kalo ada reshuffle = nambah musuh SBY sendiri --> otomatis melemahkan posisi politiknya yang sudah lemah.
Apapun pilihanya, jalan sampai 2014 mungkin "wouldnt be pretty". Paling berpindah dari satu krisis ke krisis lainya. Pembangunan Ekonomi = Nol. 4 hari lagi liberaliasi ekonomi dengan china akan dimulai....kita liha t teori mana yang akan terjadi. Apakah akan terjadi masif PHK ? --- In tanahkaro@yahoogroups.com, "gintingmu" <gintin...@...> wrote: > > penilaian dan rekomendasi yang sangat kenna sasaran. > SBY tak perlu tuduh LPI 'makar' atau 'fitnah' tapi cukup > dengan berpikir dan bertindak, disamping perlu juga mengurangi > peranan tukang-tukang gembos dan tukang kepul didalam barisan PD. > MUG > > --- In tanahkaro@yahoogroups.com, kontan tarigan <kontan_tarigan@> wrote: > Minggu, 27 Desember 2009 | 22:03 WIB > JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil kajiannya, Lembaga Pemilih Indonesia > (LPI) melansir rapor pemerintahan SBY-Boediono tahun 2009. Meski pemerintah > baru berjalan dua bulan, LPI memastikan program 100 hari telah gagal. > > "Kami merekomendasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk > me-reshuffle sepuluh dari 34 menteri," kata Direktur LPI yang juga pengamat > politik UI Boni Hargens di kediaman mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, > Jakarta, Minggu (27/12/2009). > > Sepuluh menteri tersebut, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Hatta > Radjasa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Keuangan Sri Mulyani > Indrawati, Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, dan Menteri Perhubungan > Freddy Numberi. Lalu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin > Iskandar, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih Menteri Komunikasi dan > Informasi Tifatul Sembiring, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, > dan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara EE Mangindaan. > > Kesepuluh menteri itu, mendapat skor dalam rentang 5,5 sampai 5,95. Kritikan > paling tajam ditujukan untuk Tifatul dan Patrialis. "Mereka berapor merah," > tegas dia sembari merinci satu persatu hasil kajian LPI. > > Tifatul, dalam kajian LPI mendapat skor 5,5. Kontroversi RPP Penyadapan, > menjadi faktor utama jebloknya nilai dia. "Menkominfo tidak punya kewenangan > mengesahkan RPP ini sebagai payung hukum bagi (penyadapan) KPK. Kalau > dipaksakan, ini memperlihatkan kompetensinya diragukan, ujarnya. > > Sementara Patrialis, terperangkap pernyataannya dalam perkara cicak versus > buaya. Meski demikian, skor Patrialis masih lebih bagus daripada Tifatul. > Yaitu 5,8. "Dia kecolongan tidak paham logika negara hukum dalam kasus cicak > buaya," ujar Boni. > > Kepada sejumlah menteri lainnya yang mendapat skor di bawah 6, LPI memberikan > banyak catatan dari kajian yang dilakukan menggunakan variabel kepemimpinan, > kapasitas pemetaan masalah, dan program strategis ini. Hasil kajian ini juga > berdasarkan metodologi, di mana varibel yang ada diolah melalui focused group > discusion (FGD). > > Hatta Radjasa mendapat skor 5,91 karena dianggap tidak fokus mengurus > ekonomi. Hatta justru terlalu agresif membela Boediona dalam skandal Bank > Century. Salah satunya dengan membuat pernyataan bahwa Boediono dan Sri > Mulyani akan tetap menjabat hingga 2014. > > Sri Mulyani mendapat skor 5,5 karena dinilai sama sekali tak bisa lagi > bekerja seiring mencuatnya skandal Bank Century. Sementara Marie Elka > Pangestu dinilai terlalu mengikuti arus pasar global semata dan tak memiliki > pendirian tentang ekonomi nasional. Karenanya Marie mendapat skor 5,7. > > Selama Freddy Numberi menjadi menteri perhubungan, LPI menilai belum ada satu > pun kebijakan strategis di bidang itu yang sudah lahir. Skor Freddy adalah > 5,9. Muhaimin mendapat skor tertinggi untuk penilaian di bawah 6, dengan skor > 5,95. Tapi, Muhaimin dianggap tidak berhasil membuat perbaikan mengenai > standardisasi TKI dan keamanan TKI di luar negeri. > > Adapun Menteri Kesehatan perlu diganti, karena Menkes Endang tidak menyikapi > kasus buruknya layanan rumah sakit dalam perkara Prita. Hal ini ditambah > rekam jejaknya yang buruk terkait dugaan penjualan spesimen virus flu burung, > dalam masa kementerian sebelumnya. Skor Endang adalah 5,9. > > Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata mendapat skor 5,9, karena > dianggap tidak memiliki program strategis untuk kementeriannya. Demikain juga > EE Mangindaan yang mendapat skor 5,73, karena belum adanya hasil atas > reformasi birokrasi. > > Dari 34 menteri, hanya Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Negara > Urusan Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan yang mendapat skor 7,1. Itu pun > bukan karena mereka bagus, tetapi karena tidak ada pelanggaran mencolok yang > ditemukan dari keduanya. Bahkan, Suryadharma masih mendapat catatan soal > kekerasan horisontal yang memperlihatkan rendahnya toleransi umat beragama di > lapangan. > > Secara umum, menjelang seratus hari masa jabatan kabinet ini, rata-rata skor > kabinet ini hanyalah 6,25. Mayoritas menteri tidak bekerja optimal. "Bisa > dipastikan program seratus hari Pemerintah gagal. Tak usah menunggu seratus > hari (untuk tahu)," kata Boni. > > Ia menambahkan, dalam 100 hari kerja ini, Presiden Yudhoyono menghabiskan > terlalu banyak energi untuk memulihkan dan menjaga popularitasnya terkait > skandal Bank Century. Pengamat politik UI ini menilai evaluasi internal > kabinet pun tak berjalan optimal. Wakil Presiden pun, sibuk menyelamatkan > dirinya dari skandal Bank Century. "Kabinet terlalu disibukkan dengan isu > makar dan sebagainya," tandasnya. > > LPI menyarankan Presiden segera kembali fokus pada koordinasi kabinet. Salah > satunya dengan memecat menteri-menterinya yang tidak kompeten. Sebaiknya > Presiden mengganti Wakil Presidennya. "Mau dipertahankan dan mengganggu > kinerja (Pemerintahan) atau diikhlaskan saja?" kata dia. > > LPI menegaskan, Evaluasi semacam ini bukanlah bermaksud menjatuhkan sebuha > rezim politik, sehingga disebut sebgai manifestasi makar atau apapun namanya. > "Yang diharapkan adalah adanya perubahan kinerja pemerintah setelah menyadari > bahwa sebagian masyarakat masih melihat kinerja pemerintah tidak berhasil > sesuai yang diharapkan," ujarnya. > > Ia menambahkan, tujuan utama dari rapor ini adalah sebagai koreksi moral > terhadap pemerintahan SBY-Boediono. "Pertanyaan utama kita dalam evaluasi ini > adalah akankah program 100 hari pemeirntah berhasil? Apakah akan mengakhiri > tahun 2009 ini dengan peluang prestasi yang bagus atau hanyalah kerja melukis > lahit," katanya. (Persda Network/COZ) >
