etika, tetapi tidak mungkin makan 'temen' sendiri,"
katanya. (Ant)
__________________________________________________________
Ta semester! - sök efter resor hos Kelkoo.
Jämför pris på flygbiljetter och hotellrum här:
http://www.kelkoo.se/c-169901-resor-biljetter.html?partnerId=96914052
