Selamat jalan pak Sutradara Ginting. Mendengar nama Sutradara Ginting, teringat pula saya Pilkada Kab. Karo 2005. Saat itu, Sutradara Ginting merupakan salah satu pemegang kunci inti, perihal menentukan siapa calon bupati Kabupaten Karo dari PDI-P. Kalau saya tidak salah ingat, dulunya, dua orang yang bertarung hingga detik-detik terakhir adalah Inget Sembiring dan Kena Ukur Surbakti. Azis Angkat, Ketua DPRD Sumut yang telah almarhum. Teringat saya bagaimana mimik wajahnya beberapa bulan yang lalu, ketika mengusir kelompok pendamping masyarakat Tapteng-Sibolga yang bertarung dengan PT Nauli Sawit, terkait penguasaan tanah sekitar 6600 hektar. Andai, bila ingin menyelesaikan masalah secara bersih dan terbuka, rasanya, tidaklah perlu khawatir berhadapan dengan siapa saja. Seperti-seperti saat itu, dengan lantang Azis mengusir Marlon Purba Ketua Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Sumut dari ruangan dengar pendapat di DPRD SU. Seketika terdengar kalimat gemuruh dari yang hadir; ini baru seru, centeng jumpa centeng. Sekedar catatan, Marlon Purba ini ketika sedang getol-getolnya di OKP PBB beberapa tahun lalu, dia pernah menantang Olo Pangabean (Ketua IPK) secara terbuka. Tantangan ini terkait dengan pengelolaan perjudian di Sumut. Eh, bila teringat Azis Angkat, teringat pula GM Pangabean dan Chandra Pangabean. Semasa kekuasaan Rezim Soeharto, klan GM Pangabean dinilai, secara sepihak telah menguasai pertanahan milik warga Gongsol-Desa Merdeka, Kabupaten Karo. Buntutnya, setelah Soeharto jatuh pada Mei 1998, perlawanan warga Gongsol – Desa Merdeka berkobar secara terbuka. Berkat kekompakan masyarakat pejuang dan solidaritas yang tinggi dari warga sekitar, maka penghadangan dari centeng-centeng bayaran yang berlindung di balik seragam OKP, berhasil dipatahkan. Pada 2002 lalu, meski secara administrasi belumlah final, namun de fakto, tanah-tanah tesebut telah kembali dimiliki oleh rakyat tersebut. Dewasa ini, tak jarang terdengar ujaran, bahwa masa-masa rezim Soeharto lebih enak dibanding masa sekarang. Namun rasanya, ujaran tersebut tidak akan berlaku bagi warga Gongsol-Desa Merdeka. Andai kekuasaan Soeharto masih bercokol di tanah air ini, mungkinkah kita akan seenak sekarang ini bercuap-cuap ria di milis ini ? Mungkinkah presiden/wakil, gubernur/wakil, bupati/wakil, beserta caleg-calegnya, akan langsung di pilih oleh rakyatnya? Mungkinkah jenderal-jenderal dan PNS-PNS yang korupsi itu bakalan di seret ke pengadilan kemudian dipenjara…? Salam hari Minggu, MJS
